Kompas.com - 19/08/2013, 16:52 WIB
Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo (kiri), Kepala BIN Marciano Norman (tengah), Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono KOMPAS.com/Sandro GatraKepala Polri Jenderal Timur Pradopo (kiri), Kepala BIN Marciano Norman (tengah), Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com -
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman menilai masalah utama di lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan bukan karena kelebihan kapasitas, melainkan sistem keamanan. Untuk itu, ia berharap sistem keamanan di lapas/rutan benar-benar diperkuat.

Marciano berharap Kementerian Hukum dan HAM bersinergi dengan Kepolisian untuk menata pengamanan di lapas. Bahkan, jika diperlukan, ia menyarankan meminta bantuan TNI. Penguatan pengamanan itu bukan hanya di tempat yang baru terjadi masalah, namun di seluruh lapas/rutan.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Menteri Hukum dan HAM (kanan) Amir Syamsuddin bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana


"Yang menjadi sorotan bukan kelebihan kapasitasnya, tapi penguatan sistem pengamanan yang harus dioptimalkan. Kalau tidak, ini akan terus berlanjut, berlanjut, dan berlanjut," kata Marciano di Jakarta, Senin ( 19/8/2013 ).

Selain itu, Marciano menyarankan, kementerian melakukan seleksi yang ketat untuk memindahkan napi dari satu lapas ke lapas lain. Jika pemilihan lapas tidak tepat, lanjutnya, maka akan menjadi masalah baru.

"Saya minta tidak hanya dari BIN, tetapi media dan masyarakat juga mendorong untuk mengkonkretkan (peningkatan pengamanan). Kita harus mengaku mereka (Kemenkum dan HAM) memang punya kendala yang tidak bisa diselesaikan dalam sesaat," kata Marciano.

Seperti diberitakan, kerusuhan di lapas kembali terulang. Terakhir, kerusuhan terjadi di Lapas Labuhan Ruku, Batu Bara, Sumatera Utara. Mereka menyerang petugas dan membakar gedung. Dari 30 napi yang melarikan diri, 18 diantaranya telah ditangkap.

Sebelumnya, terjadi kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta, Medan, dan Rutan Klas II A Batam. Pihak Kemenkum dan HAM beralasan banyak kendala selama ini seperti kelebihan kapasitas napi dan kekurangan petugas.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X