RUU Pilpres Mentok, Hanura: Ada Upaya Partai Besar Ulur-ulur Waktu

Kompas.com - 19/08/2013, 13:14 WIB
Saleh Husin KOMPAS.com/SABRINA ASRILSaleh Husin
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Hanura mencurigai adanya upaya partai-partai besar mengulur-ulur waktu terkait pembahasan revisi Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden. Hingga kini, revisi UU Pilpres masih mentok karena persoalan presidential treshold (PT).

"Memang kita melihat ada kecenderungan partai-partai yang kebetulan kursinya lebih banyak ini tidak mau melanjutkan pembahasan, buying time," ujar Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Saleh Husin di Kompleks Parlemen, Senin (19/8/2013).

Dengan mengulur waktu itu, lanjutnya, maka pembahasan Undang-undang Pilpres semakin mepet sehingga kemungkinan waktunya tak lagi cukup untuk direvisi.

"Nanti ujung-ujungnya habis waktu, dan kembali ke undang-undang yang lama. Tidak direvisi," imbuh Saleh.

Anggota Komisi V DPR ini menyatakan jika ingin direvisi, mau tidak mau Badan Legislasi harus segera membuat keputusan pada masa sidang kali ini. Pasalnya, sidang pleno Baleg yang sudah berjalan empat kali tak juga membuahkan hasil alias mentok. Pembahasan masih seputar perlu atau tidaknya UU Pilpres direvisi.

"Kalau mentok, ya dibawa saja ke paripurna. Apa pun itu hasilnya, apakah tetap menggunakan undang-undang lama atau direvisi, harus diputuskan di paripurna," kata Saleh.

Ia menuturkan Partai Hanura tetap berpandangan UU Pilpres harus diubah. Hal ini karena salah satu pasal yang mengatur tentang presidential treshold tidak sesuai dengan UUD 1945. Di dalam UUD 1945, kata Saleh, hanya disebutkan presiden dan wakil presiden berasal dari partai politik atau pun gabungan partai politik, tanpa menyebutkan adanya batas minimal suara.

"Kalau ini direvisi, kita bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk punya pilihan yang lebih banyak," tutur Saleh.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lapor ke Presiden, MA Sebut Berhasil Memutus Perkara Terbanyak Sepanjang Sejarah

Lapor ke Presiden, MA Sebut Berhasil Memutus Perkara Terbanyak Sepanjang Sejarah

Nasional
Draf RUU Ibu Kota Negara Ditargetkan Rampung Juni 2020

Draf RUU Ibu Kota Negara Ditargetkan Rampung Juni 2020

Nasional
Jokowi Apresiasi Kecepatan Penanganan Perkara di MA

Jokowi Apresiasi Kecepatan Penanganan Perkara di MA

Nasional
Komisi I Setuju Pemerintah Terima Hibah 14 Unit drone ScanEagle dari Amerika Serikat

Komisi I Setuju Pemerintah Terima Hibah 14 Unit drone ScanEagle dari Amerika Serikat

Nasional
Hakim Tegur Sopir Eks Bos AP II Karena Keterangan Berubah-ubah

Hakim Tegur Sopir Eks Bos AP II Karena Keterangan Berubah-ubah

Nasional
Jokowi Sebut Konsep Pembangunan Ibu Kota Baru Mulai Dilirik Dunia

Jokowi Sebut Konsep Pembangunan Ibu Kota Baru Mulai Dilirik Dunia

Nasional
5 Keuntungan Punya Pengalaman Organisasi saat Kuliah

5 Keuntungan Punya Pengalaman Organisasi saat Kuliah

Nasional
MA Sebut Telah Urai Hambatan Hukum Demi Pertumbuhan Ekonomi

MA Sebut Telah Urai Hambatan Hukum Demi Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Elly Lasut Yakin Pelantikannya Sebagai Bupati Talaud Tak Dipersoalkan

Elly Lasut Yakin Pelantikannya Sebagai Bupati Talaud Tak Dipersoalkan

Nasional
Presiden Jokowi Akui Sulit Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Presiden Jokowi Akui Sulit Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Nasional
Proyek Tak Ada Progres, Petinggi AP II Mengaku Tolak Pencairan Uang Muka Rp 21 Miliar

Proyek Tak Ada Progres, Petinggi AP II Mengaku Tolak Pencairan Uang Muka Rp 21 Miliar

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Dianggap Terlalu Banyak Atur Ranah Etika

RUU Ketahanan Keluarga Dianggap Terlalu Banyak Atur Ranah Etika

Nasional
Observasi 188 WNI di Pulau Sebaru, Kemenkes Kerahkan 39 Dokter Spesialis

Observasi 188 WNI di Pulau Sebaru, Kemenkes Kerahkan 39 Dokter Spesialis

Nasional
Polisi Limpahkan Barang Bukti dan Tersangka Penyerang Novel Baswedan

Polisi Limpahkan Barang Bukti dan Tersangka Penyerang Novel Baswedan

Nasional
Bangun Pabrik Baterai Lithium di Ibu Kota Baru, Luhut Sebut Indonesia Ingin Jadi Pemain Global

Bangun Pabrik Baterai Lithium di Ibu Kota Baru, Luhut Sebut Indonesia Ingin Jadi Pemain Global

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X