Masyarakat Rindu Ber-Lebaran secara Serentak

Kompas.com - 18/08/2013, 16:46 WIB
TRIBUN / DANY PERMANA Pengurus Nahdatul Ulama memantau hilal dari lantai 32 pusat perbelanjaan Season City, Jakarta, Senin (8/7/2013). Kementerian Agama memutuskan awal Ramadhan 1434 H jatuh pada Rabu, 10 Juli 2013. Keputusan diambil dalam sidang isbat di Kementerian Agama.

JAKARTA, KOMPAS.com — Mayoritas umat Islam Indonesia merindukan untuk menjalani awal puasa dan hari raya Idul Fitri secara serentak oleh semua kalangan. Hal ini terungkap dari penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini.

Peneliti LSI, Rully Akbar, mengatakan, sebanyak 74,78 persen publik berharap ingin Indonesia merayakan Lebaran di hari yang sama di seluruh Indonesia. Kerinduan itu dinyatakan mayoritas responden di semua segmen yakni 65-85 persen responden di setiap segmen menginginkan hal yang sama.

"Kerinduan itu dirasakan oleh pria atau wanita, penduduk desa atau kota, pendidikan rendah atau tinggi, bahkan juga keluarga besar NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah," kata Rully dalam jumpa pers di Kantor LSI, Jakarta, Minggu (18/8/2013).

Di luar itu, Rully melanjutkan, sebanyak 70,30 persen masyarakat responden meyakini bahwa suatu saat ulama atau pimpinan ormas Islam bersepakat menentukan awal puasa dan Lebaran sejak jauh hari. Menurutnya, syarat yang dibutuhkan adalah kesepakatan pimpinan ormas, ahli fiqih dan ilmuwan di masing-masing ormas itu untuk menyamakan metode dengan menggunakan sebanyak mungkin kemampuan ilmu pengetahuan yang sudah bisa memprediksi waktu.

"Sementara peran pemerintah yang minimal, yang konsisten hanya terlibat dalam penentuan tanggal merah di sistem kalender 1 Januari akan ikut mempercepat kesepakatan itu," ujarnya.

LSI mengadakan survei khusus mengenai penentuan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri melalui quick poll pada 13-14 Agustus 2013. Survei itu menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin error sekitar 2,9 persen.

Survei ini dilakukan di 33 provinsi di Indonesia untuk memperkuat data dan analisis. LSI juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dan metode analisis media, focus group discussion, serta wawancara mendalam.

LSI mengadakan survei ini karena merasa publik perlu diketahui keinginannya terkait penentuan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Selama ini hal itu hanya menjadi perdebatan antarormas dan ulama tanpa pernah mengekplorasi persepsi mayoritas publik Indonesia mengenai polemik awal puasa dan Lebaran.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorLaksono Hari Wiwoho
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Nasional
Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Nasional
Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Nasional
Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Nasional
Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Nasional
[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

Nasional
Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Nasional
Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

Nasional
Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Nasional
Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Nasional
Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Nasional
Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Nasional
KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

Nasional
Blusukan di 5 Lokasi 'Bali Baru', Jokowi Temukan Sejumlah Masalah Ini

Blusukan di 5 Lokasi "Bali Baru", Jokowi Temukan Sejumlah Masalah Ini

Nasional
Close Ads X