Kompas.com - 18/08/2013, 15:06 WIB
Menteri Agama, Suryadharma Ali, saat memimpin jalannya Sidang Isbat di Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (18/8/2012).  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESMenteri Agama, Suryadharma Ali, saat memimpin jalannya Sidang Isbat di Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (18/8/2012).
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Mayoritas masyarakat menginginkan pemerintah tak ikut campur dalam penetapan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Hal itu terungkap dalam hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 13-14 Agustus 2013 lalu.

Peneliti LSI Rully Akbar membeberkan, sebanyak 51,08 persen masyarakat responden menyatakan pemerintah tak perlu lagi terlibat dalam sidang Isbat penentuan awal puasa atau Lebaran. Sebaliknya, hanya 36,50 persen masyarakat responden yang tetap menginginkan pemerintah menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal, sedangkan 12,42 persen responden lainnya tak memberikan jawaban.

Rully menyebutkan, tingginya jumlah masyarakat responden yang meminta pemerintah tak ikut campur dalam penentuan awal puasa dan Lebaran adalah karena hari raya merupakan kepercayaan setiap warga negara yang tak dapat diintervensi.

Ia mengimbau, pemerintah memberikan kebebasan kepada warganya untuk menentukan sendiri hhari raya sesuai dengan keyakinannya.

Kalaupun pemerintah ingin ikut campur dalam penentuan awal puasa atau Lebaran, Rully berpendapat, porsinya harus dibatasi dan konsisten pada apa yang telah ditetapkan kalender yang telah dikeluarkan setiap pergantian tahun. Pasalnya, pemerintah telah menentukan hari libur Lebaran dalam kalender yang dikeluarkan setiap pergantian tahun.

"Sidang Isbat sebaiknya dilakukan organ masyarakat yang menyetujuinya saja tanpa dana APBN. Apalagi hasil isbat tak mengikat pada warga yang tak menyetujuinya," kata Rully saat menggelar jumpa pers di Kantor LSI, Jakarta, Minggu (18/8/2013).

Sekedar informasi saja, LSI mengadakan survei khusus mengenai penentuan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Survei ini dilakukan melalui quick poll pada 13-14 Agustus 2013 menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin error sekitar 2,9 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Survei dilakukan di 33 provinsi di Indonesia untuk memperkuat data dan analisis, LSI juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dan metode analisis media, focus group discussion, serta wawancara mendalam.

LSI mengadakan survei ini lantaran merasa publik perlu diketahui keinginannya terkait penentuan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Pasalnya, selama ini hal itu hanya menjadi perdebatan antar-ormas dan ulama tanpa pernah mengekplorasi persepsi mayoritas publik Indonesia mengenai polemik awal puasa dan Lebaran.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Kedatangan WNA Kami Lakukan Pengetatan, dari AS dan Turki Termasuk

Luhut: Kedatangan WNA Kami Lakukan Pengetatan, dari AS dan Turki Termasuk

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.390 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 1.390 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
UPDATE: Bertambah 118, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.585 Orang

UPDATE: Bertambah 118, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.585 Orang

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 388.341 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 September: Ada 388.341 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.771, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 4.027.548

UPDATE: Bertambah 3.771, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 4.027.548

Nasional
Padankan Data PBI-JK dengan NIK, Mensos Risma Ajak Pemda Proaktif

Padankan Data PBI-JK dengan NIK, Mensos Risma Ajak Pemda Proaktif

Nasional
UPDATE 27 September: 40.270 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: 40.270 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sejumlah Tokoh Deklarasikan Agama-agama Indonesia yang Adil dan Damai

Sejumlah Tokoh Deklarasikan Agama-agama Indonesia yang Adil dan Damai

Nasional
Kemensos Hapus 9 Juta Data Penerima PBI-JK yang Terindikasi Ganda hingga Tidak Padan

Kemensos Hapus 9 Juta Data Penerima PBI-JK yang Terindikasi Ganda hingga Tidak Padan

Nasional
UPDATE 27 September 2021: Bertambah 1.390 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,2 Juta

UPDATE 27 September 2021: Bertambah 1.390 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4,2 Juta

Nasional
Ahli Hukum Sebut KY Berwenang Lakukan Seleksi Hakim Ad Hoc MA

Ahli Hukum Sebut KY Berwenang Lakukan Seleksi Hakim Ad Hoc MA

Nasional
Patung Sejarah G302/PKI Dibongkar, Kostrad: Permintaan Mantan Pangkostrad demi Ketenangan Lahir Batin

Patung Sejarah G302/PKI Dibongkar, Kostrad: Permintaan Mantan Pangkostrad demi Ketenangan Lahir Batin

Nasional
SBY Ngetwit Soal Hukum Bisa Dibeli, Kubu KLB: Kami Sangat Setuju, Hukum Harus Ditegakkan

SBY Ngetwit Soal Hukum Bisa Dibeli, Kubu KLB: Kami Sangat Setuju, Hukum Harus Ditegakkan

Nasional
Jokowi: 1,5 Tahun Hadapi Covid-19, Kondisi Indonesia Membaik

Jokowi: 1,5 Tahun Hadapi Covid-19, Kondisi Indonesia Membaik

Nasional
BEM Seluruh Indonesia Sampaikan 5 Tuntutan Saat Demo di Area Gedung Merah Putih KPK

BEM Seluruh Indonesia Sampaikan 5 Tuntutan Saat Demo di Area Gedung Merah Putih KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.