Kompas.com - 18/08/2013, 15:06 WIB
Menteri Agama, Suryadharma Ali, saat memimpin jalannya Sidang Isbat di Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (18/8/2012).  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESMenteri Agama, Suryadharma Ali, saat memimpin jalannya Sidang Isbat di Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Sabtu (18/8/2012).
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Mayoritas masyarakat menginginkan pemerintah tak ikut campur dalam penetapan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Hal itu terungkap dalam hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 13-14 Agustus 2013 lalu.

Peneliti LSI Rully Akbar membeberkan, sebanyak 51,08 persen masyarakat responden menyatakan pemerintah tak perlu lagi terlibat dalam sidang Isbat penentuan awal puasa atau Lebaran. Sebaliknya, hanya 36,50 persen masyarakat responden yang tetap menginginkan pemerintah menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Ramadhan dan 1 Syawal, sedangkan 12,42 persen responden lainnya tak memberikan jawaban.

Rully menyebutkan, tingginya jumlah masyarakat responden yang meminta pemerintah tak ikut campur dalam penentuan awal puasa dan Lebaran adalah karena hari raya merupakan kepercayaan setiap warga negara yang tak dapat diintervensi.

Ia mengimbau, pemerintah memberikan kebebasan kepada warganya untuk menentukan sendiri hhari raya sesuai dengan keyakinannya.

Kalaupun pemerintah ingin ikut campur dalam penentuan awal puasa atau Lebaran, Rully berpendapat, porsinya harus dibatasi dan konsisten pada apa yang telah ditetapkan kalender yang telah dikeluarkan setiap pergantian tahun. Pasalnya, pemerintah telah menentukan hari libur Lebaran dalam kalender yang dikeluarkan setiap pergantian tahun.

"Sidang Isbat sebaiknya dilakukan organ masyarakat yang menyetujuinya saja tanpa dana APBN. Apalagi hasil isbat tak mengikat pada warga yang tak menyetujuinya," kata Rully saat menggelar jumpa pers di Kantor LSI, Jakarta, Minggu (18/8/2013).

Sekedar informasi saja, LSI mengadakan survei khusus mengenai penentuan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Survei ini dilakukan melalui quick poll pada 13-14 Agustus 2013 menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin error sekitar 2,9 persen.

Survei dilakukan di 33 provinsi di Indonesia untuk memperkuat data dan analisis, LSI juga melengkapi survei dengan penelitian kualitatif dan metode analisis media, focus group discussion, serta wawancara mendalam.

LSI mengadakan survei ini lantaran merasa publik perlu diketahui keinginannya terkait penentuan awal Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Pasalnya, selama ini hal itu hanya menjadi perdebatan antar-ormas dan ulama tanpa pernah mengekplorasi persepsi mayoritas publik Indonesia mengenai polemik awal puasa dan Lebaran.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X