KPK Tak Takut Periksa Jero Wacik

Kompas.com - 18/08/2013, 11:05 WIB
Menteri ESDM Jero Wacik (kiri) memberikan selamat kepada Rudi Rubiandini yang dilantik sebagai Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Jakarta, Rabu (16/1/2013). Sebelumnya, Rudi menjabat sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. KOMPAS / HERU SRI KUMOROMenteri ESDM Jero Wacik (kiri) memberikan selamat kepada Rudi Rubiandini yang dilantik sebagai Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Jakarta, Rabu (16/1/2013). Sebelumnya, Rudi menjabat sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
|
EditorGlori K. Wadrianto
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak akan segan memeriksa semua pihak yang terkait dengan kasus suap di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas).

Semua yang diduga terkait dengan kasus suap tersebut akan segera diperiksa, termasuk memeriksa Menteri ESDM Jero Wacik bila kemudian ditemukan keterlibatannya.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menyatakan, semua dianggap sama di hadapan hukum. Atas dasar itu, tak ada alasan bagi KPK untuk takut memeriksa pihak yang diduga terkait dalam kasus tindak pidana korupsi.

"Sejak kapan KPK takut? Tidak ada, semua sama di depan hukum. Kalau tidak memanggil malah melanggar konstitusi," kata Bambang dalam acara sosialisasi Radio Streaming "KanalKPK", di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (18/8/2013).

Namun demikian, Bambang mengakui pihaknya belum menemukan keterlibatan pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut. Karenanya, ia belum dapat memastikan apakah Jero Wacik akan diperiksa terkait kasus suap yang menyeret bawahannya sebagai tersangka.

"Belum tahu akan diperiksa. Kan sekarang kita lagi mengoleksi informasi, setelah itu kita merekonfirmasi, setelah itu validasi," ujar Bambang.

Sebelumnya, Jero Wacik pasrah dengan kasus dugaan suap yang terjadi di kementeriannya. Meski selalu membantah terlibat dan mengaku tidak tahu menahu, Jero siap memenuhi kewajiban bila keterangannya diperlukan untuk pengusutan kasus tersebut.

Jero menyampaikan, saat mendengar Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan menerima suap, hal pertama yang melintas di pikirannya adalah bagaimana menjaga industri minyak dan gas nasional tidak terganggu.

Tak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka, posisi Rudi Rubiandini sebagai Kepala SKK Migas langsung diganti oleh Johanes Widjonarko yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala SKK Migas.

"Jadi yang paling saya khawatirkan adalah industri migas. Jadi urusan bangsa itu urusan industri migas, harus diselamatkan," kata Jero seusai menghadiri acara pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2013).

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Nasional
PKS Dinilai Berpeluang Jadi 'Market Leader' di Antara Partai Oposisi

PKS Dinilai Berpeluang Jadi "Market Leader" di Antara Partai Oposisi

Nasional
Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X