Kompas.com - 17/08/2013, 13:09 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra H Prabowo Subianto k9-11Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra H Prabowo Subianto
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa lawan-lawan politik mencoba menghambat partainya untuk mencalonkan dirinya sebagai presiden RI lewat presidential treshold yang tinggi.

Kendati demikian, ia menuntut seluruh kadernya untuk lebih militan dan kerja keras untuk menarik pendukung sebanyak mungkin. "Elite-elite (politik) di Jakarta mencoba menghambat kita, mengerdilkan Partai Gerindra," ujar Prabowo di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Sabtu (17/8/2013).

Mantan Danjen Kopassus tersebut menginstruksikan kepada seluruh kader Partai Gerindra untuk menarik anggota baru agar partai memperoleh banyak suara. Ia meminta setiap kader mendapatkan dua anggota setiap bulan.

"Saya minta seluruh kader jangan lembek. Jadilah kader yang militan. Kalau tidak, copot saja baju putihmu (seragam Gerindra)," tegasnya.

Seperti diberitakan, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilu Presiden (UU Pilpres) di DPR mengalami jalan buntu (deadlock). Sembilan fraksi tidak mencapai kata sepakat mengenai satu pasal, yaitu Pasal 9 UU Pilpres.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa pasangan capres dan cawapres hanya bisa diajukan partai politik dan gabungan partai politik yang memiliki 20 persen kursi di parlemen dan 25 persen kursi nasional.

Partai Gerindra menjadi salah satu partai yang mendukung revisi UU tersebut dan menuntut agar persentase presidential treshold diturunkan. Dengan demikian, Prabowo bisa maju sebagai kandidat presiden tanpa harus memenuhi ketentuan dalam pasal itu.

Berdasarkan hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang dirilis pada tanggal 26 Mei 2013, Prabowo paling unggul di antara tokoh-tokoh nasional lain, seperti Aburizal Bakrie dan Megawati Soekarnoputri.

Tingkat elektabilitas mantan Pangkostrad tersebut hanya kalah dari Jokowi. Senada dengan CSIS, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang merilis hasil survei pada tanggal 27 Juni 2013 juga menunjukkan hal yang sama. Apabila nama Jokowi tak dimasukkan, elektabilitas Prabowo menjadi yang paling tinggi dengan 14,2 persen.

Di bawah Prabowo masing-masing ada Aburizal Bakrie (9,4 persen), Megawati (9,3 persen), Jusuf Kalla (4,2 persen), Rhoma Irama (3,5 persen), Wiranto (3,4 persen), dan Mahfud MD (1,9 persen).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Nasional
Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X