Prabowo: Lawan-lawan Politik Menghambat Gerindra

Kompas.com - 17/08/2013, 13:09 WIB
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra H Prabowo Subianto k9-11Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra H Prabowo Subianto
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa lawan-lawan politik mencoba menghambat partainya untuk mencalonkan dirinya sebagai presiden RI lewat presidential treshold yang tinggi.

Kendati demikian, ia menuntut seluruh kadernya untuk lebih militan dan kerja keras untuk menarik pendukung sebanyak mungkin. "Elite-elite (politik) di Jakarta mencoba menghambat kita, mengerdilkan Partai Gerindra," ujar Prabowo di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta, Sabtu (17/8/2013).

Mantan Danjen Kopassus tersebut menginstruksikan kepada seluruh kader Partai Gerindra untuk menarik anggota baru agar partai memperoleh banyak suara. Ia meminta setiap kader mendapatkan dua anggota setiap bulan.

"Saya minta seluruh kader jangan lembek. Jadilah kader yang militan. Kalau tidak, copot saja baju putihmu (seragam Gerindra)," tegasnya.

Seperti diberitakan, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilu Presiden (UU Pilpres) di DPR mengalami jalan buntu (deadlock). Sembilan fraksi tidak mencapai kata sepakat mengenai satu pasal, yaitu Pasal 9 UU Pilpres.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa pasangan capres dan cawapres hanya bisa diajukan partai politik dan gabungan partai politik yang memiliki 20 persen kursi di parlemen dan 25 persen kursi nasional.

Partai Gerindra menjadi salah satu partai yang mendukung revisi UU tersebut dan menuntut agar persentase presidential treshold diturunkan. Dengan demikian, Prabowo bisa maju sebagai kandidat presiden tanpa harus memenuhi ketentuan dalam pasal itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang dirilis pada tanggal 26 Mei 2013, Prabowo paling unggul di antara tokoh-tokoh nasional lain, seperti Aburizal Bakrie dan Megawati Soekarnoputri.

Tingkat elektabilitas mantan Pangkostrad tersebut hanya kalah dari Jokowi. Senada dengan CSIS, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang merilis hasil survei pada tanggal 27 Juni 2013 juga menunjukkan hal yang sama. Apabila nama Jokowi tak dimasukkan, elektabilitas Prabowo menjadi yang paling tinggi dengan 14,2 persen.

Di bawah Prabowo masing-masing ada Aburizal Bakrie (9,4 persen), Megawati (9,3 persen), Jusuf Kalla (4,2 persen), Rhoma Irama (3,5 persen), Wiranto (3,4 persen), dan Mahfud MD (1,9 persen).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.