Curi “Start” Kampanye, Tiga Parpol Dilaporkan ke Bawaslu

Kompas.com - 15/08/2013, 21:22 WIB
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melaporkan tiga partai politik (parpol) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena telah melakukan kampanye media massa di luar jadwal dan tahapan yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kami melaporkan tiga parpol yang melakukan kampanye di media cetak dan elektronik di luar jadwal dan tahapan, yaitu Partai NasDem, Partai Golkar dan Partai Gerindra,” ujar peneliti Perludem Veri Junaidi usai menyampaikan laporannya, Kamis (15/8/2013) di Kantor Bawaslu di Jakarta.

Menurutnya, pemasangan iklan di media sebelum masa tahapan kampanye sama dengan melanggar azas kesamaan perlakuan dan kesempatan terhadap peserta pemilu. “Pemilu ini kan menuntut kesamaan perlakuan dan kesempatan terhadap peserta pemilu. Jadi kalau ada parpol yang kampanye duluan, berarti melanggar azas ini,” pungkas Veri.

Ia berharap, Bawaslu segera menindaklanjuti pelaporan itu dan menegur partai politik bersangkutan atau meneruskannya kepada penegak hukum.

Di sisi lain, anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan, partai politik yang mengiklankan diri dengan memaparkan visi/misi, program dan ajakan berarti sudah melakukan kampanye. Ketiga kriteria itu, menurutnya tidak perlu diakumulasikan untuk dikategorikan sebagai kampanye.

“Tidak perlu diperdebatkan harus ada visi misi, program dan ajakan. Dalam iklan televisi ada rentang kan. Tidak mungkin satu kali iklan memuat semuanya. Bisa saja pagi dia kasih misi, sore kasih program dan besok ajakan,” katanya.

Maka, kata dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum(KPU) untuk menertibkan iklan kampanye di media massa. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013, masa kampanye di media cetak dan elektronik boleh dilakukan partai politik selama 21 hari sebelum masa tenang menjelang pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada 9 April 2014.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X