Larangan Atribut Bikin Caleg Rajin ke Lapangan

Kompas.com - 15/08/2013, 19:42 WIB
Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari. Kompas.com/SABRINA ASRILWakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari menilai putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang para caleg memasang baliho dan billboard adalah tepat. Dengan begitu, Hajriyanto mengatakan, para caleg dituntut lebih rajin turun ke lapangan bertemu konstituennya.

"Sebetulnya, baliho itu harus dipahami sebagai salah satu media untuk komunikasi dengan rakyat, tapi tidak intensif. Yang intensif, para caleg itu turun dan dialog dengan rakyat. Ini sangat menentukan," ujar Hajriyanto di Kompleks Parlemen, Kamis (15/8/2013).

Selain itu, kata Hajriyato, para caleg juga dituntut untuk melakukan komunikasi dengan konstituen secara terus-menerus dengan tidak adanya atribut baliho ataupun billboard. Waktu selama sembilan bulan ke depan dianggap cukup untuk perkenalan caleg dengan konstituennya.

Selain itu, politisi Partai Golkar ini melihat larangan itu juga membuat pesaingan antarcaleg lebih adil. "Untuk mewujudkan pemilu adil, perlu aturan ini supaya kemampuan logistik semua caleg sama. Tidak ada caleg yang punya kemampuan modal tinggi bisa dominan," tutur Hajriyanto.

Lebih lanjut, untuk menekan biaya kampanye tinggi, Hajriyanto menyarankan agar KPU melarang pembuatan panggung bagi para caleg. Hal ini perlu dilakukan agar masing-masing caleg tak perlu lagi mendirikan banyak panggung di daerah pemilihan.

"Kalau cara-cara itu dilakukan secara berangsur-angsur, politik biaya tinggi bisa ditekan karena tidak terjadi perlombaan tidak fair dan berbiaya tinggi. Kalau ongkos politik tinggi, orang akan berbuat apa saja untuk menang. Nantinya, saat jadi, mereka kan tunduk pada kepentingan tertentu, bukan kepada rakyat," katanya.

Diberitakan sebelumnya, KPU melarang caleg memasang baliho dan billboard. Namun, KPU mengizinkan caleg memasang spanduk berdasarkan aturan yang akan ditetapkan pemerintah daerah.

"Caleg tidak boleh pasang baliho. Tapi, kalau spanduk caleg boleh, tapi per zonasi. Satu zonasi satu spanduk setiap caleg," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Rabu (14/8/2013).

Ferry mengatakan, cakupan zonasi ditetapkan pemerintah daerah. Zonasi, kata dia, dapat ditetapkan sesuai wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, bahkan ruas jalan. KPU telah menetapkan tiga peraturan KPU (PKPU).

Tiga aturan itu adalah PKPU tentang Perubahan PKPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Kampanye, kemudian PKPU Dana Kampanye dan terakhir, PKPU tentang Norma, Standar Kebutuhan, dan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu.

Ketiga regulasi itu akan dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM. Begitu diundangkan, kata Ferry, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan pemda untuk menertibkan alat peraga yang melanggar PKPU.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Panduan Pakai Masker yang Tepat Menurut Gugus Tugas

Begini Panduan Pakai Masker yang Tepat Menurut Gugus Tugas

Nasional
Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

Pengesahan RUU Perlindungan PRT Dinilai Jadi Sejarah Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

Nasional
Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

Jubir Pemerintah: Kapasitas Tempat Isolasi Pasien Covid-19 Baru Terisi 53,39 Persen

Nasional
Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

Persentase Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia Masih di Bawah Rata-rata Global

Nasional
UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

UPDATE 5 Juli: 1.607 Kasus Baru Covid-19, Jatim Catat Kenaikan Tertinggi

Nasional
Pemerintah: Rata-rata Kematian Covid-19 di Indonesia Lebih Tinggi Dibanding Global

Pemerintah: Rata-rata Kematian Covid-19 di Indonesia Lebih Tinggi Dibanding Global

Nasional
UPDATE 5 Juli: 915.482 Spesimen Sudah Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 5 Juli: 915.482 Spesimen Sudah Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Juli: ODP Covid-19 Jadi 39.928, PDP Ada 13.767 Orang

UPDATE 5 Juli: ODP Covid-19 Jadi 39.928, PDP Ada 13.767 Orang

Nasional
UPDATE 5 Juli: Bertambah 886, Pasien yang Sembuh dari Covid-19 Capai 29.105 Orang

UPDATE 5 Juli: Bertambah 886, Pasien yang Sembuh dari Covid-19 Capai 29.105 Orang

Nasional
Tak Cuma Perkuat BPIP, RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Masa Kini dan Mendatang

Tak Cuma Perkuat BPIP, RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Masa Kini dan Mendatang

Nasional
UPDATE 5 Juli: Tambah 82 Kematian, Total 3.171 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

UPDATE 5 Juli: Tambah 82 Kematian, Total 3.171 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Nasional
UPDATE 5 Juli: Tambah 1.607, Total  63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Juli: Tambah 1.607, Total 63.749 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Dokter Ingatkan Masyarakat Tak Nongkrong Setelah Bersepeda

Dokter Ingatkan Masyarakat Tak Nongkrong Setelah Bersepeda

Nasional
Bersepeda dengan Masker? Ini yang Harus Diperhatikan Menurut Dokter

Bersepeda dengan Masker? Ini yang Harus Diperhatikan Menurut Dokter

Nasional
Sambut Kebiasaan Baru, Destinasi Wisata Banyuwangi Hanya Buka 5 Hari dalam Sepekan

Sambut Kebiasaan Baru, Destinasi Wisata Banyuwangi Hanya Buka 5 Hari dalam Sepekan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X