Jadi Caleg, Pejabat Dilarang "Numpang" Iklan Layanan Masyarakat

Kompas.com - 15/08/2013, 19:02 WIB
Seorang pengendara tengah melintas di Jalan Raya Kapal, Kabupaten Badung, Bali, Senin (6/5/2013) sore,  di depan baliho Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali. Balilho tersebut merupakan seruan agar masyarakat mengikuti Pilkada secara damai. Selain itu mengingatkan agar memilih salah satu kandidat dari dua pasangan calon Pilkada Bali dengan cerdas dan berintegritas pada 15 Mei mendatang.
KOMPAS/AYU SULISTYOWATISeorang pengendara tengah melintas di Jalan Raya Kapal, Kabupaten Badung, Bali, Senin (6/5/2013) sore, di depan baliho Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali. Balilho tersebut merupakan seruan agar masyarakat mengikuti Pilkada secara damai. Selain itu mengingatkan agar memilih salah satu kandidat dari dua pasangan calon Pilkada Bali dengan cerdas dan berintegritas pada 15 Mei mendatang.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan para pejabat negara dan menteri yang mencalonkan diri menjadi anggota dewan untuk tidak memanfaatkan iklan layanan masyarakat untuk menyosialisasikan program lembaganya. Larangan itu akan berlaku sejak KPU menetapkan daftar calon tetap (DCT) DPR.

"Pejabat negara di pusat dan daerah yang ikut pemilu tak boleh memanfaatkan iklan layanan masyarakat, misalnya, menteri atau anggota DPRD iklan tentang hemat listrik. Dia berkampanye, tapi memanfaatkan iklan masyarakat yang dibiayai negara," ujar Komisioner KPU Sigit Pamungkas, Kamis (15//8/2013), di Gedung KPU.

Ia mengatakan, larangan itu tertuang dalam Peraturan KPU tetang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Kampanye. PKPU tersebut saat ini sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM dan sedang menunggu diundangkan.

Ia menyatakan, sosialisasi program kementerian/lembaga dapat dilakukan dengan banyak cara selain menampilkan gambar pimpinannya yang juga mencalonkan diri menjadi caleg. "Jadi, banyak cara tanpa harus dia tampil," katanya lagi.

Dia menyatakan, KPU akan melakukan pemantauan terhadap iklan layanan masyarakat yang dimuat di media massa. Jadi, katanya, bukan hal yang sulit untuk menemukan jika ada iklan layanan masyarakat yang ditunggangi menteri atau pejabat yang maju sebagai caleg.

Ia mengatakan, KPU dan Bawaslu juga membuka aduan masyarakat terkait iklan layanan masyarakat itu. Soal sanksi, ia mengatakan, pelanggaran pertama, KPU akan mengingatkan pejabat yang bersangkutan.

"Kalau ada (pelanggaran), kami berikan sanksi sesuai proporsinya," lanjut Sigit.

Hal serupa disampaikan Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah. "Iklan layanan masyarakat tidak boleh digunakan untuk beriklan oleh pejabat," katanya saat dihubungi.

Beberapa menteri yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPR di antaranya Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring dan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Selain itu, ada pula Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, dan Menteri Kehutanan Zulkiflimansyah.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

Nasional
Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Nasional
Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Nasional
Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Nasional
Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Nasional
Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Nasional
Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Nasional
Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Nasional
Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Nasional
Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Nasional
Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Nasional
Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Nasional
Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Nasional
Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X