ICW: Berpotensi Korup, Evaluasi SKK Migas!

Kompas.com - 15/08/2013, 17:16 WIB
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini dibawa keluar dari Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2013). Rudi Rubiandini ditangkap Selasa (13/8/2013) malam karena diduga menerima suap dari pihak swasta. Dari rumah mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa 400.000 dollar AS yang disimpan dalam tas hitam dan motor berkapasitas mesin besar merek BMW.  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini dibawa keluar dari Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2013). Rudi Rubiandini ditangkap Selasa (13/8/2013) malam karena diduga menerima suap dari pihak swasta. Dari rumah mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, KPK menyita sejumlah barang bukti berupa 400.000 dollar AS yang disimpan dalam tas hitam dan motor berkapasitas mesin besar merek BMW.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran  Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas mengatakan, Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) harus dievaluasi total. Pasalnya, potensi penyimpangan di institusi tersebut sangat terbuka mengingat besarnya wewenang yang dimiliki oleh Kepala SKK Migas.

Firdaus menjelaskan, SKK Migas harus diaudit secara utuh, termasuk kegiatan perniagaan minyak mentah, untuk menemukan penyimpangan-penyimpangan lain yang berpotensi merugikan negara. Hal ini dianggapnya perlu dilakukan untuk perbaikan industri migas.

"(Penyimpangan) ini terjadi karena SKK Migas memiliki kewenangan, yakni bisa berhubungan langsung dengan para trader," kata Firdaus dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Kamis (15/8/2013).

Pernyataan Firdaus ini dilontarkan menyikapi ditangkapnya Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan menerima suap. Menurut Firdaus, barang bukti suap yang diterima Rudi untuk konteks migas tergolong kecil dibandingkan potensi kerugian dari penyimpangan lain yang belum terungkap.


Dalam hitungannya, perputaran uang di industri migas mencapai Rp 700 triliun per tahun, termasuk pengadaan barang dan jasa. Rudi, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap KPK di kediaman pribadinya di Jalan Brawijaya VIII, Jakarta Selatan, Selasa (13/8/2013) malam, dengan sangkaan menerima suap dari pihak swasta. Ikut ditangkap dua orang lain dari pihak swasta, yakni Simon dan Deviardi alias Ardi.

Total orang yang ditangkap dalam operasi KPK berjumlah enam orang. Barang bukti yang disita dari penangkapan itu ialah uang tunai lebih dari 400.000 dollar AS. Motor besar bermerek BMW juga ikut disita karena menjadi bagian dari suap tersebut. Ketiga orang yang ditangkap telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan KPK.

Keputusan Presiden menyatakan Rudi diberhentikan sementara dan posisinya digantikan oleh Wakil Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko. Menteri ESDM Jero Wacik menjamin kasus ini tak akan mengganggu industri migas di Indonesia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X