Larang Caleg Pasang Baliho, KPU Diminta Realistis

Kompas.com - 15/08/2013, 16:59 WIB
Wakil Ketua Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi KOMPAS.com/Indra AkuntonoWakil Ketua Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk lebih realistis dalam membuat aturan. Ia mengomentari Peraturan KPU tentang dilarangnya calon anggota legislatif (caleg) memasang alat peraga dalam kampanye, termasuk pelarangan pemasangan baliho dan billboard.

Menurut Viva, Peraturan KPU tentang larangan itu merupakan pelanggaran pada hak dan kebebasan politik caleg dalam mengekspresikan ide serta gagasan bersosialisasi politik. Menurut Viva, pemasangan baliho dan alat peraga lainnya hanya sebatas untuk sosialisasi politik dan tidak memberi dampak besar pada elektabilitas caleg bersangkutan.

"KPU menghambat para caleg dalam melakukan sosialisasi," kata Viva saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (15/8/2013).

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini mengimbau agar KPU tidak menafsirkan berlebih pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ia khawatir KPU akan menghabiskan waktu mengurusi hal-hal kecil dan tidak fokus dalam validasi data pemilih sampai terbentuknya daftar pemilih tetap (DPT), penggunaan teknologi dalam penghitungan suara, persiapan proses pencoblosan di TPS, hingga penghitungan akhir di KPU.

"Hal-hal yang urgent ini belum optimal hasilnya. Jadi, KPU harus berpikir strategis dan realistis. Tidak usah terlalu kreatif membuat peraturan KPU yang dapat membelenggu dan menjadi masalah baru buat dirinya sendiri," ujar Viva.

Dilarang pasang baliho dan billboard

Diberitakan sebelumnya, KPU melarang caleg memasang baliho dan billboard. Namun, KPU mengizinkan caleg memasang spanduk berdasarkan aturan yang akan ditetapkan pemerintah daerah.

“Caleg tidak boleh pasang baliho. Tapi kalau spanduk itu caleg boleh. Tapi per zonasi. Satu zonasi satu spanduk setiap caleg,” kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Rabu (14/8/2013).

Ferry mengatakan, cakupan zonasi ditetapkan pemerintah daerah. Zonasi, kata dia, dapat ditetapkan sesuai wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, bahkan ruas jalan. KPU telah menetapkan tiga peraturan KPU (PKPU). Tiga aturan itu adalah PKPU tentang Perubahan PKPU Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Kampanye, kemudian, PKPU Dana Kampanye dan terakhir, PKPU tentang Norma, Standar Kebutuhan dan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu.

Ketiga regulasi itu akan dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM. Begitu diundangkan, kata Ferry, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Pemda untuk menertibkan alat peraga yang melanggar PKPI.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

Nasional
Wapres Minta Tokoh Agama Dorong Umat Kuasai Iptek

Wapres Minta Tokoh Agama Dorong Umat Kuasai Iptek

Nasional
KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh Bertugas

KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh Bertugas

Nasional
Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Nasional
Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Nasional
'Food Estate' Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

"Food Estate" Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

Nasional
Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Nasional
Jokowi Minta Perwira Remaja TNI-Polri Bantu Tangani Covid-19

Jokowi Minta Perwira Remaja TNI-Polri Bantu Tangani Covid-19

Nasional
Istana: Problem Papua Hari Ini adalah Kesejahteraan

Istana: Problem Papua Hari Ini adalah Kesejahteraan

Nasional
Jubir Sebut Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Didasari Perspektif Pertahanan

Jubir Sebut Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan Didasari Perspektif Pertahanan

Nasional
Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Perwira Remaja TNI-Polri Tak Dilantik di Istana, Ini Pesan Jokowi

Perwira Remaja TNI-Polri Tak Dilantik di Istana, Ini Pesan Jokowi

Nasional
Penggantian Istilah PDP, ODP, dan OTG Disosialisasikan ke Semua Dinas Kesehatan

Penggantian Istilah PDP, ODP, dan OTG Disosialisasikan ke Semua Dinas Kesehatan

Nasional
UPDATE: Berkurang 8, RSKI Pulau Galang Rawat 11 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: Berkurang 8, RSKI Pulau Galang Rawat 11 Pasien Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X