Kompas.com - 15/08/2013, 16:15 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie mengatakan, negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) harus menyatakan sikap bersama terkait krisis yang terjadi di Mesir. Menurutnya, situasi di negara tersebut memprihatinkan dan terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia.

"Sesama negara OKI harus berkumpul menyatakan sikap bersama terhadap apa yang terjadi di Mesir. Gelar sidang darurat karena sudah banyak korban," kata Marzuki di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (15/8/2013).

Politisi Partai Demokrat ini mengaku prihatin gejolak yang terjadi di Mesir. Terlebih lagi, katanya, konflik terjadi setelah negara itu berhasil melaksanakan demokrasi melalui pemilihan presiden. Meski situasi semakin genting, ia menilai belum perlu adanya instruksi untuk mengevakuasi warga negara Indonesia di Mesir, termasuk menarik Duta Besar Indonesia di Mesir, atau mendepak Duta Besar Mesir di Indonesia. 

"Kejadian di Mesir sangat miris, HAM tidak dihargai, suara masyarakat sipil dimatikan. Hewan saja kita lindungi, maka warga sipil juga harus dilindungi," ujar Marzuki.

Seperti diberitakan, angkatan bersenjata Mesir menggulingkan pemerintahan Presiden Muhammad Mursi beberapa waktu lalu. Militer Mesir beranggapan Mursi tengah mengejar agenda Islam dan gagal mengatasi masalah ekonomi di negara itu. Tentara mengatakan bahwa Mursi, pemimpin terpilih secara demokratis, telah gagal memenuhi tuntutan rakyat. Mursi lalu dijadikan tahanan rumah.

Sejumlah pejabat partai Ikhwanul Muslimin juga ditangkap oleh militer. Gelombang masyarakat pro dan anti-Mursi masih terus melancarkan aksi unjuk rasa di negara itu. Sejak kudeta terhadap Mursi terjadi, demonstran pendukung Mursi tak henti-hentinya melancarkan protes. Pihak militer Mesir yang kini berkuasa juga melancarkan penembakan terhadap para demonstran.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.