Djoko Suyanto: Warga Syiah Jangan Mau Dipaksa

Kompas.com - 14/08/2013, 21:36 WIB
Warga Syiah yang selama ini ditempatkan di GOR Tennis Sampang dipindahkan ke Puspa Agro, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (20/6/2013) SURYA/MUCHSINWarga Syiah yang selama ini ditempatkan di GOR Tennis Sampang dipindahkan ke Puspa Agro, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (20/6/2013)
Penulis Sandro Gatra
|
EditorWisnubrata


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, pemerintah pusat tidak pernah memerintahkan jajaran pemerintah Sampang, Madura, Jawa Timur, untuk memaksakan keyakinan terhadap warga Syiah di Sampang. Djoko menyarankan warga Syiah menolak jika ada pemaksaan keyakinan.

"Jangan mau dipaksa. Tak ada pemaksaan. Posisi pemerintah tidak boleh ada pemaksaan," kata Djoko di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8/2013) malam.

Djoko mengaku tidak tahu soal pemaksaan terhadap warga Syiah untuk meninggalkan keyakinannya. Ia menyarankan untuk meminta penjelasan dari Pemerintah Daerah Sampang.

Djoko menambahkan, pemerintah saat ini memprioritaskan keamanan warga Syiah yang mengungsi. Jika proses rekonsiliasi di Sampang menemui titik temu, kata dia, maka pemerintah akan memulangkan mereka ke kampung halamannya.

"Sekarang sudah ada titik temu, satu hal saling tidak melakukan kekerasan. Itu sudah bagus. Kedua, dibicarakan bagaimana mekanisme kembali, bagaimana proses perdamaian di antara mereka. Satu dua orang mungkin masih resisten," kata Djoko.

Seperti diberitakan, adanya pemaksaan keyakinan terhadap warga Syiah di Sampang diungkapkan oleh Nur Kholis (22), salah satu warga Syiah. Ia mengaku dipaksa menandatangani surat pernyataan bertobat.

Menurut Nur, pemaksaan itu dilakukan oleh bupati Sampang, kepala desa, kepala dusun, kepala polsek, dan para kiai. Setelah menolak menandatangani, Nur diancam keselamatannya. Bahkan, ia diminta keluar dari Sampang. Akhirnya, ia memilih ke Jakarta.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Nasional
Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Nasional
Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Nasional
Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Nasional
Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Nasional
AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

Nasional
Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Nasional
Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Nasional
Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Nasional
Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X