Penangkapan Rudi, Peringatan bagi Pengusaha Nakal

Kompas.com - 14/08/2013, 16:27 WIB
Politisi Sohibul Iman akhirnya terpilih sebagai Wakil Ketua DPR menggantikan Anis Matta yang mengundurkan diri pasca ditetapkan sebagai Presiden PKS. Kompas.com/SABRINA ASRILPolitisi Sohibul Iman akhirnya terpilih sebagai Wakil Ketua DPR menggantikan Anis Matta yang mengundurkan diri pasca ditetapkan sebagai Presiden PKS.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sohibul Iman mengatakan, penangkapan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi peringatan bagi para pengusaha nakal. Pasalnya, jika berniat melakukan bisnis kotor di Indonesia, maka hal tersebut bisa langsung tercium penegak hukum.

“Menurut saya kejadian ini tidak lantas membuat khawatir industri migas. Justru bagi mereka yang selama ini melakukan usaha bersih, terjamin. Tapi bagi mereka yang berusaha main kotor, akan langsung berhadapan dengan hukum. Jadi peringatan supaya pengusaha juga main bersih,” ujar Sohibul saat dihubungi Rabu (14/8/2013).

Sohibul mengaku menyayangkan penetapan Rudi Rubiandini sebagai tersangka. Terlebih, Rudi memimpin sebuah lembaga yang baru saja dibentuk. Ia berharap industri migas tidak terganggu dengan penetapan tersangka terhadap Rudi itu.

Sohibul juga meminta Kementerian ESDM segera menunjuk pengganti Rudi. Lebih lanjut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menagih komitmen KPK dalam memberantas praktik korupsi di sektor migas. Menurutnya, banyak terjadi penyimpangan di sektor migas karena besarnya uang yang berputar dalam industri ini.

"Ini harus menjadi momentum awal bagi komitmen KPK,” ungkap Rudi.

Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini sebagai tersangka kasus dugaan suap, Rabu.

"Keputusan pertama, forum ekspos menyetujui untuk meningkatkan tahapan proses pemeriksaan menjadi tahapan penyidikan, dan mengualifikasi tiga orang sebagai tersangka, yaitu S sebagai pemberi dan A serta R sebagai penerima," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Gedung KPK, Jakarta, Rabu.

"Keputusan kedua, forum sepakat untuk melakukan penyangkaan terhadap S, diskualifikasi diduga melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf a dan b atau Pasal 13 jo 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Dan penerima dituduh melanggar Pasal 12 huruf a dan b atau Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1," lanjut Bambang.


Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X