BP Migas Jadi SKK Migas, Mahfud: Rudi yang Paling Kebakaran Jenggot

Kompas.com - 14/08/2013, 09:21 WIB
Mahfud MD.  KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Mahfud MD.
|
EditorHeru Margianto
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terima suap sebesar 400.000 dollar AS. Masih dalam ingatan kita, mantan Deputi Pengendalian Operasi BP Migas ini adalah orang yang paling menentang keras vonis Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.

Perubahan BP Migas menjadi SKK Migas atas keputusan MK tersebut membuat Rubi Rubiandini kebakaran jenggot dan menentang ketok palu MK.

Mahfud MD yang saat uji materi undang-undang tersebut masih menjadi orang nomor satu di Mahkamah Konstitusi pun ikut angkat bicara. Menurutnya, kala itu MK memang sudah mengendus adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan praktik-praktik mafia hukum.

"Sekarang terbukti dengan adanya penangkapan ini. Rudi ini adalah salah seorang dari BP Migas yang sangat kebakaran jenggot. Dia tidak terima sama sekali vonis MK. Dia menyerang vonis MK hanya karena baca di media, belum melihat putusannya," kata Mahfud MD seperti dikutip dari Tribunnews, Rabu (14/8/2013).

Mahfud menjelaskan, dia pernah berbincang dengan Menteri ESDM Jero Wacik kala itu soal rencana pembubaran BP Migas. Jero meminta adanya perbaikan undang-undang dan sangat butuh pertolongan MK. "Kementerian ESDM juga meminta agar ada pembentukan segera sebuah badan baru," ujarnya.

Saat UU diajukan untuk uji materi, kata Mahfud, MK sudah mengendus adanya praktik mafia di dalam tubuh BP Migas. Dalam putusannya, MK mengubah BP Migas menjadi SKK Migas. Hal tersebut diputuskan sebagai bagian dari uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.

MK berpendapat, keberadaan BP Migas sangat berpotensi bagi terjadinya inefisiensi dan diduga, dalam praktiknya, telah membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Menurut MK, keberadaan BP Migas tidak konstitusional, bertentangan dengan tujuan negara tentang pengelolaan sumber daya alam dalam pengorganisasian pemerintah. (Willy Widianto)Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keluhkan Susah Cari Sekolah untuk Anaknya, Orangtua Harap Akses Pendidikan Penyandang Disabilitas Dipermudah

Keluhkan Susah Cari Sekolah untuk Anaknya, Orangtua Harap Akses Pendidikan Penyandang Disabilitas Dipermudah

Nasional
Kasus Budhi Sarwono, KPK Panggil Eks Bupati Banjarnegara sebagai Saksi

Kasus Budhi Sarwono, KPK Panggil Eks Bupati Banjarnegara sebagai Saksi

Nasional
Menlu Retno Tekankan Pentingnya Peningkatan Peran ASN Perempuan

Menlu Retno Tekankan Pentingnya Peningkatan Peran ASN Perempuan

Nasional
Ini Tahapan Lanjutan yang Harus Dilalui Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu yang Lolos Tes Tertulis...

Ini Tahapan Lanjutan yang Harus Dilalui Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu yang Lolos Tes Tertulis...

Nasional
Jokowi ke Polisi: Lindungi dan Bantu yang Lemah dan Terpinggirkan dalam Hukum...

Jokowi ke Polisi: Lindungi dan Bantu yang Lemah dan Terpinggirkan dalam Hukum...

Nasional
Jokowi: Pak Kapolri, Pak Panglima, Vaksinasi Covid-19 Harus Kita Selesaikan Secepatnya

Jokowi: Pak Kapolri, Pak Panglima, Vaksinasi Covid-19 Harus Kita Selesaikan Secepatnya

Nasional
Jokowi: Kepuasan Publik Terhadap Bidang Hukum Menurun, Hati-hati

Jokowi: Kepuasan Publik Terhadap Bidang Hukum Menurun, Hati-hati

Nasional
Antisipasi Penyebaran Varian Omicron, Polri Awasi Ketat Pintu Masuk Udara, Laut, dan Darat

Antisipasi Penyebaran Varian Omicron, Polri Awasi Ketat Pintu Masuk Udara, Laut, dan Darat

Nasional
Haji Lulung Alami Serangan Jantung, PPP: Mohon Doa untuk Kesembuhannya

Haji Lulung Alami Serangan Jantung, PPP: Mohon Doa untuk Kesembuhannya

Nasional
Mensos Risma Paksa Tunarungu Bicara, Pimpinan Komisi VIII: Ironis

Mensos Risma Paksa Tunarungu Bicara, Pimpinan Komisi VIII: Ironis

Nasional
Kritik Hillary Lasut, Formappi:Manfaatkan Relasi untuk Kepentingan Pribadi

Kritik Hillary Lasut, Formappi:Manfaatkan Relasi untuk Kepentingan Pribadi

Nasional
Singgung Kewibawaan Polri, Jokowi: Ada Kapolda-Kapolres Baru Datang ke Sesepuh Ormas yang Sering Buat Keributan...

Singgung Kewibawaan Polri, Jokowi: Ada Kapolda-Kapolres Baru Datang ke Sesepuh Ormas yang Sering Buat Keributan...

Nasional
Tim Seleksi: 20 Orang Lolos Seleksi Tertulis dan Psikologi Bakal Calon Anggota Bawaslu

Tim Seleksi: 20 Orang Lolos Seleksi Tertulis dan Psikologi Bakal Calon Anggota Bawaslu

Nasional
Singgung soal Dihapusnya Mural yang Kritik Dirinya, Jokowi: Enggak Mungkin Perintah Kapolri, Kapolda, Kapolres

Singgung soal Dihapusnya Mural yang Kritik Dirinya, Jokowi: Enggak Mungkin Perintah Kapolri, Kapolda, Kapolres

Nasional
Jokowi: Omicron Sudah Masuk ke 29 Negara, Penularannya Diperkirakan 5 Kali Lebih Cepat dari Varian Delta

Jokowi: Omicron Sudah Masuk ke 29 Negara, Penularannya Diperkirakan 5 Kali Lebih Cepat dari Varian Delta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.