BP Migas Jadi SKK Migas, Mahfud: Rudi yang Paling Kebakaran Jenggot

Kompas.com - 14/08/2013, 09:21 WIB
Mahfud MD.  KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA Mahfud MD.
|
EditorHeru Margianto
JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terima suap sebesar 400.000 dollar AS. Masih dalam ingatan kita, mantan Deputi Pengendalian Operasi BP Migas ini adalah orang yang paling menentang keras vonis Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.

Perubahan BP Migas menjadi SKK Migas atas keputusan MK tersebut membuat Rubi Rubiandini kebakaran jenggot dan menentang ketok palu MK.

Mahfud MD yang saat uji materi undang-undang tersebut masih menjadi orang nomor satu di Mahkamah Konstitusi pun ikut angkat bicara. Menurutnya, kala itu MK memang sudah mengendus adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan dan praktik-praktik mafia hukum.

"Sekarang terbukti dengan adanya penangkapan ini. Rudi ini adalah salah seorang dari BP Migas yang sangat kebakaran jenggot. Dia tidak terima sama sekali vonis MK. Dia menyerang vonis MK hanya karena baca di media, belum melihat putusannya," kata Mahfud MD seperti dikutip dari Tribunnews, Rabu (14/8/2013).

Mahfud menjelaskan, dia pernah berbincang dengan Menteri ESDM Jero Wacik kala itu soal rencana pembubaran BP Migas. Jero meminta adanya perbaikan undang-undang dan sangat butuh pertolongan MK. "Kementerian ESDM juga meminta agar ada pembentukan segera sebuah badan baru," ujarnya.

Saat UU diajukan untuk uji materi, kata Mahfud, MK sudah mengendus adanya praktik mafia di dalam tubuh BP Migas. Dalam putusannya, MK mengubah BP Migas menjadi SKK Migas. Hal tersebut diputuskan sebagai bagian dari uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas.

MK berpendapat, keberadaan BP Migas sangat berpotensi bagi terjadinya inefisiensi dan diduga, dalam praktiknya, telah membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Menurut MK, keberadaan BP Migas tidak konstitusional, bertentangan dengan tujuan negara tentang pengelolaan sumber daya alam dalam pengorganisasian pemerintah. (Willy Widianto)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Edhy Prabowo Kena OTT, Jokowi Diminta Dukung Langkah KPK Bersih-bersih di Lingkungan KKP

Edhy Prabowo Kena OTT, Jokowi Diminta Dukung Langkah KPK Bersih-bersih di Lingkungan KKP

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 68.604 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 November: Ada 68.604 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 67.836 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 November: Ada 67.836 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
PMI: Tak Ada Penularan Covid-19 lewat Darah, Masyarakat Tetap Bisa Donor Darah

PMI: Tak Ada Penularan Covid-19 lewat Darah, Masyarakat Tetap Bisa Donor Darah

Nasional
UPDATE: 169 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 169 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Pengamanan Natal dan Tahun baru 2021, Korlantas Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Nasional
UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 27 November: Ada 437.456 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

PMI: Indonesia Sempat Kekurangan Pasokan Darah 70 Persen Saat Awal Pandemi

Nasional
UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

UPDATE 27 November: 5.828 Kasus Baru Covid-19, Indonesia Kembali Catatkan Rekor

Nasional
UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

UPDATE: Rekor 5.828 Kasus Baru, Total Ada 522.581 Kasus Covid-19 RI

Nasional
Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Indonesia Ajak Menteri dan Pejabat ASEAN Kerja Sama Atasi Pandemi

Nasional
Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Pemerintah Upayakan Ketersediaan Bus Indonesia di Arab Saudi untuk Layani Jemaah Haji dan Umrah

Nasional
Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Angka Kematian Covid-19 di Jateng Beda hingga 1.000 Orang, Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Rapat Pengambilan Keputusan Prolegnas Prioritas 2021 Kembali Ditunda

Nasional
Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Komnas Perempuan Desak DPR Masukan RUU PKS ke Prolegnas 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X