Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Persilakan KPK Periksa Dana Kampanye Peserta Konvensi

Kompas.com - 14/08/2013, 05:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat membuka pintu bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri dana kampanye para peserta konvensi calon presiden dari partai itu. Penelusuran KPK dinilai akan memastikan sumber dana kampanye para kandidat tersebut berasal dari sumber yang halal dan jelas.

“Nanti kalau memang ada sesuatu yang terjadi, tentu KPK akan melakukan (tindakan) sendiri apabila ada anggaran yang tidak jelas. Lebih baik,” ujar Sekretaris Komite Konvensi Partai Demokrat Suaidi Marasabessy, Selasa (13/8/2013). Saat ini Komite Konvensi Partai Demokrat tengah menyusun aturan teknis konvensi. Rapat pembahasan digelar tertutup di Wisma Kodel.

Salah satu aturan yang digodok dalam peraturan teknis tersebut adalah masalah dana kampanye para peserta konvensi ke daerah-daerah. “Meski menggunakan dana pribadi, (dana) itu tetap diatur partai. Ada syaratnya, sumbernya harus konkret dan jelas,” kata Suaidi.

Ketua Komite konvensi Partai Demokrat Maftuh Basyuni mengatakan, dana operasional konvensi menggunakan anggaran dari Partai Demokrat. Komite, ujar dia, hanya menyusun alokasi anggaran untuk kemudian diserahkan pada DPP Partai Demokrat.  “Kami hanya menerima saja limpahan dari partai. Saat ini, anggaran itu masih disusun,” ungkap mantan Menteri Agama itu.

Sementara itu, Majelis Tinggi Partai Demokrat mengaku sudah mendekati 11 nama yang dinilai potensial menjadi kandidat calon presiden yang akan mereka usung. Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul telah menyebutkan sembilan nama di antaranya.

Menurut Ruhut, hanya dua nama yang merupakan kader Partai Demokrat. Keduanya adalah Wakil Ketua Majelis Tinggi Marzuki Alie dan anggota Dewan Pembina Pramono Edhie Wibowo. Selebihnya adalah para tokoh yang pernah atau masih menjadi pemimpin lembaga negara atau dari kalangan pengusaha.

"Selain Marzuki Alie dan Pramono, ada Irman Gusman (Ketua DPD), Chairul Tanjung (pimpinan Trans Corp), Dahlan Iskan (Menteri BUMN), Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan), Mahfud MD (mantan Ketua MK), Djoko Santoso (mantan Panglima TNI), dan Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI)," sebut Ruhut saat dihubungi pada Senin (12/8/2013). 

Sebagian di antara para kandidat tersebut sudah membentuk semacam tim sukses dan mulai melakukan sosialisasi. Gita Wirjawan, misalnya, sudah menggalang ratusan relawan dan mendirikan posko di Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan. Sementara Marzuki Alie mulai melakukan sosialisasi, termasuk dengan menggelar safari Ramadhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com