Kompas.com - 13/08/2013, 18:48 WIB
|
EditorHeru Margianto
JAKARTA, KOMPAS.com — Konvensi Partai Demokrat diperkirakan akan resmi digelar pada akhir Agustus 2013 saat panitia konvensi mengumumkan seluruh nama peserta yang ada. Namun, permasalahan dana penyelenggaraan konvensi masih menjadi tanda tanya. Internal Demokrat mengakui hal tersebut belum pernah dibicarakan di tingkat rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Kalau pendanaan, saya belum tahu. Mungkin sekarang karena ada pergantian bendahara jadi belum dibahas," ujar Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Melani Leimena Suharli di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Melanie mengatakan, konvensi capres ini memang sudah seharusnya menggunakan dana kas partai. Pasalnya, setiap kandidat sama sekali tidak dipungut biaya, kecuali membiayai kampanyenya masing-masing. Untuk melaksanakan konvensi dan melakukan promosi atas pelaksanaan konvensi itu, sebut Melani, Partai Demokrat tetap harus mengeluarkan uang.

Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) ini juga mengakui partai belum menginstruksikan agar para pengurus dan kadernya memberikan sumbangan wajib. "Kalau iuran wajib selama ini khusus anggota dewan ada setiap bulannya. Tapi, untuk konvensi sendiri, kami belum tahu apakah harus setor lagi. Kami sih oke-oke saja karena ini demi kemajuan partai," kata Melani.

Dana korporasi?

Sebelumnya, Partai Demokrat berjanji tidak akan menggunakan anggaran yang besar dalam penyelenggaraan konvensi calon presiden mereka. Untuk membiayai konvensi, Partai Demokrat membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan yang ingin membantu penyelenggaraan konvensi.

"Mungkin ada perusahaan yang ingin membantu, boleh saja. Itu sah dan halal," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik seusai pengumuman Konvensi Partai Demokrat, Minggu (11/8/2013), di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

Dia mengungkapkan, penggunaan anggaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab Komite Konvensi. Ditegaskannya, dalam menyelenggaraan konvensi, komite dilarang menggunakan anggaran secara berlebihan. Hingga saat ini, Jero mengakui belum ada dana sama sekali yang terkumpul untuk mendukung penyelenggaraan konvensi.

Menjelang perhelatan konvensi, Bendahara Umum Parta Demokrat Handojo Slamet Muljadi mundur, padahal ia belum satu tahun menjabat. Melani menjelaskan, pengunduran Handojo tidak terkait dengan konvensi. "Tidak ada soal itu, dia mundur karena masalah kesehatan," tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
STAND UP COMEDY INDONESIA
Kompilasi Stand Up Babe Cabita, Ah Sudahlaahhh~
Kompilasi Stand Up Babe Cabita, Ah...
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

93 Jemaah Haji RI Dirawat di Tanah Suci karena Dehidrasi dan Kelelahan

93 Jemaah Haji RI Dirawat di Tanah Suci karena Dehidrasi dan Kelelahan

Nasional
Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

Nasional
Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

Nasional
Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

Nasional
UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, 'Booster' 21,26 Persen

UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, "Booster" 21,26 Persen

Nasional
Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

Nasional
UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

Nasional
PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

Nasional
46 Jemaah Haji Bervisa Tak Resmi Terdampar di Jeddah Kemarin, Kini Sudah Dipulangkan ke Indonesia

46 Jemaah Haji Bervisa Tak Resmi Terdampar di Jeddah Kemarin, Kini Sudah Dipulangkan ke Indonesia

Nasional
PDI-P soal Deklarasi Capres 2024: Tunggu Ibu Ketum, Sabar, Jangan Grasah-grusuh

PDI-P soal Deklarasi Capres 2024: Tunggu Ibu Ketum, Sabar, Jangan Grasah-grusuh

Nasional
35 Partai Sudah Diberi Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

35 Partai Sudah Diberi Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

Nasional
Anggota DPR Usul Jokowi Terbitkan Perppu soal Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Anggota DPR Usul Jokowi Terbitkan Perppu soal Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Nasional
Susi Pudjiastuti Pesimistis Diusung Jadi Capres 2024: Harus Rasional, Realistis Dong...

Susi Pudjiastuti Pesimistis Diusung Jadi Capres 2024: Harus Rasional, Realistis Dong...

Nasional
Didukung Maju Jadi Capres, Susi Pudjiastuti: 'There Is No Room' untuk Saya

Didukung Maju Jadi Capres, Susi Pudjiastuti: "There Is No Room" untuk Saya

Nasional
Epidemiolog Sebut Masker, Testing, Vaksinasi Booster Kunci Kendalikan Kenaikan Covid-19

Epidemiolog Sebut Masker, Testing, Vaksinasi Booster Kunci Kendalikan Kenaikan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.