Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dana Konvensi Partai Demokrat Masih Tanda Tanya

Kompas.com - 13/08/2013, 18:48 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Konvensi Partai Demokrat diperkirakan akan resmi digelar pada akhir Agustus 2013 saat panitia konvensi mengumumkan seluruh nama peserta yang ada. Namun, permasalahan dana penyelenggaraan konvensi masih menjadi tanda tanya. Internal Demokrat mengakui hal tersebut belum pernah dibicarakan di tingkat rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Kalau pendanaan, saya belum tahu. Mungkin sekarang karena ada pergantian bendahara jadi belum dibahas," ujar Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Melani Leimena Suharli di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Melanie mengatakan, konvensi capres ini memang sudah seharusnya menggunakan dana kas partai. Pasalnya, setiap kandidat sama sekali tidak dipungut biaya, kecuali membiayai kampanyenya masing-masing. Untuk melaksanakan konvensi dan melakukan promosi atas pelaksanaan konvensi itu, sebut Melani, Partai Demokrat tetap harus mengeluarkan uang.

Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) ini juga mengakui partai belum menginstruksikan agar para pengurus dan kadernya memberikan sumbangan wajib. "Kalau iuran wajib selama ini khusus anggota dewan ada setiap bulannya. Tapi, untuk konvensi sendiri, kami belum tahu apakah harus setor lagi. Kami sih oke-oke saja karena ini demi kemajuan partai," kata Melani.

Dana korporasi?

Sebelumnya, Partai Demokrat berjanji tidak akan menggunakan anggaran yang besar dalam penyelenggaraan konvensi calon presiden mereka. Untuk membiayai konvensi, Partai Demokrat membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan yang ingin membantu penyelenggaraan konvensi.

"Mungkin ada perusahaan yang ingin membantu, boleh saja. Itu sah dan halal," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik seusai pengumuman Konvensi Partai Demokrat, Minggu (11/8/2013), di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

Dia mengungkapkan, penggunaan anggaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab Komite Konvensi. Ditegaskannya, dalam menyelenggaraan konvensi, komite dilarang menggunakan anggaran secara berlebihan. Hingga saat ini, Jero mengakui belum ada dana sama sekali yang terkumpul untuk mendukung penyelenggaraan konvensi.

Menjelang perhelatan konvensi, Bendahara Umum Parta Demokrat Handojo Slamet Muljadi mundur, padahal ia belum satu tahun menjabat. Melani menjelaskan, pengunduran Handojo tidak terkait dengan konvensi. "Tidak ada soal itu, dia mundur karena masalah kesehatan," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com