Kompas.com - 13/08/2013, 18:48 WIB
|
EditorHeru Margianto
JAKARTA, KOMPAS.com — Konvensi Partai Demokrat diperkirakan akan resmi digelar pada akhir Agustus 2013 saat panitia konvensi mengumumkan seluruh nama peserta yang ada. Namun, permasalahan dana penyelenggaraan konvensi masih menjadi tanda tanya. Internal Demokrat mengakui hal tersebut belum pernah dibicarakan di tingkat rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Kalau pendanaan, saya belum tahu. Mungkin sekarang karena ada pergantian bendahara jadi belum dibahas," ujar Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Melani Leimena Suharli di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Melanie mengatakan, konvensi capres ini memang sudah seharusnya menggunakan dana kas partai. Pasalnya, setiap kandidat sama sekali tidak dipungut biaya, kecuali membiayai kampanyenya masing-masing. Untuk melaksanakan konvensi dan melakukan promosi atas pelaksanaan konvensi itu, sebut Melani, Partai Demokrat tetap harus mengeluarkan uang.

Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) ini juga mengakui partai belum menginstruksikan agar para pengurus dan kadernya memberikan sumbangan wajib. "Kalau iuran wajib selama ini khusus anggota dewan ada setiap bulannya. Tapi, untuk konvensi sendiri, kami belum tahu apakah harus setor lagi. Kami sih oke-oke saja karena ini demi kemajuan partai," kata Melani.

Dana korporasi?

Sebelumnya, Partai Demokrat berjanji tidak akan menggunakan anggaran yang besar dalam penyelenggaraan konvensi calon presiden mereka. Untuk membiayai konvensi, Partai Demokrat membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan yang ingin membantu penyelenggaraan konvensi.

"Mungkin ada perusahaan yang ingin membantu, boleh saja. Itu sah dan halal," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik seusai pengumuman Konvensi Partai Demokrat, Minggu (11/8/2013), di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

Dia mengungkapkan, penggunaan anggaran sepenuhnya menjadi tanggung jawab Komite Konvensi. Ditegaskannya, dalam menyelenggaraan konvensi, komite dilarang menggunakan anggaran secara berlebihan. Hingga saat ini, Jero mengakui belum ada dana sama sekali yang terkumpul untuk mendukung penyelenggaraan konvensi.

Menjelang perhelatan konvensi, Bendahara Umum Parta Demokrat Handojo Slamet Muljadi mundur, padahal ia belum satu tahun menjabat. Melani menjelaskan, pengunduran Handojo tidak terkait dengan konvensi. "Tidak ada soal itu, dia mundur karena masalah kesehatan," tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Momok Semua Negara Saat ini Inflasi...

Jokowi: Momok Semua Negara Saat ini Inflasi...

Nasional
Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-yudisial Dinilai Kuatkan Impunitas

Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-yudisial Dinilai Kuatkan Impunitas

Nasional
Mengenal Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Mengenal Tahapan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu

Nasional
Anggota Komisi III Minta Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Tak Berhenti di Penanganan Non-yudisial

Anggota Komisi III Minta Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Tak Berhenti di Penanganan Non-yudisial

Nasional
Mimpi Politik Jokowi adalah Mimpi Kita Semua

Mimpi Politik Jokowi adalah Mimpi Kita Semua

Nasional
Buka Peluang Kerja Sama dengan Gerindra hingga PKB, PDI-P Dinilai Ingin Nego Peta Koalisi Pilpres 2024

Buka Peluang Kerja Sama dengan Gerindra hingga PKB, PDI-P Dinilai Ingin Nego Peta Koalisi Pilpres 2024

Nasional
Kapolri Ancam Copot Kapolres, Kapolda, hingga Pejabat Mabes jika Kedapatan Masih Ada Judi

Kapolri Ancam Copot Kapolres, Kapolda, hingga Pejabat Mabes jika Kedapatan Masih Ada Judi

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK dan PPATK Bergerak Usut Kasus Ferdy Sambo | Partai Anak-Cucu Soeharto

[POPULER NASIONAL] KPK dan PPATK Bergerak Usut Kasus Ferdy Sambo | Partai Anak-Cucu Soeharto

Nasional
Sumber-sumber Penerimaan Pemerintah Daerah

Sumber-sumber Penerimaan Pemerintah Daerah

Nasional
Tanggal 19 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 19 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
PDI-P Buka Sinyal Bangun Koalisi dengan Parpol Pendukung Pemerintah, Ketua DPP Golkar: Kami Sangat Terbuka

PDI-P Buka Sinyal Bangun Koalisi dengan Parpol Pendukung Pemerintah, Ketua DPP Golkar: Kami Sangat Terbuka

Nasional
Bacakan Pleidoi, PT Nindya Karya Persero Bantah Terlibat Korupsi Dermaga Sabang

Bacakan Pleidoi, PT Nindya Karya Persero Bantah Terlibat Korupsi Dermaga Sabang

Nasional
Farel Prayoga “Ojo Dibandingke” Jadi Duta Kekayaan Intelektual

Farel Prayoga “Ojo Dibandingke” Jadi Duta Kekayaan Intelektual

Nasional
Satgas Covid-19 Laporkan Capaian Vaksinasi Covid-19 Dibanding Tahun Lalu

Satgas Covid-19 Laporkan Capaian Vaksinasi Covid-19 Dibanding Tahun Lalu

Nasional
Soal Laporan Dugaan Suap Ferdy Sambo ke LPSK, KPK Masih Verifikasi

Soal Laporan Dugaan Suap Ferdy Sambo ke LPSK, KPK Masih Verifikasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.