Kompas.com - 13/08/2013, 17:39 WIB
Terpidana kasus dugaan korupsi simulator SIM, Irjen Pol Djoko Susilo, saat menyampaikan eksepsi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (7/5/2013). 

KOMPAS/ALIF ICHWANTerpidana kasus dugaan korupsi simulator SIM, Irjen Pol Djoko Susilo, saat menyampaikan eksepsi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Selasa (7/5/2013).
Penulis Icha Rastika
|
EditorHeru Margianto
JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa kasus dugaan korupsi dan pencucian uang proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo sengaja menggunakan nama mertuanya, Djoko Waskito, yang merupakan ayah dari istri ketiganya, Dipta Anindita, untuk membeli stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kapuk Muara, Jakarta Utara, pada 2010. Djoko mengaku tidak memakai nama Dipta karena takut ketahuan istri pertamanya.

"Saya jujur, SPBU ini tidak mau diketahui istri pertama, maka saya atas namakan bapaknya, Djoko Waskito, yang saya akui sebagai saudara," kata Djoko saat diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Lebih jauh dia menjelaskan, pendapatan dari hasil usaha SPBU tersebut disimpan dalam rekening milik Djoko Waskito. Djoko Susilo sengaja memasukkannya ke rekening Djoko Waskito agar tidak mudah digunakan Dipta sehingga dapat menjadi tabungan jika diperlukan kemudian hari. "Itu untuk tabungan," kata Djoko.

Kemudian, pada 2012, uang dalam rekening Djoko Waskito tersebut digunakan salah satunya untuk membayar pengacara setelah Djoko ditetapkan KPK sebagai tersangka. "Karena kami saat itu butuh uang," ucap mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI ini.

Ditambahkan Djoko, SPBU tersebut dibeli dengan uang hasil bisnis yang dikelola Subekti Adiyanto, rekan pengusaha Djoko, yang sebelum ini bersaksi sebagai saksi meringankan bagi Djoko.

Dalam persidangan sebelumnya, Djoko Waskito mengakui namanya dipinjam untuk membeli SPBU di Kapuk Muara. Menurut Djoko Waskito, Dipta yang mengatakan kepadanya akan membeli SPBU di Jakarta.

Sementara dalam surat dakwaan tim jaksa KPK, SPBU tersebut merupakan salah satu aset Djoko yang sengaja disamarkan kepemilikannya karena diduga berasal dari uang hasil tindak pidana korupsi. Menurut dakwaan, aset berupa SPBU itu senilai Rp 5,3 miliar pada akta jual belinya. Padahal, harga pembelian aset tersebut sekitar Rp 11,5 miliar.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ramai soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Apa Ancaman Hukuman Pelaku Perbudakan?

Ramai soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Apa Ancaman Hukuman Pelaku Perbudakan?

Nasional
Bareskrim Akan Tindaklanjuti Semua Laporan ke Edy Mulyadi

Bareskrim Akan Tindaklanjuti Semua Laporan ke Edy Mulyadi

Nasional
Maruf Amin: Indonesia Berpacu dengan Waktu Kejar Sertifikasi Halal pada 2024

Maruf Amin: Indonesia Berpacu dengan Waktu Kejar Sertifikasi Halal pada 2024

Nasional
Pengakuan Bupati Langkat Soal Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Pengakuan Bupati Langkat Soal Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Nasional
Stafsus Mendagri: Dugaan Perbudakan Manusia di Rumah Bupati Langkat Persoalan Serius

Stafsus Mendagri: Dugaan Perbudakan Manusia di Rumah Bupati Langkat Persoalan Serius

Nasional
Sejarawan Bonnie Triyana Dilaporkan di Belanda karena Artikel Periode “Bersiap”

Sejarawan Bonnie Triyana Dilaporkan di Belanda karena Artikel Periode “Bersiap”

Nasional
BNPT Sebut Penetapan Munarman sebagai Tersangka Teroris Tak Berkaitan dengan Jabatan di FPI

BNPT Sebut Penetapan Munarman sebagai Tersangka Teroris Tak Berkaitan dengan Jabatan di FPI

Nasional
DJSN: Kelas Standar BPJS Kesehatan Tak Hanya untuk Kurangi Defisit

DJSN: Kelas Standar BPJS Kesehatan Tak Hanya untuk Kurangi Defisit

Nasional
Pemerintah Perluas Imunisasi Wajib Jadi 14 Vaksin, Salah Satunya Vaksin Kanker Servik

Pemerintah Perluas Imunisasi Wajib Jadi 14 Vaksin, Salah Satunya Vaksin Kanker Servik

Nasional
Kemendagri Dukung Penegak Hukum Usut Dugaan Perbudakan Manusia oleh Bupati Langkat

Kemendagri Dukung Penegak Hukum Usut Dugaan Perbudakan Manusia oleh Bupati Langkat

Nasional
Kuasa Hukum Terdakwa Kasus 'Unlawful Killing' Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus "Unlawful Killing" Minta Kliennya Berikan Kesaksian yang Jujur

Nasional
Bupati Nonaktif Langkat Punya Kerangkeng Manusia di Rumahnya, Anggota DPR: Jahatnya Enggak Ketulungan

Bupati Nonaktif Langkat Punya Kerangkeng Manusia di Rumahnya, Anggota DPR: Jahatnya Enggak Ketulungan

Nasional
Periksa 13 Saksi, KPK dalami Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Buru Selatan

Periksa 13 Saksi, KPK dalami Aliran Uang Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Buru Selatan

Nasional
Minta Polri Usut Pernyataan Edy Mulyadi, Majelis Adat Dayak: Jangan Biarkan Masyarakat Bertindak Sendiri

Minta Polri Usut Pernyataan Edy Mulyadi, Majelis Adat Dayak: Jangan Biarkan Masyarakat Bertindak Sendiri

Nasional
Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Polri Masih Usut Dugaan Perbudakan dalam Kerangkeng Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.