Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Teknologi Surat Suara di Indonesia

Kompas.com - 13/08/2013, 16:58 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan Peraturan KPU (PKPU) tentang Logistik Pemilu 2014. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, pihaknya cenderung memilih opsi microtext atau teks sangat kecil sebagai penanda keaslian surat suara.

“Kalau untuk yang murah itu dalam bentuk microtext karena itu tidak menambah biaya lagi,” ujar Husni saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Dia membantah surat suara dengan penanda microtext mudah dipalsukan. Menurutnya, isi dan jenis teks yang akan digunakan nanti hanya akan diketahui pihak KPU.

“Belum tentu juga (mudah dipalsukan). Microtext itu juga nanti diblok, hanya KPU yang tahu. Belum tentu nanti tulisannya ‘Komisi Pemilihan Umum’,” sanggahnya.

Dia mengatakan, dari segi harga, penanda microtext lebih murah dibanding mekanisme yang lain. Namun, katanya, tingkat keamanannya cenderung sama dengan pilihan lain seperti security paper, security printing, atau hologram.

“Tingkat keamanannya sebenarnya sama saja. Tapi, dalam membuat kebijakan, KPU harus berprinsip efektivitas dan efisiensi,” kata Husni.

Dikatakan mantan anggota KPU Sumatera Barat itu, spesifikasi surat suara nanti akan dirumuskan dalam Surat Keputusan Ketua KPU. SK tersebut, katanya, akan diterbitkan seusai ada ketetapan bentuk penanda surat suara.

Sebelumnya, dalam rapat konsultasi KPU dengan Komisi II DPR, muncul beberapa gagasan untuk pananda keaslian surat suara. Selain microtext, usulan lainnya adalah security paper, security printing, dan hologram.

Komisioner KPU Ida Budhiati juga mengatakan, kertas dengan security paper lebih sulit dipalsukan dan perlu waktu lama untuk mencetaknya. Menurutnya, pencetakan security paper harus dengan izin Badan Inetelijen Nasional (BIN). Namun, kertas jenis ini sangat mahal.

Sementara itu, penanda security printing memerlukan alat khusus untuk memeriksa keasliannya. Kelemahan lainnya, sama dengan penanda security paper. Adapun penanda hologram dapat dikenali dengan mudah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com