Kompas.com - 13/08/2013, 14:33 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, pemerintah pusat tidak pernah mengambil kebijakan memaksa warga Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur, untuk "bertobat" dalam proses rekonsiliasi. Pemerintah hanya ingin berusaha agar pengungsi Syiah bisa kembali ke kampung halamannya.

"Saya kira enggak ada paksa-paksa seperti itu. Keyakinan itu urusan orang dengan Tuhan. Pemerintah tidak ada pemaksaan itu," kata Gamawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Hal itu dikatakan Gamawan ketika dimintai tanggapan adanya pemaksaan agar warga Syiah di Sampang meninggalkan keyakinannya. Nur Kholis (22), salah satu warga Syiah, mengaku dipaksa menandatangani surat pernyataan bertobat.

Ketika proses pemaksaan itu, menurut Nur, hadir bupati Sampang, kepala desa, kepala dusun, kepala polsek, dan para kiai. Nur menolak menandatangani. Akhirnya, ia diancam keselamatannya. Bahkan, ia diminta keluar dari Sampang.

Gamawan mengaku akan mengecek kebenaran pengakuan tersebut. Hanya, ia memastikan tidak ada kebijakan pemerintah seperti itu. Pada pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berbagai pihak di Sampang, kata dia, pemerintah hanya ingin ada rekonsiliasi.

"Sikap pemerintah menjamin keamanan warga kemudian berupaya untuk bisa kembali ke daerahnya dan berusaha hidup rukun, damai, harmonis. Oleh karena itu, pemerintah mengajak para ulama, ormas keagamaan, dialoglah. Buat persepsi bersama," kata Gamawan.

Secara terpisah, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim mengatakan tidak boleh ada pemaksaan keyakinan, apalagi dalam proses rekonsiliasi. Semua pihak harus menghormati keyakinan seseorang lantaran dijamin oleh konstitusi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebaiknya tidak menggunakan syarat-syarat bahwa seseorang harus mengubah keyakinannya. Lukman mengatakan, kita harus menghormati keyakinan itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pergi ke Wilayah Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali Hanya Wajib Tunjukkan Satu Dokumen

Pergi ke Wilayah Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali Hanya Wajib Tunjukkan Satu Dokumen

Nasional
Aturan Perjalanan Terbaru: Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat tapi Harus Tes

Aturan Perjalanan Terbaru: Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat tapi Harus Tes

Nasional
Jokowi Resmikan Jembatan Sei Alalak di Kalsel, Diperkirakan Bisa Tahan 100 Tahun

Jokowi Resmikan Jembatan Sei Alalak di Kalsel, Diperkirakan Bisa Tahan 100 Tahun

Nasional
Saksi Sebut Pemprov DKI Tak Lagi Bahas soal Tanah di Munjul Setelah Perkaranya Disidangkan

Saksi Sebut Pemprov DKI Tak Lagi Bahas soal Tanah di Munjul Setelah Perkaranya Disidangkan

Nasional
Epidemiolog Dukung PCR Jadi Syarat Perjalanan Udara, Kapasitas Maksimal Sebaiknya Bertahap

Epidemiolog Dukung PCR Jadi Syarat Perjalanan Udara, Kapasitas Maksimal Sebaiknya Bertahap

Nasional
Aturan Baru Kemenhub: Kapasitas Penumpang Kereta Antarkota 70 Persen, KRL 32 Persen

Aturan Baru Kemenhub: Kapasitas Penumpang Kereta Antarkota 70 Persen, KRL 32 Persen

Nasional
Syarat PCR bagi Penumpang Pesawat Tak Berlaku di Daerah Perintis

Syarat PCR bagi Penumpang Pesawat Tak Berlaku di Daerah Perintis

Nasional
Pelaku Perjalanan Darat, Laut dan Kereta Api di Jawa-Bali Wajib Tunjukkan 2 Dokumen Ini

Pelaku Perjalanan Darat, Laut dan Kereta Api di Jawa-Bali Wajib Tunjukkan 2 Dokumen Ini

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Vaksinasi Covid-19 dan Harapan Menuju Endemi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Vaksinasi Covid-19 dan Harapan Menuju Endemi

Nasional
Upaya Pembungkaman Aspirasi dalam 2 Tahun Pemerintahan Tahun Jokowi-Ma'ruf, Mural Dihapus hingga Pembentang Poster Ditangkap

Upaya Pembungkaman Aspirasi dalam 2 Tahun Pemerintahan Tahun Jokowi-Ma'ruf, Mural Dihapus hingga Pembentang Poster Ditangkap

Nasional
Polisi Tangkap 45 Tersangka Kasus Pinjol Ilegal dalam Sepekan

Polisi Tangkap 45 Tersangka Kasus Pinjol Ilegal dalam Sepekan

Nasional
Sidang Kasus Munjul, Jaksa Gali Peran Gubernur DKI Anies Baswedan

Sidang Kasus Munjul, Jaksa Gali Peran Gubernur DKI Anies Baswedan

Nasional
Satgas: Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Tak Perlu Tunjukkan Dokumen Khusus

Satgas: Perjalanan di Wilayah Aglomerasi Tak Perlu Tunjukkan Dokumen Khusus

Nasional
Wapres Sebut Penanganan Pandemi Telah Menunjukkan Hasil yang Menggembirakan

Wapres Sebut Penanganan Pandemi Telah Menunjukkan Hasil yang Menggembirakan

Nasional
Bareskrim Ungkap 4 Kasus Peredaran Narkoba di Bakauheni, Sita 62,9 Kilogram Sabu

Bareskrim Ungkap 4 Kasus Peredaran Narkoba di Bakauheni, Sita 62,9 Kilogram Sabu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.