Kompas.com - 13/08/2013, 14:33 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, pemerintah pusat tidak pernah mengambil kebijakan memaksa warga Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur, untuk "bertobat" dalam proses rekonsiliasi. Pemerintah hanya ingin berusaha agar pengungsi Syiah bisa kembali ke kampung halamannya.

"Saya kira enggak ada paksa-paksa seperti itu. Keyakinan itu urusan orang dengan Tuhan. Pemerintah tidak ada pemaksaan itu," kata Gamawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Hal itu dikatakan Gamawan ketika dimintai tanggapan adanya pemaksaan agar warga Syiah di Sampang meninggalkan keyakinannya. Nur Kholis (22), salah satu warga Syiah, mengaku dipaksa menandatangani surat pernyataan bertobat.

Ketika proses pemaksaan itu, menurut Nur, hadir bupati Sampang, kepala desa, kepala dusun, kepala polsek, dan para kiai. Nur menolak menandatangani. Akhirnya, ia diancam keselamatannya. Bahkan, ia diminta keluar dari Sampang.

Gamawan mengaku akan mengecek kebenaran pengakuan tersebut. Hanya, ia memastikan tidak ada kebijakan pemerintah seperti itu. Pada pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berbagai pihak di Sampang, kata dia, pemerintah hanya ingin ada rekonsiliasi.

"Sikap pemerintah menjamin keamanan warga kemudian berupaya untuk bisa kembali ke daerahnya dan berusaha hidup rukun, damai, harmonis. Oleh karena itu, pemerintah mengajak para ulama, ormas keagamaan, dialoglah. Buat persepsi bersama," kata Gamawan.

Secara terpisah, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim mengatakan tidak boleh ada pemaksaan keyakinan, apalagi dalam proses rekonsiliasi. Semua pihak harus menghormati keyakinan seseorang lantaran dijamin oleh konstitusi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebaiknya tidak menggunakan syarat-syarat bahwa seseorang harus mengubah keyakinannya. Lukman mengatakan, kita harus menghormati keyakinan itu.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.