Mendagri Sangkal Paksa Warga Syiah "Bertobat"

Kompas.com - 13/08/2013, 14:33 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, pemerintah pusat tidak pernah mengambil kebijakan memaksa warga Syiah di Sampang, Madura, Jawa Timur, untuk "bertobat" dalam proses rekonsiliasi. Pemerintah hanya ingin berusaha agar pengungsi Syiah bisa kembali ke kampung halamannya.

"Saya kira enggak ada paksa-paksa seperti itu. Keyakinan itu urusan orang dengan Tuhan. Pemerintah tidak ada pemaksaan itu," kata Gamawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Hal itu dikatakan Gamawan ketika dimintai tanggapan adanya pemaksaan agar warga Syiah di Sampang meninggalkan keyakinannya. Nur Kholis (22), salah satu warga Syiah, mengaku dipaksa menandatangani surat pernyataan bertobat.

Ketika proses pemaksaan itu, menurut Nur, hadir bupati Sampang, kepala desa, kepala dusun, kepala polsek, dan para kiai. Nur menolak menandatangani. Akhirnya, ia diancam keselamatannya. Bahkan, ia diminta keluar dari Sampang.

Gamawan mengaku akan mengecek kebenaran pengakuan tersebut. Hanya, ia memastikan tidak ada kebijakan pemerintah seperti itu. Pada pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan berbagai pihak di Sampang, kata dia, pemerintah hanya ingin ada rekonsiliasi.

"Sikap pemerintah menjamin keamanan warga kemudian berupaya untuk bisa kembali ke daerahnya dan berusaha hidup rukun, damai, harmonis. Oleh karena itu, pemerintah mengajak para ulama, ormas keagamaan, dialoglah. Buat persepsi bersama," kata Gamawan.

Secara terpisah, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim mengatakan tidak boleh ada pemaksaan keyakinan, apalagi dalam proses rekonsiliasi. Semua pihak harus menghormati keyakinan seseorang lantaran dijamin oleh konstitusi.

Sebaiknya tidak menggunakan syarat-syarat bahwa seseorang harus mengubah keyakinannya. Lukman mengatakan, kita harus menghormati keyakinan itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X