Menyelamatkan Mahkamah Konstitusi…

Kompas.com - 13/08/2013, 09:49 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta KOMPAS/LUCKY PRANSISKAGedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta
|
EditorHindra Liauw


KOMPAS.com
- Sembilan pilar menopang struktur Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat di Jakarta. Dalam langgam arsitektur Romawi, tidaklah lazim mendirikan pilar berjumlah ganjil. Akan tetapi, pilar-pilar itu melambangkan sembilan hakim konstitusi.

Menurut undang-undang, Mahkamah Konstitusi (MK) memang terdiri dari sembilan hakim konstitusi. Tiga hakim diajukan DPR, tiga hakim lainnya diajukan Presiden, dan tiga orang lainnya diajukan Mahkamah Agung.

Sambangilah Gedung MK, maka dapat Anda rasakan aura berwibawa dari bangunan berpilar sembilan itu. Kemegahan Gedung MK begitu terasa, terutama apabila dibandingkan dengan gedung peradilan lain. Positifnya, gedung itu merakyat tanpa pagar di sisi depan. Persidangan di MK juga begitu berbeda. Persidangan dimulai tepat waktu. Informasi jelas sehingga persidangan lebih transparan. Singkat cerita, MK memperlihatkan titik terang bagi masa depan hukum di Indonesia.

Akhir-akhir ini, MK hangat dibicarakan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi melalui Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tertanggal 22 Juli.

Menyikapi keppres itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Pukat FH UGM, Elsam, LBH Jakarta, LBH Padang, Indonesia Legal Roundtable (ILR), dan Indonesia Corruption Watch (ICW) pun menggabungkan diri dalam Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi.

Namun, pertama-tama, pahamilah niat kuat koalisi untuk menyelamatkan MK. Jadi, fokus utama koalisi bukan menolak Patrialis, mantan Menteri Hukum dan HAM. Selama ini, anggota koalisi konsisten mengkritisi pemilihan hakim MK.

Meski tak terelakkan, independensi MK dipertanyakan pasca-bergabungnya Patrialis. Namun, Patrialis telah menegaskan, ”Tidak akan terpengaruh, baik oleh kepentingan partai atau orang per orang. Itu komitmen saya. Kalau soal asal parpol, saya tak sendiri. Hakim MK yang lain ada yang dari parpol, tetapi kenapa tak dipersoalkan.”

Ketika diminta pendapatnya, Ketua MK Akil Mochtar mengatakan, MK dalam posisi menerima. Wewenang untuk memilih berada di pemerintah.

Bicara independensi MK, tentunya dapat diperdebatkan. Namun, peneliti ILR, Erwin Natosmal Oemar, menegaskan, Presiden melanggar Pasal 19 UU MK No 24/2003 dalam pengangkatan Patrialis.

”Pelanggarannya jelas sekali karena calon hakim konstitusi (menurut penjelasan Pasal 19) harus dipublikasikan di media cetak dan elektronik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat,” ujar dia.

Bukankah UU harus dijalankan? Tidak seorang warga negara—bahkan Presiden—boleh mengabaikannya. Presiden juga terikat sumpah presiden sesuai Pasal 9 Ayat 1 UUD 1945 untuk ”menjalankan UU dan peraturan dengan selurus-lurusnya”.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Nasional
Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Nasional
Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Nasional
TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

Nasional
Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X