Mendagri: Jangan Ulur Pembahasan PP Kewenangan Aceh

Kompas.com - 12/08/2013, 15:45 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta semua pihak, baik pemerintah pusat dan Gubernur dan DPR Aceh, mengoptimalkan masa perpanjangan pembahasan rancangan peraturan pemerintah (PP) dan keputusan presiden (keppres) dan pembahasan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lambang dan Bendera Aceh. Dia meminta pembahasan itu tidak diulur-ulur lagi.

“Tadi saya panggil Dirjen Otda (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan) dan Kesbangspol (Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Tanribali Lamo) untuk menjadwalkan tahapan-tahapan pembahasan itu. Saya berharap dua bulan itu bisa selesai. Maksimalkan waktu. Jangan diulur-ulur lagi,” tegas Gamawan saat ditemui di Kantor Kemendagri, Senin (12/8/2013).

Dia mengungkapkan, pembahasan dua PP dan satu keppres itu harus dilakukan dengan cepat. Disampaikannya, jangan lagi ada penilaian polemik di Aceh dipicu lambatnya penerbitan PP dan keppres tersebut. “Jangan sampai ada pernyataan-pernyataan karena PP dan Keppres belum keluar,” pungkasnya.

Dijelaskannya, draft RPP saat ini sudah di tangan pihak Aceh. Menurutnya, pemerintah sudah membahas dan memasukkan usulan pemerintah Aceh dalam PP itu bahkan sejak masa pemerintahan Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh.

“RPP itu sudah kami tawarkan, dan kirimkan ke Aceh. Keppres juga sudah kami tawarkan atas usul gubernur sebelumnya, sudah disepakati di tingkat nasional. Sekarang kan pembahasan itu, yaitu apa yang diusulkan masyarakat Aceh itu. Jadi selama dua bulan ini saya harapkan diefektifkan untuk itu,” kata Gamawan.

Pembahasan dua PP dan keppres itu dilakukan secara bersamaan dengan evaluasi Qanun khususnya mengenai penggunaan lambang bendera Aceh. Sebelumnya, Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta pemerintah pusat menepati janji untuk memperjelas wewenang pemerintah Aceh terutama terkait pengelolaan minyak dan gas (migas) dan tanah.

Di sisi lain, pemerintah berjanji akan membahasnya. “Tuntaskan apa yang dicantum dalam MoU Helsinki dan UU Aceh. Selesaikan apa yang jadi janji pemerintah pusat, seperti wewenang Pemerintah Aceh, PP (Peraturan Pemerintah) soal Migas, tanah dan lain,” ujar Zaini Zaini usai rapat pemerintah pusat dengan Gubernur Aceh dengan DPR Aceh di Kemendagri, Rabu (31/7/2013).

UU Nomor 11 Tahun 200t tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan, Pemerintah Aceh berwenang mengelola sumber daya alam khususnya migas. Kewenangan pemerintah Aceh itu diformulasikan dalam pasal 160 ayat (1) dan (2).

Aturan itu menyebutkan, wewenang itu diberikan dengan membentuk satu badan pelaksana yang ditetapkan bersama dengan pemerintah pusat untuk mengelola migas di Aceh. Namun, hingga kini belum ada PP yang mengatur soal itu.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Nasional
'Nyalakan Harapan', Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

"Nyalakan Harapan", Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

Nasional
Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Nasional
Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X