Kompas.com - 12/08/2013, 14:08 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menegaskan, pemerintah tidak pernah meminta, apalagi memaksa warga Syiah Sampang, Jawa Timur, yang mengungsi di Sidoarjo untuk bertobat. Menurutnya, pemerintah, terutama Kemendagri, tidak sampai mengurus soal agama dan keyakinan warga.

"Kalau itu (paksaan bertobat) saya tidak tahu. Itu urusan Menteri Agamalah karena negara kan tidak masuk dalam wilayah itu. Itu kan sudah soal keyakinan betul, itu urusan dia dengan Tuhan," ujar Gamawan di Kantor Kemendagri, Senin (12/8/2013).

Lagi pula, tegasnya, dalam pembahasan bersama antara pemerintah dan kementerian terkait, Pemerintah Provinsi Jatim, Pemerintah Kabupaten Sampang, para ulama dan masyarakat, tidak ada wacana pertobatan yang dibahas.

"Saya tidak tahu itu. Tapi, malam itu, pertemuan kami tidak seperti itu," lanjutnya.

Gamawan mengungkapkan, pihaknya tidak pernah menggunakan istilah pertobatan. Menurutnya, yang berhasil disepakati adalah kedua belah pihak yang berkonflik menyamakan persepsi dan membangun pengertian.

"Istilahnya, mari kita samakan persepsi semua dan mari kita saling ada pengertian, ada pembinaan kalau memang ada yang keliru. Itu saja istilahnya," kata dia.

Disampaikannya, para pihak terkait sepakat melakukan pembinaan terhadap warga. Ulama, kata dia, berperan memberikan pembinaan kepada warga. Menurutnya, warga yang dibina bukan hanya pengungsi, melainkan juga warga di tempat asal agar dapat menerima para pengungsi pulang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ya semuanya (dibina). Masyarakat yang menerima (warga Sampang di tempat asal) kan juga harus dibina. Untuk bisa memahami, ada pengertian," ujar Gamawan. Dia mengatakan, tugas pemerintah dalam upaya memulangkan pengungsi Sampang adalah dengan menjamin keamanan warga, terutama setelah pulang ke daerah asal.

Sebelumnya, diberitakan, konflik yang terjadi Sampang, Madura, diduga berawal dari konflik internal keluarga antara pimpinan Islam Syiah, Tajul Muluk, dan saudaranya Rois Al Hukama. Pada Agustus 2012, perkampungan pengikut aliran Islam Syiah di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Desa Bluran, Kecamatan Karangpenang, diserang kelompok bersenjata dan menyebabkan satu orang tewas serta enam orang lainnya luka-luka. Hingga pada Juni 2013, para pengungsi korban tragedi kemanusiaan di Sampang itu akhirnya terpaksa dipindah dengan alasan keamanan dan kehidupan yang lebih layak di lokasi pengungsian.

Direktur Eksekutif Yayasan Bantuan Hukum Universalia (YLBHU) Hertasning Ichlas alias Herta yang mendampingi para pengungsi Syiah pernah mengungkapkan, warga Syiah di Sampang dipaksa oleh para pejabat pemerintah dan kepolisian setempat untuk menandatangani ikrar. Ikrar tersebut berisi 9 poin yang intinya menganggap ajaran Tajul Muluk sesat dan harus kembali ke Ahlus Sunnah.

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, dalam proses rekonsiliasi yang tengah dilakukan, perlu dilakukan persamaan persepsi antarkelompok di Sampang. Pasalnya, kata dia, ada perbedaan pandangan antara warga dan kelompok Tajul Muluk.

"Nah kalau semua sudah selesai, mereka pulang ke kampung halamannya. Itu dijamin aman kalau rekonsiliasi dalam arti yang sesungguhnya bisa tercapai, yaitu pencerahan dan penyamaan persepsi," kata Suryadharma.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Nasional
Indonesia Juara Piala Thomas, Ketua DPR: Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Indonesia Juara Piala Thomas, Ketua DPR: Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Nasional
Kasus Azis Syamsuddin, KPK Periksa Wali Kota Tanjungbalai sebagai Saksi

Kasus Azis Syamsuddin, KPK Periksa Wali Kota Tanjungbalai sebagai Saksi

Nasional
OJK Diminta Hapus Kebijakan Beri Akses IMEI kepada Penyedia Layanan Pinjol

OJK Diminta Hapus Kebijakan Beri Akses IMEI kepada Penyedia Layanan Pinjol

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Ketua Komisi X Pertanyakan Gerak Cepat Kemenpora

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Ketua Komisi X Pertanyakan Gerak Cepat Kemenpora

Nasional
Wapres Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Torehkan Prestasi Pendidikan

Wapres Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Torehkan Prestasi Pendidikan

Nasional
Diduga Suap Eks Penyidik KPK, Mantan Bupati Kukar Dihadirkan sebagai Saksi

Diduga Suap Eks Penyidik KPK, Mantan Bupati Kukar Dihadirkan sebagai Saksi

Nasional
PDI-P: Keberhasilan Tim Indonesia Rebut Piala Thomas Tak Lepas dari Energi Positif Jokowi

PDI-P: Keberhasilan Tim Indonesia Rebut Piala Thomas Tak Lepas dari Energi Positif Jokowi

Nasional
Polemik Penamaan Jalan Ataturk di Jakarta, Dubes RI: Belum Ada Usulan Resmi

Polemik Penamaan Jalan Ataturk di Jakarta, Dubes RI: Belum Ada Usulan Resmi

Nasional
Menteri PPPA Tegaskan Pentingnya Peningkatan Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan bagi Perempuan

Menteri PPPA Tegaskan Pentingnya Peningkatan Ekonomi Digital dan Inklusi Keuangan bagi Perempuan

Nasional
Gandeng Ian Kapal, Dompet Dhuafa Berikan Kaki Palsu kepada 12 Penyandang Disabilitas

Gandeng Ian Kapal, Dompet Dhuafa Berikan Kaki Palsu kepada 12 Penyandang Disabilitas

Nasional
Kemenag Mulai Berlakukan Tahap Kedua Program Sertifikasi Halal

Kemenag Mulai Berlakukan Tahap Kedua Program Sertifikasi Halal

Nasional
Kritikan Polisi Diganti Satpam BCA, Anggota DPR: Jadi Bahan Evaluasi

Kritikan Polisi Diganti Satpam BCA, Anggota DPR: Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Polemik Jalan Ataturk, Dubes: Sesuai Tata Krama Diplomatik, Nama Diberikan Turki

Nasional
Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana, KPK Periksa Wabup Probolinggo sebagai Saksi

Kasus Gratifikasi dan TPPU Puput Tantriana, KPK Periksa Wabup Probolinggo sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.