Kompas.com - 12/08/2013, 13:04 WIB
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar KOMPAS. com/Indra AkuntonoMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Kasus suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) diperkirakan akan berhenti pada dua anak buah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan, serta pengusaha bernama Dharnawati, yang divonis bersalah beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengakui, KPK memiliki keterbatasan sehingga kasus yang menyeret nama Muhaimin ini belum bisa dikembangkan.

KPK, lanjut Bambang, dibatasi oleh putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang tidak menyertakan nama Muhaimin sebagai pihak yang terlibat dalam perkara Nyoman, Dadong, dan Dharnawati tersebut.

"Kalau lihat rumusan dakwaan KPK, itu sudah memasukkan orang-orang yang diduga terlibat, tapi hukum pengadilan tidak memasukkan itu, jadi ada keterbatasan di KPK karena memang pertimbangan hukumnya jauh," kata Bambang di Jakarta, Senin (12/8/2013).

Dalam surat dakwaan Dadong dan Nyoman, KPK memang memasukkan nama Muhaimin sebagai pihak yang diduga bersama-sama menerima suap terkait alokasi DPPID. Surat tuntutan jaksa KPK bahkan menyebutkan bahwa uang Rp 1,5 miliar yang diberikan pengusaha Dharnawati kepada Dadong dan Nyoman ini diperuntukkan bagi kepentingan Muhaimin.

Namun, nama Muhaimin hilang dalam putusan majelis hakim Tipikor yang menyidangkan Nyoman dan Dadong. KPK pun mengajukan upaya banding hingga kasasi terkait kasus ini. Kasasi diajukan karena putusan hakim dianggap tidak sesuai, termasuk soal hilangnya nama Muhaimin tersebut.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, putusan kasasi atas perkara ini belum diterima KPK. Menurut Bambang, kasus ini akan berhenti pada Nyoman dan Dadong jika tidak ada pengakuan baru yang membuka peran Muhaimin dari kedua mantan pejabat Kemenakertrans tersebut.

Bambang pun mencontohkan kasus cek pelawat yang berhenti pada Miranda S Goeltom karena Miranda tetap membantah memberikan suap cek pelawat kepada anggota DPR terkait pemenangannya sebagai deputi gubernur Bank Indonesia 2004.

"Saya kasih contoh seperti kasus Ibu Nunun tadi. Akhirnya kan berhenti di Miranda. Kalau misalnya Miranda membuka, itu bisa lanjut lagi, sama seperti itu," tuturnya.

Kendati demikian, dia tetap berharap ada saksi yang mengungkapkan informasi baru sehingga kasus ini dapat dikembangkan.

"Akan menunggu pengakuan saksi-saksi lain seperti kasusnya Ibu Nunun tadi," ujarnya.

Sayangnya, kasus DPPID tersebut sudah tidak lagi diproses penyidikan KPK. Ketiga terdakwa sudah divonis bersalah.

"Kalau memang sudah habis, ya sudah, kita enggak bisa lanjutin lagi. Kalau Miranda, ya berhenti di Miranda, kecuali kalau Miranda mau membuka perkara yang lain," tutur Bambang.

Adapun kasus suap DPPID terungkap saat KPK menangkap tangan Nyoman dan Dadong di kantor Kemenakertrans Kalibata, Jakarta Selatan, 25 Agustus 2012. Saat penangkapan, petugas KPK menyita kardus durian berisi uang Rp 1,5 miliar. Duit itu diduga diberikan Dharnawati karena PT Alam Jaya Papua mendapat proyek DPPID di empat kabupaten. Dalam sidang, Dharnawati mengaku pernah mendengar dari Dadong bahwa duit Rp 1,5 miliar akan diserahkan ke Muhaimin sebagai tunjangan hari raya.

Namun, saat bersaksi di pengadilan beberapa waktu lalu, Muhaimin membantah. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu mengaku kalau namanya hanya dicatut. Kasus ini juga melibatkan Ali Mudhori, bekas staf asistensi Muhaimin. Ali disebut-sebut sebagai makelar proyek dalam kasus ini. Ali yang juga mencalonkan diri sebagai bupati Lumajang dalam Pemilukada 2013 itu meninggal dunia karena sakit pada 9 Agustus 2013.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Bantah Penindakan Kasus Korupsi Turun, KPK: Kami Menyayangkan Data ICW

Nasional
Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 India, Menkes Budi: Patuhi Protokol PPKM dan 3M

Nasional
Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

UPDATE 19 April: Kasus Suspek Covid-19 Capai 63.736

Nasional
Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Kuasa Hukum Jumhur Ingatkan Ahli Bahasa Hati-hati Sebut Berita Media sebagai Kabar Bohong

Nasional
UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

UPDATE 19 April: 6.029.941 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.933.676 Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X