Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Akui Konvensi Mampu Dongkrak Elektabilitas

Kompas.com - 12/08/2013, 01:02 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrat (PD) mengakui, penyelenggaraan Konvensi Calon Presiden (Capres) PD mampu meningkatkan elektabilitas partai itu.

Sekretaris Majelis Tinggi PD Jero Wacik berharap, konvensi PD dapat menggenjot perolehan suara partai pada pemilihan anggota legislatif (pileg) April 2014 mendatang.

"Bahwa konvensi akan berimbas pada elektabilitas, iya. Karena itu kan sinergi. Karena kalau PD mendapat suara kecil pada pileg, maka capres-capres ini bagaimana mengusungnya? Kan berat," kata Jero seusai pengumuman Konvensi Capres PD, Minggu (11/8/2013) di Jakarta.

Ia mengakui, sulit bagi partainya untuk dapat mengusung capres sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain jika perolehan suara PD pada pileg hanya di bawah 10 persen.

"Tapi kalau kami bisa dapat suara 18 persen, misalnya, maka mudah kami mengusungnya. Ada sinergi capres-capres yang ikut konvensi dengan elektabilitas partai," lanjut politisi yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.

Namun, dia menampik tuduhan bahwa konvensi capres bertujuan untuk mendongkrak elektabilitas dan perolehan suara partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Dia berdalih, tujuan utama konvensi adalah mencari pengganti SBY yang dapat dijagokan oleh partainya untuk menjadi capres. Pasalnya, kata dia, SBY tidak dapat lagi maju menjadi capres pada Pemilu 2014.

"Kami mencari capres melalui konvensi. Rakyat diajak (menentukan) mana capres yang paling disukai, dianggap rakyat boleh menggantikan SBY," pungkas Jero.

Kalaupun publik menilai PD sudah punya putra mahkota yang siap menggantikan SBY, dia menuturkan bahwa nama itu tetap harus diuji di publik. Ia mengatakan bahwa pihaknya hanya akan mengajukan capres yang disukai oleh rakyat.

Artinya, lanjut dia, kandidat tersebut harus yang berkualitas dan diinginkan oleh rakyat. PD telah membentuk Komite Konvensi yang terdiri dari 17 orang.

Komite terdiri dari 10 tokoh di luar PD dan 7 orang merupakan kader PD. Komite inilah yang akan menjadi panitia proses dan penyelenggaraan konvensi yang akan berjalan mulai September 2013 hingga April 2014. Nama capres dari PD akan diumumkan pada Mei 2014 seusai pemilihan anggota legislatif. (Deytri Robekka Aritonang)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com