Jimly: Banyak Komisioner KPU yang Aji Mumpung

Kompas.com - 10/08/2013, 15:52 WIB
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyambangi Gedung KPK, Jumat (7/6/2013). Jimly mengaku datang untuk berkoordinasi soal integritas pemilihan umum (pemilu) dengan pimpinan KPK. KOMPAS.com/Icha RastikaKetua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyambangi Gedung KPK, Jumat (7/6/2013). Jimly mengaku datang untuk berkoordinasi soal integritas pemilihan umum (pemilu) dengan pimpinan KPK.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie mengatakan, banyak komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi sebelum masa baktinya berakhir. Hal itu terlihat dari kasus-kasus yang ditangani DKPP selama ini.

Indikasinya, masa jabatan 95 orang yang sudah dipecat segera berakhir. Adapun komisioner baru hanya sebatas peringatan. Saat ini, masih ada 30 persen komisioner lama yang masih menjabat dan akan habis tahun ini.

"Biasanya, di pemilu kepala daerah tanpa sadar dimanfaatkan untuk 'mumpung' mau pergantian. Itu akibatnya banyak kasus penyimpangan," kata Jimly di sela-sela open house Idul Fitri 1434 H di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu (10/8/2013).

Jimly menyoroti para komisioner KPU sebelumnya yang relatif masih muda. Lantaran gajinya relatif kecil, ditambah banyak larangan untuk bekerja di instansi lain seperti PNS, kata Jimly, akhirnya para Komisioner KPUD banyak yang belum mapan.

Jadi karena sudah mau berakhir, secara psikologis dipakailah (jabatannya mencari uang). Kasus-kasus yang kami temukan begitu. Apalagi berkaitan dengan incumbent. Kultur birokrasi kita di daerah banyak politisasi setelah berlangsungnya pilkada langsung. Banyak birokrasi menjadi tim sukses. Berpengaruh juga di birokrasi penyelenggara pemilu. Ini yang kami temukan dalam banyak kasus," kata Jimly.

Meski demikian, tambah Jimly, pihaknya tetap berusaha untuk menjaga nama baik KPU. Jangan sampai keputusan DKPP malah membuat demoralisasi Institusi KPU. Jimly mengakui banyak pihak yang sudah mengingatkan hal itu kepada DKPP setelah memecat banyak komisioner KPU.

"Semua anggota DKPP saya ajak berpikir dengan kearifan. Kita punya tanggung jawab yang lebih luas menjaga citra institusi. Tapi tidak boleh karena ada personal yang memenjarakan institusi dengan citra tidak baik. Sebagian kita beri peringatan. Tapi kalau pelanggaran berat, misalnya berpihak, tidak independen, apa boleh buat kita pecat," kata Jimly.

Jimly menambahkan, pihaknya tengah membicarakan dengan Kepolisian dan Kejaksaan agar temuan DKPP yang terindikasi tindak pidana bisa diproses hukum. Harapannya, agar timbul efek jera.

"Sebelumnya ada indikasi pidana di beberapa kasus. Tapi kita tak mau ikut campur. Yang penting sudah ada sanksi," pungkas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Menteri PPPA Optimistis Keterwakilan Perempuan di Legislatif Capai 30 Persen pada Pemilu 2024

Nasional
Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Menko PMK Dorong Masjid Berperan Sosialisasikan Siaga Bencana

Nasional
KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

KPK: Gubernur Sulsel Sudah Lama Kenal Baik dengan Tersangka Pemberi Suap

Nasional
Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Ditangkap KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Sama Sekali Tidak Tahu, Demi Allah

Nasional
Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Kasus Korupsi Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, KPK: Ada Tawar-Menawar Fee Proyek

Nasional
Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Capai 1.329.074 Kasus, Pandemi Covid-19 di Tanah Air Belum Menurun

Nasional
Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nurdin Abdullah Peraih Penghargaan Anti-Korupsi Kena OTT, Ini Komentar Ketua KPK

Nasional
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp 5,4 Miliar dari Beberapa Kontraktor

Nasional
Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Ditetapkan Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Punya Harta Kekayaan Rp 51,35 Miliar

Nasional
Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Gubernur Nurdin Abdullah, Peraih Penghargaan Antikorupsi yang Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

OTT Nurdin Abdullah, Tersangka Pemberi Suap Pernah Dapat 6 Proyek Infrastruktur

Nasional
KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

KPK Sita Koper Berisi Rp 2 Miliar, Diduga untuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Begini Kronologi OTT KPK Terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Langsung Tahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Nasional
Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Ditetapkan Sebagai Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diamankan KPK di Rumah Dinasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X