Kompas.com - 10/08/2013, 13:49 WIB
Mahfud MD saat menyampaikan ceramah kebangsaan di depan tokoh perantau asal Pamekasan, Sabtu (10/8/2013) KOMPAS.com/TAUFIQURRAHMANMahfud MD saat menyampaikan ceramah kebangsaan di depan tokoh perantau asal Pamekasan, Sabtu (10/8/2013)
|
EditorCaroline Damanik

PAMEKASAN, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD pulang kampung ke Pamekasan, Jawa Timur pada libur Hari Idul Fitri tahun ini. Di Pamekasan, Mahfud hadir dalam acara temu tokoh perantau asal Pamekasan di rumah dinas Bupati Pamekasan, Achmad Syafii, Sabtu (10/8/2013).  Pria yang pernah mengenyam pendidikan di Pendidikan Guru Agama (PGA) Pamekasan ini didaulat untuk menjadi penceramah di depan ratusan tokoh perantau asal Pamekasan, para Kepala Dinas, dan ulama.

Sebelum Mahfud menyampaikan ceramahnya, moderator sempat membacakan profil singkat mantan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. Saat moderator membacakan profil terakhir Mahfud MD yang akan menjadi calon presiden pada Pemilu 2014 mendatang, teriakan dukungan menggema di pendapa rumah dinas Bupati Pamekasan.

“Hidup Mahfud MD, menang Mahfud MD!” teriak sejumlah undangan yang disambut dengan tepuk tangan meriah.

Menerima sambutan semacam itu, Mahfud MD tersenyum di tempat duduknya yang berdampingan dengan Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan Wakil Bupati Pamekasan, Kholil Asyari. Dalam ceramah singkatnya, Mahfud menyampaikan bahwa kondisi negeri ini sedang kontraproduktif dalam hal peningkatan ekonomi dengan kondisi kemiskinan.

Secara makro, peningkatan ekonomi Indonesia yang mencapai 6,5 persen menjadikan Indonesia menduduki peringkat dua Asia dalam hal kekuatan ekonominya di bawah China. Namun di balik kondisi itu, lanjut Mahfud, angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi yakni mencapai 107 juta jiwa dari 244 juta jiwa.

“Persoalannya adalah karena ada ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sehingga kemiskinan masih tinggi,” terang Mahfud.

Mahfud menjelaskan, ketidakadilan itu terjadi karena banyaknya korupsi yang terjadi di pemerintahan. Agar keadilan bisa tegak, kuncinya adalah keadilan harus ditegakkan dengan cara penegakan hukum.

“Bukan karena saya orang hukum sehingga berkesimpulan supremasi hukum menjadi solusi di tengah kondisi negeri seperti saat ini. Namun saya yakin, 50 persen persoalan bangsa akan terselesaikan jika hukum tegak,” pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luncurkan Aplikasi Propam Presisi, Kapolri: Sudah Bukan Saatnya Kita Tutup-tutupi Permasalahan

Luncurkan Aplikasi Propam Presisi, Kapolri: Sudah Bukan Saatnya Kita Tutup-tutupi Permasalahan

Nasional
Elektabilitas Prabowo Tertinggi Versi Survei, Politisi PKS Sebut Ada Peluang Muncul Tokoh Baru

Elektabilitas Prabowo Tertinggi Versi Survei, Politisi PKS Sebut Ada Peluang Muncul Tokoh Baru

Nasional
Menteri PPPA: Implementasi Kesetaraan Gender pada Inpres 9/2000 Masih Sebatas Wacana

Menteri PPPA: Implementasi Kesetaraan Gender pada Inpres 9/2000 Masih Sebatas Wacana

Nasional
Satgas Sarankan Vaksinasi Covid-19 di Bulan Ramadhan Dilakukan Pagi Hari

Satgas Sarankan Vaksinasi Covid-19 di Bulan Ramadhan Dilakukan Pagi Hari

Nasional
Banyak Tokoh Elektabilitasnya Tinggi, Isu Presiden 3 Periode Dinilai Tak Perlu Ditakuti

Banyak Tokoh Elektabilitasnya Tinggi, Isu Presiden 3 Periode Dinilai Tak Perlu Ditakuti

Nasional
Kemenkumham Salurkan Bantuan Rp 800 Juta untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Indonesia

Kemenkumham Salurkan Bantuan Rp 800 Juta untuk Masyarakat Terdampak Bencana di Indonesia

Nasional
Elektabilitas Airlangga Disebut Tertinggi, Golkar: Kerja Kerasnya Diketahui Publik

Elektabilitas Airlangga Disebut Tertinggi, Golkar: Kerja Kerasnya Diketahui Publik

Nasional
Persidangan Rizieq Shihab, dari Kerugian Bandara Soekarno-Hatta hingga Alasan Eks Kapolres Jakpus Tak Bubarkan Kerumunan

Persidangan Rizieq Shihab, dari Kerugian Bandara Soekarno-Hatta hingga Alasan Eks Kapolres Jakpus Tak Bubarkan Kerumunan

Nasional
Dua Warga Jakarta Selatan Masuk DPO Terduga Teroris

Dua Warga Jakarta Selatan Masuk DPO Terduga Teroris

Nasional
Kemensos Cegah Korupsi dengan Sistem Elektronik, Risma: Publik Bisa Koreksi Data

Kemensos Cegah Korupsi dengan Sistem Elektronik, Risma: Publik Bisa Koreksi Data

Nasional
Rabu Besok, Komisi IX DPR Akan Disuntik Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto

Rabu Besok, Komisi IX DPR Akan Disuntik Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto

Nasional
BMKG Deteksi Bibit Siklon Tropis 94W, Masyarakat Diimbau Waspada Potensi Cuaca Ekstrem

BMKG Deteksi Bibit Siklon Tropis 94W, Masyarakat Diimbau Waspada Potensi Cuaca Ekstrem

Nasional
Menpan RB: Capaian Pencegahan Korupsi di Perizinan dan Tata Niaga Cukup Tinggi

Menpan RB: Capaian Pencegahan Korupsi di Perizinan dan Tata Niaga Cukup Tinggi

Nasional
Kemenko PMK Dorong RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disahkan

Kemenko PMK Dorong RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disahkan

Nasional
Polisi Virtual Sudah Kirim Peringatan ke 200 Akun Media Sosial

Polisi Virtual Sudah Kirim Peringatan ke 200 Akun Media Sosial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X