Din: Relokasi Warga Syiah di Sampang Bukan Solusi

Kompas.com - 10/08/2013, 09:36 WIB
Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com —
Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin berharap rekonsiliasi di Sampang, Madura, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Din berharap tidak ada keputusan relokasi bagi warga Syiah di Sampang nantinya.

"Pemerintah, khususnya pemerintah Jawa Timur harus sungguh-sungguh melakukan rekonsiliasi. Relokasi bukan solusi. Jangan sampai terjadi di republik ini seseorang atau kelompok masyarakat terusir dari kampung halamannya sendiri tanpa keinginannya atau dengan keterpaksaan," kata Din di Jakarta, Sabtu (10/8/2013).

Hal itu dikatakan Din ketika dimintai tanggapan proses rekonsiliasi pascasatu tahun penyerangan kelompok Syiah di Sampang. Tim rekonsiliasi terdiri dari berbagai pihak dengan dipimpin Rektor IAIN Sunan Ampel Abd A'la.

Din mengatakan, jika hasil rekonsiliasi warga Syiah mesti direlokasi, maka hal itu akan menjadi preseden buruk. Nantinya, kata dia, hal sama akan terulang lagi di daerah lain sehingga terjadi saling mengusir di negeri ini.

Din menambahkan, semestinya rekonsiliasi dilakukan tak lama setelah konflik pertama terjadi sehingga tidak berlarut-larut. Meski demikian, Din tetap menghargai upaya tersebut dan belum terlambat dilakukan saat ini. Din ingin para ulama setempat yang dekat dengan kelompok berkonflik benar-benar mendukung rekonsiliasi.

"Rekonsiliasi harus diletakkan pada prinsip berdasarkan ajaran agama karena keduanya, Sunni dan Syiah, berbasis ajaran Islam. Perbedaan mereka sudah berabad-abad dan sempat menimbulkan al-Fitnah al-Kubra, konflik besar saling bunuh. Janganlah sampai terjadi lagi pada zaman modern sekarang," kata Din.

Sebelumnya, Menteri Agama Suryadharma Ali optimistis rekonsiliasi terjadi setelah melihat beberapa pertemuan yang sudah digelar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika melakukan Safari Ramadhan di Jatim mengumpulkan semua pihak terkait membicarakan rekonsiliasi.

"Dari situ kita lihat ada semangat kekeluargaan yang besar. Dari semangat kekeluargaan besar ini melihat potensi rekonsiliasi besar," kata dia.

Meski demikian, pemulangan warga Syiah ke kampung halamannya, kata Suryadharma, masih menunggu hasil rekonsiliasi. Menurutnya, mereka akan dipulangkan jika semua warga Sampang dapat menerima kembali warga Syiah. Sampang mesti aman tanpa perlu ada pengamanan kepolisian.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X