Kompas.com - 10/08/2013, 09:07 WIB
Narapidana berada di balik jeruji tahanan dengan bangunan yang terbakar di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tanjung Gusta, Medan, 12 Juli 2013.  Lapas dibakar narapidana pada 11 Juli. Dua petugas dan tiga narapidana tewas serta 150 narapidana kabur, termasuk narapidana teroris. AFP PHOTO / ATARNarapidana berada di balik jeruji tahanan dengan bangunan yang terbakar di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tanjung Gusta, Medan, 12 Juli 2013. Lapas dibakar narapidana pada 11 Juli. Dua petugas dan tiga narapidana tewas serta 150 narapidana kabur, termasuk narapidana teroris.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com 
 — Bangunan itu dinamai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), bukan penjara. Disebut demikian karena tak hanya sekadar ditujukan memenjarakan seseorang untuk menjalani hukuman pidananya. Di sana, para terpidana seharusnya dibina agar nantinya bisa kembali ke masyarakat dalam keadaan lebih baik. Di sana, tinggallah mereka yang pernah melakukan tindak kejahatan, baik gembong narkoba maupun koruptor.

Namun, nyatanya, di "rumah pertobatan" itu perilaku para narapidana (napi) belum tentu menjadi lebih baik. Kasus-kasus yang terjadi di lapas belakangan ini menjadi bukti. Para penghuni lapas justru berubah menjadi lebih anarkistis. Napi narkoba tetap bisa menggunakan dan berbisnis barang haram itu. Napi koruptor tetap hidup mewah. Mereka terjebak dengan rutinitas negatif di balik jeruji besi itu.

Akhirnya, tidak pernah ada rasa penyesalan atau menimbulkan efek jera untuk napi. Kemelut lapas di tanah air pun seolah tak ada habisnya.

Kasus yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir yaitu pertama, kericuhan di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, pada Kamis (11/7/2013). Warga binaan tiba-tiba bertindak anarkistis sehingga membakar sebagian sisi gedung lapas. Dalam keadaan "membara" mereka kemudian beramai-ramai melarikan diri. Pemicu kemarahan itu disebut karena listrik dan air yang padam sejak lama. Warga binaan merasa tak mendapat fasilitas yang layak.

Masalah di Lapas Tanjung Gusta dinilai begitu kompleks hingga akhirnya memicu kemarahan para narapidana. Mereka juga harus berebut fasilitas karena kapasitas lapas telah melebihi kuota.
Anggota Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Otto Nur Abdullah, mengatakan, pemerintah harus memenuhi hak dasar para narapidana maupun tahanan di lapas. Hak dasar itu antara lain meliputi kesehatan, penempatan ruang, dan kenyamanan. Hak ini sama seperti hak dasar manusia pada umumnya, tetapi bagi narapidana dibatasi oleh putusan pengadilan.

"Walaupun ia tahanan, haknya sebagai warga negara tetap harus dipenuhi," kata Otto.

"Pemerintah harus merekonstruksi seluruh lapas di Indonesia dengan mempertimbangkan hak-hak dan masa depan mereka (narapidana)," lanjutnya kemudian.

Tak kurang satu pekan kemudian, tahanan kembali kabur. Kali ini, dua tahanan di rumah tahanan Badan Narkotika Nasional, Palembang, Sumatera Barat, Selasa (16/7/2013). Keesokannya, Rabu (17/7/2013),  sebanyak 12 tahanan di Rumah Tahanan Klas II A Batam, Kepulauan Riau, juga melarikan diri. Tahanan kasus narkotika itu berhasil menjebol pintu rutan.

Terakhir, kasus narapidana bertindak anarkistis kemudian terjadi di Lapas Klas II B Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (3/8/2013). Sejumlah narapidana menjebol gerbang Portir II dan berusaha melarikan diri. Namun, mereka gagal kabur karena tertahan di pintu Portir I.

VANNY ROSSYANE Di dalam ruangan yang disebut bilik asmara di Lapas Cipinang terdapat televisi layar datar.

Narkotika dalam lapas

Bertolak belakang dengan kondisi kasus Tanjung Gusta dan sejumlah lapas yang memicu kemarahan para napinya, di Lapas Cipinang, seorang terpidana mati kasus narkoba, Freddy Budiman justru mendapat fasilitas khusus dengan mudahnya. Teman dekat Freddy, Vanny Rossyanne, mengungkapkan, ada ruangan khusus di Lapas untuk bisa berduaan dengan Freddy.

Vanny juga menyebutkan, Freddy masih dapat mengendalikan bisnisnya dari dalam Lapas. Tahun 2012 lalu, Freddy diketahui mendatangkan pil ekstasi dalam jumlah besar dari China. Ia masih bisa mengorganisasi penyelundupan 1.412.475 pil ekstasi dari China dan 400.000 ekstasi dari Belanda. Pengakuan Vanny ini pun mengakibatkan dicopotnya Kepala Lapas Narkotika, Thurman Hutapea.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhuk dan HAM) kemudian memutuskan untuk mengisolasi Freddy ke Lapas Batu, Nusakambangan. Namun, keputusan itu ternyata belum cukup membuat Freddy jera. Petugas mendapati lima paket sabu yang disembunyikan Freddy pada celana dalamnya. Selain diisolasi selama 14 hari, Freddy juga mendapat hukuman disiplin 2x6 hari. Selama menjalani hukuman itu, Freddy tidak boleh menerima kunjungan dari siapa pun.

Masih ramai membicarakan kasus Freddy, publik kembali digegerkan dengan ditemukannya bahan membuat sabu dan ekstasi, serta alat yang diduga untuk membuatnya di bengkel Lapas Cipinang saat inspeksi mendadak (sidak) oleh Menhuk dan HAM Amir Syamsuddin, Selasa (6/8/2013) malam. Rumah pertobatan itu semakin ternodai.

Untuk diketahui, napi narkoba mendominasi penghuni lapas di Indonesia. Dari total 117.000 napi, 56.000 di antaranya adalah napi kasus narkoba.

Penyimpangan yang ditoleransi

Mantan Ketua Balai Pertimbangan Pemasyarakatan Adrianus Meliala mengatakan, telah terjadi banyak penyimpangan yang ditoleransi oleh pihak lapas. Mulai dari penyimpangan kecil hingga besar seperti kasus Freddy. Penyimpangan perilaku para napi itu akhirnya menjadi hal yang biasa. Napi lain yang tak ikut-ikutan hanya bisa menutup mata. Bahkan mereka bisa ikut menyimpang karena masuk dalam pergaulan tidak sehat dalam lapas.

"Itu semua penyimpangan yang ditoleransi," kata Adrianus.

KOMPAS.COM/ROBERTUS BELARMINUS Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin (berkemeja biru tua di sisi kanan) saat memimpin inspeksi mendadak di Lapas Cipinang, Jakarta, Selasa (6/8/2013) malam. Dalam sidak tersebut ditemukan belasan kemasan berisi serbuk yang diduga bahan pembuat sabu di bengkel kerja narapidana.

Menurut Adrianus, ada tiga masalah dasar yang terjadi pada lapas. Pertama, sumber daya manusia yang kurang berkualitas. Kedua, sarana dan prasarana atau fasilitas yang kurang memadai. Ketiga, minimnya anggaran untuk lapas. Tiga hal itulah yang harus dibenahi pemerintah.

"Lapas masalah teknis sebetulnya amat tergantung pada pemerintah dan DPR," kata Kriminolog dari Universitas Indonesia itu.

Adrianus mencontohkan, ada petugas lapas yang awalnya selalu menolak keinginan napi. Namun, lama-kelamaan petugas lapas yang terus dibujuk dan diiming-imingi sejumlah uang dapat tergoda. Hal itu kemudian terus berlangsung seperti adanya regenerasi dalam lapas. Pembinaan yang seharusnya dilakukan dalam lapas tak berjalan dengan baik.

"Ada pihak yang tidak mau terima duit dari penghuni, tapi lama-lama, namanya manusia dan gajinya kecil, kemudian mau terima hal yang besar. Kemudian dia toleransi hal-hal yang besar juga. Ada konteks bahaya secara moral di situ," terangnya.

Napi yang punya uang masih bisa merasakan hidup enak dalam lapas. Kita tentu masih ingat adanya fasilitas mewah para napi kasus korupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung. Napi dapat tidur seorang diri dalam satu alas tidur sambil mendengar musik dari Ipad. Mereka bahkan mengunci sendiri kamar selnya dari dalam. Hal ini sangat kontras dengan kondisi lapas lain di daerah yang kelebihan kapasitas lebih dari 200 persen dengan fasilitas minim.

Adrianus sendiri mendukung adanya sidak dari Kemenhuk dan HAM. Menurut dia, sidak memang tak mungkin secara instan menyelesaikan masalah dalam lapas. Setidaknya, sidak berhasil mencegah dan mengurangi penyimpangan yang terjadi.

Akan ada rasa was-was dari sipir atau para petugas lapas dan napi untuk mengulang kembali perbuatannya. Kemenhuk dan HAM pun diminta tegas menindak para oknum petugas lapas yang kongkalikong dengan para napi.

Memang tak semudah membalik telapak tangan untuk menyelesaikan masalah lapas yang kompleks. Namun, selalu ada harapan melahirkan kembali "rumah pertobatan" yang sesungguhnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Penyelenggara Negara yang Terlibat Perdagangan Orang Bisa Dikenai Pidana Tambahan

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp 15,8 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Punya Harta Rp 15,8 Miliar

Nasional
Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Perjanjian Ekstradisi Disepakati, Ini Daftar Koruptor yang Diduga Masih dan Sempat Kabur ke Singapura

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Jadi Tersangka KPK, Eks Bupati Buru Selatan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Eks Bupati Buru Selatan Jadi Tersangka, Kerap Tentukan Pemenang Proyek

Nasional
Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Selain Suap, 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Juga Didakwa Terima Gratifikasi Rp 2,4 Miliar

Nasional
Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Demokrat Setuju Usulan Masa Kampanye Pemilu 2024 Selama 120 Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.