Kompas.com - 07/08/2013, 20:02 WIB
Suryadharma Ali KOMPAS/Totok WijayantoSuryadharma Ali
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHeru Margianto


JAKARTA, KOMPAS.com
— Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan, tidak ada politik uang atau rekayasa dalam penetapan 1 Syawal 1434 H atau hari raya Idul Fitri. Penetapan Idul Fitri jatuh pada Kamis (8/8/2013), kata Suryadharma, berdasarkan metode rukyat dan hisab.

"Keputusan ini bukan keputusan monopoli menteri agama, tapi keputusan kita bersama. Transparan, tidak ada rekayasa sama sekali," kata Suryadharma saat Sidang Isbat Awal Syawal 1434 H di Kementerian Agama, Rabu (7/8/2013) malam.

Hal itu dikatakan Suryadharma untuk menjawab pertanyaan salah satu perwakilan ormas Islam yang hadir. Ia meminta klarifikasi dari Menag terkait adanya tuduhan politik uang dalam sidang isbat. Ormas yang hadir dituduh menerima uang.

Suryadharma mengatakan, hal itu merupakan fitnah. Menurutnya, dirinya tidak mungkin mengatur semua ulama yang hadir. Ada 35 ormas Islam yang diundang. Namun, tidak semuanya hadir, seperti PP Muhammadiyah.

Suryadharma lalu menyinggung pernyataan Ketua Umum PP Muhamadiyah Din Syamsuddin bahwa sidang isbat penetapan awal Ramadhan menghabiskan dana hingga Rp 9 miliar. Pernyataan itu, kata dia, tidak benar.

Seperti diberitakan, pemerintah menetapkan 1 Syawal jatuh pada Kamis besok atau sama seperti keputusan Muhammadiyah. Keputusan itu diambil berdasarkan hasil observasi hilal dengan metode rukyat dan metode hisab. Ada 60 titik rukyat yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dilaporkan, beberapa lokasi rukyat terlihat hilal, di antaranya di Fakfak, Papua; Makassar, Sulawesi Selatan; Gresik, Jawa Timur; dan Pantai Alam Indah, Jawa Tengah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun berdasarkan metode hisab yang dipaparkan dalam pertemuan di Kepulauan Riau pada Juni 2013, awal Syawal 1434 H diputuskan jatuh pada Kamis besok.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.