Menag Harap Umat Islam Ikuti Putusan Pemerintah soal 1 Syawal

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah berharap agar semua kelompok Islam di Indonesia mengikuti apa pun keputusan pemerintah dalam sidang isbat, terutama penetapan 1 Syawal atau Idul Fitri 1434 H. Pemerintah ingin ke depan tidak ada lagi perbedaan penetapan awal dan akhir Ramadhan. Hal itu dikatakan Menteri Agama Suryadharma Ali saat membuka sarasehan dengan berbagai organisasi masyarakat Islam di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (7/8/2013).

Suryadharma mengatakan, Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan pemerintah sebagai ulil amri yang bisa menetapkan kapan awal Ramadhan dan 1 Syawal. Dengan demikian, kata dia, pemerintah tentu diharapkan menjadi pemersatu dari berbagai perbedaan dalam menetapkan awal dan akhir Ramadhan.

"Jadi, silakan perhitungan dilakukan dengan cara masing-masing, tentu dengan hasil beda-beda. Manakala hasil beda, ketika pemerintah tetapkan kapan 1 Syawal, maka diharapkan perbedaan menyatu ke dalam urusan yang telah ditetapkan pemerintah," kata Suryadharma.

"Dengan demikian, perbedaan-perbedaan bisa kita hindari. Bukan berarti perbedaan itu tidak boleh. Perbedaan dihormati, tapi kebersamaan diutamakan," pungkas Ketua Umum PPP itu.

Untuk diketahui, dalam sarasehan itu, seluruh ormas yang hadir diminta memaparkan bagaimana cara mereka menetapkan awal dan akhir Ramadhan. Sarasehan dilakukan sebelum sidang isbat penetapan 1 Syawal sore nanti. Pemerintah mengundang 35 ormas Islam di Indonesia. Seperti sidang isbat penetapan awal Ramadhan, perwakilan PP Muhammadiyah kembali tidak hadir.