Kompas.com - 07/08/2013, 09:06 WIB
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jumhur Hidayat (tengah, mengenakan pakaian batik) mengumumkan kesiapannya maju sebagai kandidat calon presiden pada Konvensi Demokrat. Kompas.com/SABRINA ASRILKepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jumhur Hidayat (tengah, mengenakan pakaian batik) mengumumkan kesiapannya maju sebagai kandidat calon presiden pada Konvensi Demokrat.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Nasional (BNP2TKI) Jumhur Hidayat menegaskan, persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menggunung tak akan membendung langkahnya maju sebagai salah satu kandidat capres Partai Demokrat. Pasalnya, Jumhur mengklaim, para TKI sendiri yang mendorongnya mencalonkan diri sebagai presiden.

"Saya jalan aja, saya rasa nggak ada masalah atau tidak ada guilty feelings. Karena yang mendukung saya maju ya mereka-mereka (buruh dan TKI) yang merasakan sendiri di lapangan," ujar Jumhur dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (6/8/2013).

Jumhur mengakui selama ini belum mampu maksimal persoalan TKI di luar negeri. Dia mengaku selama menjalani tugas di BNP2TKI, memang masih banyak pekerjaan rumah terkait persoalan TKI.

"Kami memang tidak bisa urus masalah TKI 100 persen sempurna, karena banyak hal yang bukan otoritas kami," kata Jumhur.

Ia menjelaskan persoalan TKI di luar negeri misalnya, menjadi otoritas di wilayah itu. Selain itu, Jumhur beralasan menumpuknya masalah TKI juga disebabkan penyaluran TKI sudah puluhan tahun dilakukan. Untuk maju sebagai peserta konvensi capres Partai Demokrat, Jumhur pun mengatakan dirinya bukan berarti tak menghasilkan apa pun selama di BNP2TKI. Dia mengkalim berhasil menekan persoalan PHK buruh hingga 50 persen.

"Selain itu, Saudi kita juga berhasil moratorium. Ini suatu hal yang revolusioner dan pertama kali terjadi. Selain itu juga ada penurunan biaya penempatan, bunga bank, sampai call center. Tapi tidak sempurna memang iya," ungkap Jumhur.

Saat ditanyakan banyaknya lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengkritik kinerjanya, Jumhur menjelaskan banyak tipe LSM di Indonesia. Salah satunya adalah Migrant Care, sebut Jumhur, yang berfungsi setiap kerja pemerintah.

"Jadi silakan saja, saya hormati mereka kritik. Kalau mereka (buruh dan TKI) benci saya, tidak mungkin buruh migran dan TKI mendukung," imbuh Jumhur.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Nasional
Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Nasional
Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Nasional
Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Nasional
Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Nasional
Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Nasional
UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

Nasional
Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Nasional
Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Nasional
 UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

Nasional
Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Nasional
UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.