Kompas.com - 07/08/2013, 09:06 WIB
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jumhur Hidayat (tengah, mengenakan pakaian batik) mengumumkan kesiapannya maju sebagai kandidat calon presiden pada Konvensi Demokrat. Kompas.com/SABRINA ASRILKepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jumhur Hidayat (tengah, mengenakan pakaian batik) mengumumkan kesiapannya maju sebagai kandidat calon presiden pada Konvensi Demokrat.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Nasional (BNP2TKI) Jumhur Hidayat menegaskan, persoalan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menggunung tak akan membendung langkahnya maju sebagai salah satu kandidat capres Partai Demokrat. Pasalnya, Jumhur mengklaim, para TKI sendiri yang mendorongnya mencalonkan diri sebagai presiden.

"Saya jalan aja, saya rasa nggak ada masalah atau tidak ada guilty feelings. Karena yang mendukung saya maju ya mereka-mereka (buruh dan TKI) yang merasakan sendiri di lapangan," ujar Jumhur dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (6/8/2013).

Jumhur mengakui selama ini belum mampu maksimal persoalan TKI di luar negeri. Dia mengaku selama menjalani tugas di BNP2TKI, memang masih banyak pekerjaan rumah terkait persoalan TKI.

"Kami memang tidak bisa urus masalah TKI 100 persen sempurna, karena banyak hal yang bukan otoritas kami," kata Jumhur.

Ia menjelaskan persoalan TKI di luar negeri misalnya, menjadi otoritas di wilayah itu. Selain itu, Jumhur beralasan menumpuknya masalah TKI juga disebabkan penyaluran TKI sudah puluhan tahun dilakukan. Untuk maju sebagai peserta konvensi capres Partai Demokrat, Jumhur pun mengatakan dirinya bukan berarti tak menghasilkan apa pun selama di BNP2TKI. Dia mengkalim berhasil menekan persoalan PHK buruh hingga 50 persen.

"Selain itu, Saudi kita juga berhasil moratorium. Ini suatu hal yang revolusioner dan pertama kali terjadi. Selain itu juga ada penurunan biaya penempatan, bunga bank, sampai call center. Tapi tidak sempurna memang iya," ungkap Jumhur.

Saat ditanyakan banyaknya lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengkritik kinerjanya, Jumhur menjelaskan banyak tipe LSM di Indonesia. Salah satunya adalah Migrant Care, sebut Jumhur, yang berfungsi setiap kerja pemerintah.

"Jadi silakan saja, saya hormati mereka kritik. Kalau mereka (buruh dan TKI) benci saya, tidak mungkin buruh migran dan TKI mendukung," imbuh Jumhur.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Litbang Kompas: Prabowo dan Ganjar Imbang Elektabilitas Capres 2024, Anies Ketiga

Survei Litbang Kompas: Prabowo dan Ganjar Imbang Elektabilitas Capres 2024, Anies Ketiga

Nasional
Ke Beli, Mensos Risma Beri Bantuan Logistik dan Santunan Korban Gempa Rp 329.189.122

Ke Beli, Mensos Risma Beri Bantuan Logistik dan Santunan Korban Gempa Rp 329.189.122

Nasional
[POPULER NASIONAL] Profil Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin | Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Lonjakan Covid-19

[POPULER NASIONAL] Profil Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin | Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Lonjakan Covid-19

Nasional
Senin Ini Pendaftaran Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027 Dibuka, Begini Tahapan Seleksinya...

Senin Ini Pendaftaran Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027 Dibuka, Begini Tahapan Seleksinya...

Nasional
Gelombang Ketiga Covid-19 Diprediksi Desember, Pemerintah Lakukan 5 Antisipasi

Gelombang Ketiga Covid-19 Diprediksi Desember, Pemerintah Lakukan 5 Antisipasi

Nasional
Kemenangan Piala Thomas Tanpa Merah Putih, Lembaga Antidoping Indonesia Dinilai Tak Profesional

Kemenangan Piala Thomas Tanpa Merah Putih, Lembaga Antidoping Indonesia Dinilai Tak Profesional

Nasional
Jokowi: Piala Thomas Akhirnya Kembali ke RI Setelah 19 Tahun Menanti

Jokowi: Piala Thomas Akhirnya Kembali ke RI Setelah 19 Tahun Menanti

Nasional
747 Kasus Baru Covid-19, Pelonggaran Pembatasan, dan Potensi Penularan Virus

747 Kasus Baru Covid-19, Pelonggaran Pembatasan, dan Potensi Penularan Virus

Nasional
Menanti Evaluasi dan Perpanjangan Kembali PPKM Level 1-4 pada 18 Oktober...

Menanti Evaluasi dan Perpanjangan Kembali PPKM Level 1-4 pada 18 Oktober...

Nasional
Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Nasional
Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Nasional
Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Nasional
Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Nasional
Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.