Bawaslu: KPU, Larang Caleg Pasang Baliho!

Kompas.com - 06/08/2013, 20:46 WIB
Baliho bergambar Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M. Taufik dan Ketua DPC Gerindra Jakarta Selatan Nuraina alias Nuri Shaden di perempatan Kuningan-Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2013) Alsadad RudiBaliho bergambar Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M. Taufik dan Ketua DPC Gerindra Jakarta Selatan Nuraina alias Nuri Shaden di perempatan Kuningan-Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (28/7/2013)
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nelson Simanjuntak, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang calon anggota legislatif (caleg) memasang baliho. Pasalnya, peserta kampanye sesungguhnya adalah partai politik (parpol), bukan caleg.

"Sebenarnya, yang kampanye adalah peserta pemilu, yaitu parpol. Jadi tidak melanggar hukum (jika KPU melarang caleg memasang baliho)," ujar Nelson saat ditemui di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (6/8/2013).

Menanggapi mulai banyaknya caleg yang memasang baliho lengkap dengan gambar wajahnya, Nelson mengatakan, hal itu disebabkan ketidaktegasan aturan soal atribut kampanye caleg dan waktu pemasangannya. Apalagi, katanya, belum ada penetapan daftar caleg tetap (DCT). Bakal caleg yang ada sekarang masih sangat mungkin dicoret.

"KPU memang tidak tegas melarang soal itu," ujar Nelson.

Dia mengatakan, selama belum ada aturan yang secara tegas melarang soal pemasangan baliho oleh caleg itu, Bawaslu hanya dapat memberi imbauan. Ia meminta agar seluruh bacaleg berkampanye dengan jujur. Artinya, kata dia, jangan dulu menyebutkan daerah pemilihan dan nomor urut pencalonannya.

"Jangan dulu sebut nomor urut dia sebab pencalonan ini kan belum final. Kam memang tidak berharap dia dicoret (dari daftar calon sementara/DCS), tapi kan masih ada tanggapan masyarakat. Masih mungkin berubah. Sebenarnya nanti yang rugi calegnya sendiri," pungkas Nelson.

Ia menyatakan, pihaknya mendukung KPU sepenuhnya jika ingin menetapkan aturan yang melarang caleg memasang baliho. "Kami mendukung sepenuhnya peraturan KPU yang progresif sepanjang tidak ada undang-undang yang dilanggar," ujarnya.

Jika aturan itu sudah ditetapkan, Nelson meminta KPU berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menertibkan alat peraga yang melanggar ketentuan.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X