Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/08/2013, 16:27 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis



JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Presiden RI periode 2004-2009 M Jusuf Kalla (JK) menilai tindakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat, sudah tepat. Dia menilai memang perlu pemimpin yang tegas dan keras untuk membenahi Jakarta. Dia meminta ketegasan Basuki tidak dipolitisasi.

"Masak orang tegas harus dipolitisasi, apalagi menghadapi preman, memangnya harus tersenyum? Tidak bisa. Harus galak," tegas JK di Kantor Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jakarta, Senin (5/8/2013).

Dia mengingatkan, mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin lebih keras dibanding Basuki. Namun, katanya, keberhasilan Ali selalu dikenang dengan baik.

"Kalau kita lihat, kepemimpinan Jakarta yang selalu dikenang orang, Ali Sadikin. Dia kan selalu keras, dan orang menerimanya kemudian. Tapi, memang setelahnya baru diterima. Ali Sadikin lebih galak sedikit dibanding Ahok," tuturnya.

Ketika ditanyakan mengenai apakah gaya kepemimpinan Basuki sudah tepat, Ketua DMI ini mengatakan, memang perlu pemimpin yang bisa memimpin dengan cara lembut dan keras sekaligus di Jakarta. Hanya, JK mengingatkan, pemimpin tidak boleh melulu menggunakan sikap yang keras. Yang utama, lanjutnya, pemimpin harus mampu memberi pengertian kepada anak buah dan masyarakatnya mengenai hal-hal yang terjadi atau keputusan-keputusan tertentu.

"Jangan keras melulu, nanti tabrakan kiri kanan. Harus pada waktunya. Tidak boleh selalu lembut atau dikerasin terus, nanti anak buah melawan atau menjadi tidak jelas aparatnya. Yang paling pokok pemimpin memberikan pengertian pada masyarakat dan bawahan apa yang terjadi," tambahnya.

JK sendiri menilai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki sudah termasuk pasangan pemimpin yang ideal.

"Keduanya tidak keras dan tidak lembut, jadi saling mengisi," tutur JK.

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana.
Perseteruan antara Basuki dan anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung terjadi terkait upaya Pemprov DKI Jakarta menertibkan PKL di Tanah Abang. Polemik keduanya semakin memanas saat Lulung meminta Basuki melakukan tes kejiwaan. Basuki pun didemo Gerakan Rakyat Jakarta Jahit Mulut (Rajjam) Ahok. Lulung membantah bila gerakan Rajjam Ahok bergerak atas perintahnya.

Sementara itu, Basuki membantah telah menuding Haji Lulung terlibat atau melindungi PKL di Tanah Abang sehingga jumlahnya terus menjamur. Ia meminta semua pihak berhati-hati dan tak keliru mengartikan perkataannya. Di tengah polemik yang berlarut-larut ini, ternyata usulan Pemprov DKI lambat laun mulai diterima para PKL. Mulai Kamis (1/8/2013) ini, puluhan pedagang mulai mendaftar untuk pindah ke Blok G Pasar Tanah Abang. Namun, mereka minta relokasi dilakukan setelah Lebaran.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Bantah Revisi UU MK Dikebut, Pimpinan DPR: Prosesnya Sudah sejak Februari

Bantah Revisi UU MK Dikebut, Pimpinan DPR: Prosesnya Sudah sejak Februari

Nasional
Cak Imin Janji Bakal Selesaikan Persoalan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Cak Imin Janji Bakal Selesaikan Persoalan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Wamenkumham

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Wamenkumham

Nasional
Pemerintah Berencana Dirikan Dana Kepariwisataan Indonesia, Akan Dikelola LPDP

Pemerintah Berencana Dirikan Dana Kepariwisataan Indonesia, Akan Dikelola LPDP

Nasional
Bahlil: Media Center Indonesia Maju Bukan untuk Para Capres

Bahlil: Media Center Indonesia Maju Bukan untuk Para Capres

Nasional
Jokowi Tunjuk Irjen Marthinus Hukom Jadi Kepala BNN

Jokowi Tunjuk Irjen Marthinus Hukom Jadi Kepala BNN

Nasional
Janji Kembalikan Independensi KPK, Muhaimin: Begitu Jadi Presiden Keluarkan Perppu

Janji Kembalikan Independensi KPK, Muhaimin: Begitu Jadi Presiden Keluarkan Perppu

Nasional
Nyatakan Prabowo-Gibran Siap Debat dengan Format Apa Pun, TKN: Bahasa Inggris Tanpa Teks Juga Siap

Nyatakan Prabowo-Gibran Siap Debat dengan Format Apa Pun, TKN: Bahasa Inggris Tanpa Teks Juga Siap

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Wamenkumham Lawan KPK Digelar Senin Depan

Sidang Perdana Praperadilan Wamenkumham Lawan KPK Digelar Senin Depan

Nasional
Selain Wamenkumham, Aspri dan Seorang Pengacara Juga Gugat KPK

Selain Wamenkumham, Aspri dan Seorang Pengacara Juga Gugat KPK

Nasional
Menteri Bahlil Resmikan Media Center Indonesia Maju, Antisipasi Tahun Politik

Menteri Bahlil Resmikan Media Center Indonesia Maju, Antisipasi Tahun Politik

Nasional
Soal Jadi Oposisi jika Kalah Pilpres 2024, Cak Imin: Sangat Siap, Ingin Tahu Rasanya

Soal Jadi Oposisi jika Kalah Pilpres 2024, Cak Imin: Sangat Siap, Ingin Tahu Rasanya

Nasional
Soal Pengungsi Rohingya, Mahfud MD: Sebenarnya RI Bisa Tolak Mentah-mentah, tapi Kita Punya Perikemanusiaan

Soal Pengungsi Rohingya, Mahfud MD: Sebenarnya RI Bisa Tolak Mentah-mentah, tapi Kita Punya Perikemanusiaan

Nasional
Diperintah Jokowi Urus Pengungsi Rohingya, Mahfud MD Agendakan Rapat dengan Pemda

Diperintah Jokowi Urus Pengungsi Rohingya, Mahfud MD Agendakan Rapat dengan Pemda

Nasional
Wamenkumham Ajukan Praperadilan, Lawan Penetapan Tersangka KPK

Wamenkumham Ajukan Praperadilan, Lawan Penetapan Tersangka KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com