Kompas.com - 05/08/2013, 16:27 WIB
Mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin (kiri) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan). TRIBUN/BIAN HARNANSA dan WARTA KOTA/ANGGA BN Mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin (kiri) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan).
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Presiden RI periode 2004-2009 M Jusuf Kalla (JK) menilai tindakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat, sudah tepat. Dia menilai memang perlu pemimpin yang tegas dan keras untuk membenahi Jakarta. Dia meminta ketegasan Basuki tidak dipolitisasi.

"Masak orang tegas harus dipolitisasi, apalagi menghadapi preman, memangnya harus tersenyum? Tidak bisa. Harus galak," tegas JK di Kantor Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jakarta, Senin (5/8/2013).

Dia mengingatkan, mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin lebih keras dibanding Basuki. Namun, katanya, keberhasilan Ali selalu dikenang dengan baik.

"Kalau kita lihat, kepemimpinan Jakarta yang selalu dikenang orang, Ali Sadikin. Dia kan selalu keras, dan orang menerimanya kemudian. Tapi, memang setelahnya baru diterima. Ali Sadikin lebih galak sedikit dibanding Ahok," tuturnya.

Ketika ditanyakan mengenai apakah gaya kepemimpinan Basuki sudah tepat, Ketua DMI ini mengatakan, memang perlu pemimpin yang bisa memimpin dengan cara lembut dan keras sekaligus di Jakarta. Hanya, JK mengingatkan, pemimpin tidak boleh melulu menggunakan sikap yang keras. Yang utama, lanjutnya, pemimpin harus mampu memberi pengertian kepada anak buah dan masyarakatnya mengenai hal-hal yang terjadi atau keputusan-keputusan tertentu.

"Jangan keras melulu, nanti tabrakan kiri kanan. Harus pada waktunya. Tidak boleh selalu lembut atau dikerasin terus, nanti anak buah melawan atau menjadi tidak jelas aparatnya. Yang paling pokok pemimpin memberikan pengertian pada masyarakat dan bawahan apa yang terjadi," tambahnya.

JK sendiri menilai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki sudah termasuk pasangan pemimpin yang ideal.

"Keduanya tidak keras dan tidak lembut, jadi saling mengisi," tutur JK.

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana.
Perseteruan antara Basuki dan anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung terjadi terkait upaya Pemprov DKI Jakarta menertibkan PKL di Tanah Abang. Polemik keduanya semakin memanas saat Lulung meminta Basuki melakukan tes kejiwaan. Basuki pun didemo Gerakan Rakyat Jakarta Jahit Mulut (Rajjam) Ahok. Lulung membantah bila gerakan Rajjam Ahok bergerak atas perintahnya.

Sementara itu, Basuki membantah telah menuding Haji Lulung terlibat atau melindungi PKL di Tanah Abang sehingga jumlahnya terus menjamur. Ia meminta semua pihak berhati-hati dan tak keliru mengartikan perkataannya. Di tengah polemik yang berlarut-larut ini, ternyata usulan Pemprov DKI lambat laun mulai diterima para PKL. Mulai Kamis (1/8/2013) ini, puluhan pedagang mulai mendaftar untuk pindah ke Blok G Pasar Tanah Abang. Namun, mereka minta relokasi dilakukan setelah Lebaran.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terkait Dugaan Korupsi DAK Lampung Tengah, Azis: Orang Jual Nama Saya

Terkait Dugaan Korupsi DAK Lampung Tengah, Azis: Orang Jual Nama Saya

Nasional
Jokowi: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Selesai 79,9 Persen, Diharapkan 2023 Dioperasikan

Jokowi: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Selesai 79,9 Persen, Diharapkan 2023 Dioperasikan

Nasional
Jokowi Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo, Gerindra: Kita Nikmati Dinamika Jelang 2024

Jokowi Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo, Gerindra: Kita Nikmati Dinamika Jelang 2024

Nasional
Kemenhub Berencana Tak Batasi Jumlah Penumpang Pesawat untuk Jemaah Haji 2022

Kemenhub Berencana Tak Batasi Jumlah Penumpang Pesawat untuk Jemaah Haji 2022

Nasional
Ada Deklarasi Prabowo-Jokowi 2024, PDI-P Ingatkan Soal Taat Konstitusi

Ada Deklarasi Prabowo-Jokowi 2024, PDI-P Ingatkan Soal Taat Konstitusi

Nasional
Azis Mengaku Pernah Ditakut-takuti Eks Penyidik KPK Robin Patuju Terkait Perkara

Azis Mengaku Pernah Ditakut-takuti Eks Penyidik KPK Robin Patuju Terkait Perkara

Nasional
Kunjungi Pasar Kota Bandung, Jokowi Beri Bantuan Tunai untuk Pedagang

Kunjungi Pasar Kota Bandung, Jokowi Beri Bantuan Tunai untuk Pedagang

Nasional
Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

Nasional
Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

Nasional
Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

Nasional
Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

Nasional
Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

Nasional
Menag: Belum Saatnya Presiden Jokowi Turun Tangan Lobi Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

Menag: Belum Saatnya Presiden Jokowi Turun Tangan Lobi Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
Menko PMK Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru

Menko PMK Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.