Kompas.com - 04/08/2013, 14:42 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFarid Assifa
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninjau Posko Angkutan Lebaran Terpadu di Kementerian Perhubungan hari ini, Minggu (4/8/2013). SBY yang dijadwalkan tiba pukul 11.30 WIB, tiba setengah jam lebih awal.

Setibanya di Posko, SBY yang datang bersama wakilnya Boediono, dikawal ketat oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Mereka kemudian langsung disambut oleh para petugas posko mudik.

Selanjutnya, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susanto langsung menjelaskan mengenai posko yang sudah dibentuk sejak H-7 Lebaran itu. Penjelasan tersebut di antaranya Control Room Kemenhub yang dapat memantau titik-titik kepadatan mudik di seluruh Indonesia, baik di jalur darat, laut dan udara.

SBY tidak memberikan banyak komentar dan hanya mengangguk mendengar penjelasan Bambang. Sepuluh menit berselang, SBY langsung melakukan konferensi video dengan pihak Pelabuhan Merak Banten dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dalam percakapan jarak jauh itu umumnya melaporkan situasi kepadatan arus mudik di dua tempat tersebut.

Selesai melakukan konfernsi video, SBY kemudian menyatakan ingin berbicara dengan nahkoda dengan kapal yang paling padat. Kali ini pembicaraan dilakukan melalui telepon dengan nahkoda bernama Muhadi yang sedang mengangkut penumpang dari Makassar ke Pare-pare.

Setelah itu, pukul 11.30 WIB, SBY memutuskan untuk menyudahi kunjungannya. Dia langsung berjalan di sisi kiri ruangan untuk menuju pintu keluar. Sembari berjalan keluar, SBY sempat berkomunikasi sebentar dengan stan-stan yang dilewatinya, di antaranya stan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, BMKG dan Kementerian Kominfo.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Nasional
Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Nasional
Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Nasional
Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Nasional
Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Nasional
Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Nasional
Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional
Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Nasional
PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

Nasional
ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

Nasional
Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Nasional
Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Nasional
DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X