Kompas.com - 03/08/2013, 15:48 WIB
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad (Kanan) dan anggota Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiyansyah (tengah) serta Hadar Nafis Gumay mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2013). Rapat membahas permasalahan terkait dengan persiapan Pemilu 2014.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWANKetua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad (Kanan) dan anggota Komisi Pemilihan Umum Ferry Kurnia Rizkiyansyah (tengah) serta Hadar Nafis Gumay mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2013). Rapat membahas permasalahan terkait dengan persiapan Pemilu 2014.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemilihan Umum (KPU) menenggarai adanya praktik titipan yang dilakukan pemerintah daerah agar seseorang dapat menjadi komisioner KPU di daerah. KPU berharap pemda tidak campur tangan dan menitipkan orang kepercayaannya dalam proses seleksi KPU daerah.

“Rekrutmen (komisioner KPU daerah) harus ketat. Kami juga berharap dalam rekrutmen itu tidak ada infiltrasi dari pemda. Maksudnya tidak ada titipan-titipan. Kami ingin murni. Ada informasi ke kami yang begitu,” ujar Komisoner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sabtu (3/7/2013).

Dia melansir, upaya penitipan oknum oleh pemda itu dilakukan melalu sekretaris KPU. Jabatan sekretaris KPU di setiap tingkat memang diisi pegawai negeri sipil (PNS) daerah yang bersangkutan. Meski demikian, ia menuturkan, tidak semua sekretaris KPU melakukan itu.

“Itu permainannya melalui sekretaris KPU yang memang orang pemerintahan. Walaupun, itu oknumlah,” pungkas Ferry.

Dia menuturkan, mengurangi intervensi pemda dalam seleksi anggota KPU daerah adalah salah satu upaya menjadikan anggota KPU profesional, independen, dan tidak berpihak. “Itu adalah pekerjaan rumah besar untuk KPU Pusat untuk menatanya,” lanjutnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem Titi Anggraini mengakui, praktik titipan kelompok tertentu untuk meloloskan seseorang menjadi penyelenggara pemilu kerap terjadi.

Titi, yang pernah menjadi tim seleksi anggota KPU Sulawesi Tenggara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, dan Bawaslu Banten itu mengatakan, penitipan bukan hanya dilakukan oleh partai politik (parpol) namun juga organisasi kemasyarakatan (ormas) di daerah.

Dia mengungkapkan, permintaan untuk melakukan preferensi terhadap calon penyelenggara pemilu tertentu dari parpol biasanya dilakukan langsung oleh calon anggota legislatif (caleg).

“Biasanya mereka bilang, ‘yang ini teman saya, saudara saya. Orangnya bagus.’ Alasan mereka (caleg yang menitipkan), supaya (perolehan) suara mereka aman. Tidak dicurangi,” ungkap Titi saat dihubungi, Sabtu.

Dia menegaskan, untuk menutup peluang praktik titipan, KPU Pusat untuk menunjuk tim seleksi yang berkualitas dan berintegritas. Selain itu, katanya, proses seleksi harus dilakukan secara transparan. “Ketika publik bisa melihat prosesnya, pelanggaran bisa diminimalisir,” katanya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Nasional
Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Nasional
Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Nasional
Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Nasional
Kejagung Panggil Dua Purnawirawan Jenderal Sebagai Saksi Kasus Satelit Kemenhan

Kejagung Panggil Dua Purnawirawan Jenderal Sebagai Saksi Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

Nasional
Antar UU IKN ke Setneg, Sekjen DPR: Ada 11 Bab 44 Pasal

Antar UU IKN ke Setneg, Sekjen DPR: Ada 11 Bab 44 Pasal

Nasional
UPDATE 27 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 60,70 Persen

UPDATE 27 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 60,70 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.