Kompas.com - 03/08/2013, 12:08 WIB
Terpidana mati pemilik 1,4 juta ekstasi Freddy Budiman. REPRO TVONETerpidana mati pemilik 1,4 juta ekstasi Freddy Budiman.
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin meminta aparat penegak hukum juga turut menyita aset-aset yang dimiliki gembong narkoba, Freddy Budiman. Kekayaan yang masih dimiliki Freddy ditengarai membuatnya mampu mempengaruhi para petugas lapas dari dalam sel.

"Selama bandar besar narkoba Freddy Budiman masih menguasai aset-aset haram yang konon triliunan rupiah tersebut, janganlah heran setiap saat dia bisa dengan segala cara mendekati dan mempengaruhi oknum aparat maupun penegak hukum yang korup," ujar Didi dalam pernyataan persnya, Sabtu (3/8/2013).

Didi meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak boleh lambat dalam menyita dan merampas seluruh harta Freddy. Selama uang dan harta masih dalam kendalinya, di mana pun Freddy berada, ia akan melakukan segala cara untuk merusak mental aparat.

"Sebagai bukti, Freddy ini napi yang sangat berbahaya. Walau telah dijatuhi vonis hukuman mati, Freddy masih sempat mengatur peredaraan ratusan ribu butir pil setan asal Belanda dari balik jeruji di Cipinang beberapa waktu lalu," kata Didi.

Didi juga meminta aparat jangan sampai terkecoh oleh manuver-manuver lainn yang sangat mungkin dimainkan oleh Freddy. Freddy Budiman adalah terpidana mati pemilik 1,4 juta pil ekstasi.

Namanya kembali mencuat setelah seorang wanita yang menjadi teman dekatnya, Vanny Rossyane, membeberkan sejumlah fakta yang dilakukannya bersama Freddy di Lapas Cipinang. Dalam pengakuannya, Vanny mengatakan sering menggunakan narkoba jenis sabu dan bercumbu bersama Freddy di ruang Kepala Lapas Narkoba, Cipinang, Thurman Hutapea.

Thurman membantahnya dalam berbagai kesempatan. Namun, ia dan tiga anak buahnya dinonaktifkan dari jabatannya. Sampai saat ini, kebenaran dari pernyataan Vanny masih didalami.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemhuk dan HAM berjanji akan memberikan sanksi berat untuk semua oknum yang terlibat dalam pemberian fasilitas khusus pada Freddy Budiman. Freddy pun kini sudah dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.