Kompas.com - 02/08/2013, 17:50 WIB
Bersamaan dengan Wali Kota Bandung Dada Rosada, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Sekretaris Daerah Pemkot Bandung Edi Siswadi, Selasa (2/8/2013), untuk memberikan kesaksian terkait penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung. KOMPAS.com/Icha RastikaBersamaan dengan Wali Kota Bandung Dada Rosada, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Sekretaris Daerah Pemkot Bandung Edi Siswadi, Selasa (2/8/2013), untuk memberikan kesaksian terkait penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung.
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Sekretaris Daerah Bandung Edi Siswadi diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi selama lebih kurang tiga jam, Selasa (2/8/2013). Edi diperiksa sebagai saksi bagi tersangka kasus dugaan penyuapan penanganan perkara korupsi bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung, Dada Rosada.

Seusai diperiksa, Edi yang juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap tersebut mengaku dikonfirmasi oleh penyidik KPK mengenai rekaman percakapan antara dirinya dan Wali Kota Bandung Dada Rosada. "Hari ini hanya dicocokkan suaranya. Dengan Pak Wali, banyak," kata Edi saat akan meninggalkan Gedung KPK.

Saat ditanya apakah ada rekaman pembicaraan antara dia dan tiga tersangka lain, Edi mengaku yang dilakukan hanya pencocokan rekaman suaranya dengan Dada. "Enggak, enggak, kan jadi saksi Pak Wali," tuturnya.

Seperti diketahui, kasus dugaan suap ini pun menjerat empat tersangka lain. Mereka adalah hakim Pengadilan Negeri Bandung, Setyabudi Tejocahyono; Ketua Gasibu Padjajaran Toto Hutagalung; pejabat Pemkot Bandung Herry Nurhayat; serta pria bernama Asep Triana yang diduga sebagai orang suruhan Toto.

Hakim Setyabudi diduga menerima pemberian suap dari Dada, Edi, Toto, Herry, dan Asep, terkait penanganan perkara korupsi bantuan sosial Pemkot Bandung. Dalam kasus bansos tersebut, tujuh terdakwa mendapat vonis sama, yaitu hukuman penjara 1 tahun.

Saat ditanya untuk apa uang bansos tersebut dicairkan tujuh terdakwa, Edi mengatakan pencairan itu untuk kepentingan masyarakat. "Ya untuk masyarakat, membantu kegiatan mereka," tuturnya.

Pria yang sempat maju dalam pemilihan wali kota Bandung ini pun membantah ada perintah khusus untuk mencairkan dana bansos tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, ada tiga sumber dana yang digunakan untuk menyuap Hakim Setyabudi. Menurut Bambang, sumber dana tersebut ada yang berasal dari dana bansos yang sudah dicairkan. Sisanya, dari patungan kepala dinas dan pinjaman pihak ketiga.

Sementara itu, Dada yang juga diperiksa KPK pada hari ini enggan menjawab ketika dikonfirmasi apakah benar dia telah memerintahkan Edi mengumpulkan dana untuk diberikan kepada Hakim Setyabudi. "(Urusan) saya saja, saya saja," ujar Dada seusai diperiksa sebagai saksi bagi Edi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir 2021

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir 2021

Nasional
Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Jokowi: Perdagangan, Turisme, dan Investasi Harus Digerakkan, Jangan Terlambat

Nasional
Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Hari Santri Jadi Momentum Memupuk Semangat Nasionalisme dan Cinta Tanah Air

Nasional
Capaian Kinerja Pemerintah, 280 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berhasil Diperoleh

Capaian Kinerja Pemerintah, 280 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berhasil Diperoleh

Nasional
Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

Polri Gelar Lomba Mural, Peserta Boleh Sampaikan Kritik Negatif

Nasional
Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Nasional
Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

Perkembangan Kasus Covid-19 dan Target Cakupan Vaksinasi 70 Persen pada Akhir Tahun

Nasional
Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Wapres Tekankan Pemberdayaan Umat untuk Hilangkan Kemiskinan

Nasional
KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

KSP Terbitkan Laporan Kinerja Pemerintah, Moeldoko: Penanda Kebangkitan dari Pandemi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Lonjakan Kasus Covid-19 dan Duka Selama Pandemi

Nasional
Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Mengenang Saat Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik...

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf, Komnas HAM Harap Negara Ikut Mediasi Perkara Kebebasan Berekspresi

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, Komnas HAM: Belum Ada Satu Pun Kasus Pelanggaran HAM Berat ‘Pecah Telur’

Nasional
Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Jokowi Berikan Bantuan Tunai Rp 1,2 Juta untuk PKL di Tarakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.