Kompas.com - 02/08/2013, 17:50 WIB
Bersamaan dengan Wali Kota Bandung Dada Rosada, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Sekretaris Daerah Pemkot Bandung Edi Siswadi, Selasa (2/8/2013), untuk memberikan kesaksian terkait penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung. KOMPAS.com/Icha RastikaBersamaan dengan Wali Kota Bandung Dada Rosada, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Sekretaris Daerah Pemkot Bandung Edi Siswadi, Selasa (2/8/2013), untuk memberikan kesaksian terkait penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung.
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Sekretaris Daerah Bandung Edi Siswadi diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi selama lebih kurang tiga jam, Selasa (2/8/2013). Edi diperiksa sebagai saksi bagi tersangka kasus dugaan penyuapan penanganan perkara korupsi bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung, Dada Rosada.

Seusai diperiksa, Edi yang juga menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap tersebut mengaku dikonfirmasi oleh penyidik KPK mengenai rekaman percakapan antara dirinya dan Wali Kota Bandung Dada Rosada. "Hari ini hanya dicocokkan suaranya. Dengan Pak Wali, banyak," kata Edi saat akan meninggalkan Gedung KPK.

Saat ditanya apakah ada rekaman pembicaraan antara dia dan tiga tersangka lain, Edi mengaku yang dilakukan hanya pencocokan rekaman suaranya dengan Dada. "Enggak, enggak, kan jadi saksi Pak Wali," tuturnya.

Seperti diketahui, kasus dugaan suap ini pun menjerat empat tersangka lain. Mereka adalah hakim Pengadilan Negeri Bandung, Setyabudi Tejocahyono; Ketua Gasibu Padjajaran Toto Hutagalung; pejabat Pemkot Bandung Herry Nurhayat; serta pria bernama Asep Triana yang diduga sebagai orang suruhan Toto.

Hakim Setyabudi diduga menerima pemberian suap dari Dada, Edi, Toto, Herry, dan Asep, terkait penanganan perkara korupsi bantuan sosial Pemkot Bandung. Dalam kasus bansos tersebut, tujuh terdakwa mendapat vonis sama, yaitu hukuman penjara 1 tahun.

Saat ditanya untuk apa uang bansos tersebut dicairkan tujuh terdakwa, Edi mengatakan pencairan itu untuk kepentingan masyarakat. "Ya untuk masyarakat, membantu kegiatan mereka," tuturnya.

Pria yang sempat maju dalam pemilihan wali kota Bandung ini pun membantah ada perintah khusus untuk mencairkan dana bansos tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, ada tiga sumber dana yang digunakan untuk menyuap Hakim Setyabudi. Menurut Bambang, sumber dana tersebut ada yang berasal dari dana bansos yang sudah dicairkan. Sisanya, dari patungan kepala dinas dan pinjaman pihak ketiga.

Sementara itu, Dada yang juga diperiksa KPK pada hari ini enggan menjawab ketika dikonfirmasi apakah benar dia telah memerintahkan Edi mengumpulkan dana untuk diberikan kepada Hakim Setyabudi. "(Urusan) saya saja, saya saja," ujar Dada seusai diperiksa sebagai saksi bagi Edi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini 18 Daerah yang Terapkan Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini 18 Daerah yang Terapkan Level 3

Nasional
Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

Saat Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser NU

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, 24 Daerah ini Berstatus Level 1

Nasional
Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

Luhut: 10 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali Kembali Turun ke Level 2 Karena Angka Tracing Turun

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, DKI Jakarta Kembali Berstatus Level 2

Nasional
Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Buntut Kasus di KPI, Komnas HAM Desak Polisi Tingkatkan Kemampuan Atasi Aduan Kekerasan Seksual

Nasional
[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

[POPULER NASIONAL] Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima TNI: Proses Hukum yang Terlibat | Bentrokan Kopassus Vs Brimob akibat Perkara Rokok

Nasional
Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Menteri Diduga Terlibat Bisnis PCR Dinilai Salahi Prinsip Good and Clean Goverment

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.