Kompas.com - 02/08/2013, 16:34 WIB
Terpidana kasus korupsi wisma atlet Muhammad Nazaruddin seusai diperiksa KPK sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang pembelian saham PT Garuda Indonesia, di Gedung KPK, Kuningan, Rabu (31/7/2013) malam. DIAN MAHARANITerpidana kasus korupsi wisma atlet Muhammad Nazaruddin seusai diperiksa KPK sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang pembelian saham PT Garuda Indonesia, di Gedung KPK, Kuningan, Rabu (31/7/2013) malam.
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mengungkapkan adanya pejabat negara yang bermain proyek pemerintah. Tanpa menyebutkan nama, Nazaruddin mengatakan, salah satu wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat terlibat permainan proyek tersebut.

"Ya salah satunya ada wakil ketua DPR yang terlibat sih," ujar Nazaruddin di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (2/8/2013), seusai diperiksa.

Namun, Nazaruddin tidak menyebutkan nama wakil ketua DPR yang dimaksudnya itu. Mantan anggota DPR tersebut hanya mengatakan bahwa nama pimpinan DPR itu sudah disebutkannya sebelum ini.

"Seperti yang saya sebutkan namanya kemarin, itu semuanya nanti akan dibuktikan," sambung Nazaruddin.

Dia juga tidak menyebutkan nama proyek yang katanya melibatkan wakil ketua DPR itu. Hanya, Nazaruddin menyebut nilai proyek tersebut hampir mencapai Rp 6 triliun.

"Yang pasti proyeknya saja hampir Rp 6 triliun, tentu bagi-baginya juga ratusan miliar," ungkapnya.

Sebelum bicara soal keterlibatan wakil ketua DPR ini, Nazaruddin kembali menyinggung soal proyek fiktif pengadaan merpati jenis M 60 serta proyek pengadaan E KTP yang nilainya sekitar Rp 5,8 triliun. Untuk proyek pengadaan pesawat, Nazaruddin mengaku diperintah Anas untuk menerima uang.

Dia juga mengungkapkan kalau uang proyek Merpati ini tidak hanya diterimanya. Uang hasil korupsi proyek ini, menurut Nazaruddin, juga diterima bendahara partai lain, yakni Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Sebelumnya Nazaruddin juga menyebut bahwa Bendahara Umum PDI-P Olly Dondokambey ikut menerima uang dari proyek pesawat tersebut. Selain itu, Nazaruddin menyebut Olly terlibat proyek pembangunan gedung pajak. Tudingan Nazaruddin ini pun dibantah oleh para politisi Partai Golkar dan PDI Perjuangan.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.