Kompas.com - 01/08/2013, 21:11 WIB
Pintu kantor KPU Jatim diblokir massa Khofifah. KOMPAS.com/Achmad FaizalPintu kantor KPU Jatim diblokir massa Khofifah.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Gubernur (cawagub) Jawa Timur (Jatim) Herman Suryadi Sumawireja memperkirakan membutuhkan dana hingga Rp 40 milyar untuk merebut kursi pemerintahan di Jatim. Namun, hingga ditetapkan menjadi peserta pilkada, Herman mengaku belum punya modal uang sama sekali.

"Paling sedikit memang membutuhkan Rp 40 milyar. Itu biaya obyektif ya. Sampai sekarang modal saya nol. Mudah-mudahan ada donatur yang mau membantu. Khofifah (cagub Jatim Khofifah Indar Parawansa) juga bukan orang yang punya banyak uang," ujar Herman di Jakarta, Kamis (1/8/2013).

Dia memaparkan, dana itu diperlukan untuk sosialisasi dan kampanye seperti memasang spanduk, baliho, poster dan menyebar pamflet. Dikatakannya, pasangan calon juga membutuhkan biaya untuk mendanai honor saksi yang akan ditempatkan di setiap TPS.

"Kalau memang mau dibayar murah, satu orang saksi cukup dibayar Rp 50.000," rincinya.

Mantan Kepala Kepolisian Daerah Jatim itu menuturkan, pihaknya hanya memiliki waktu sedikit untuk menyusun strategi pemenangan dan mengumpulkan dana operasional. Karena, lanjut dia, pencalonannya sempat dijegal baik oleh KPU Jatim maupun oleh lawan politiknya.

Meski demikian, dia berharap mampu memenangkan perhelatan demokrasi di Jatim itu. Dia mengaku bersyukur sempat dijegal, karena dengan demikian, namanya lebih dikenal publik. "Orang jadi sering dengan nama Khofifah-Herman," pungkasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan pasangan Khofifah-Herman sebagai pasangan cagub-cawagub dalam Pilkada Jatim 2013. Khofifah-Herman otomatis diberi nomor urut 4 pada perhelatan demokrasi itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Meninjau ulang atau membatalkan keputusan KPU Jatim tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada Jatim 2013 dan mengganti dengan keputusan KPU yang isinya menetapkan pasangan Khofifah-Herman sebagai peserta pilkada Jatim 2013," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik pada keterangan pers, Rabu (31/7/2013).

Keputusan KPU itu dibuat berdasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memenangkan gugatan Khofifah-Herman yang dibacakan Rabu.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICJR: Korban Pemerkosaan Briptu Nikmal Harus Dapat Pemulihan Maksimal

ICJR: Korban Pemerkosaan Briptu Nikmal Harus Dapat Pemulihan Maksimal

Nasional
154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

Nasional
Polri Selidiki Dugaan Jual-Beli Foto Selfie KTP

Polri Selidiki Dugaan Jual-Beli Foto Selfie KTP

Nasional
Ketua Komisi X Dorong Mahasiswa Kedokteran Jadi Vaksinator untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua Komisi X Dorong Mahasiswa Kedokteran Jadi Vaksinator untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunggu Banyak Pihak

Kementerian PPPA Sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunggu Banyak Pihak

Nasional
Ini Motif Praktik Penyiksaan oleh Aparat Menurut Catatan Kontras

Ini Motif Praktik Penyiksaan oleh Aparat Menurut Catatan Kontras

Nasional
Komnas Perempuan Usul agar Peran Pemantauan Lembaga HAM Diperkuat

Komnas Perempuan Usul agar Peran Pemantauan Lembaga HAM Diperkuat

Nasional
Menko PMK: Pandemi Jadikan Kita Kuasai Pembelajaran Virtual

Menko PMK: Pandemi Jadikan Kita Kuasai Pembelajaran Virtual

Nasional
Kontras Temukan 80 Kasus Penyiksaan dan Penghukuman Kejam dalam Satu Tahun Terakhir

Kontras Temukan 80 Kasus Penyiksaan dan Penghukuman Kejam dalam Satu Tahun Terakhir

Nasional
Jokowi Minta Menteri hingga Kepala Daerah Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Jokowi Minta Menteri hingga Kepala Daerah Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Nasional
Pengisian Posisi Wakil Panglima TNI Dinilai Tak Urgen

Pengisian Posisi Wakil Panglima TNI Dinilai Tak Urgen

Nasional
Sekjen Parpol Koalisi Pemerintahan Bertemu, Bahas RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas hingga Silaturahmi

Sekjen Parpol Koalisi Pemerintahan Bertemu, Bahas RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas hingga Silaturahmi

Nasional
Jokowi: Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kesamaan Frekuensi

Jokowi: Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kesamaan Frekuensi

Nasional
Menkes: Berapa Lama Pandemi, Berapa Banyak yang Masuk RS, Itu Semua Tergantung Kita

Menkes: Berapa Lama Pandemi, Berapa Banyak yang Masuk RS, Itu Semua Tergantung Kita

Nasional
Menkes: Anggaran untuk Covid-19 Tersedia, Ada Rp 131 Triliun

Menkes: Anggaran untuk Covid-19 Tersedia, Ada Rp 131 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X