Golkar Tuntut Pemerintah Perbaiki Jalur Pantura

Kompas.com - 01/08/2013, 18:26 WIB
Wakil Ketua Komisi V asal Fraksi Golkar Muhidin M Said KOMPAS.com/Indra AkuntonoWakil Ketua Komisi V asal Fraksi Golkar Muhidin M Said
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com
— Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuntut pemerintah untuk segera memperbaiki jalur pantai utara (pantura). Pasalnya, pantura merupakan jalur vital yang dilalui masyarakat khususnya di setiap menjelang dan setelah hari raya Idul Fitri.

Politisi Golkar yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M Said mengatakan, jalur pantura semakin vital karena jalur itu juga merupakan jalur penopang distribusi berbagai kebutuhan pokok. Atas dasar itu, kondisi jalan yang layak menjadi wajib karena akan berimplikasi pada kenyamanan dan keamanan berkendara, serta penopang roda perekonomian nasional.

“Kami minta pemerintah untuk segera memperbaiki kondisi jalur pantura. Jangan lagi terdengar keluhan dari masyarakat tentang perbaikan jalur ini yang hanya dilakukan setiap menjelang Lebaran atau Natal. Kesannya jalur ini dijadikan proyek untuk menambah income bagi institusi atau oknum tertentu,” kata Muhidin di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (1/8/2013).

Muhidin melanjutkan, proyek infrastruktur jalan di Indonesia masih dominan karena 90 persen angkutan barang masih menggunakan jalur darat. Begitu pula dengan angkutan penumpang yang 95 persennya masih menggunakan jalur darat. Pembangunan jalan di Pulau Jawa, lanjutnya, sangat dibutuhkan untuk melancarkan peningkatan distribusi dan jasa. Jalur pantura, katanya, dilewati oleh 44.000 kendaraan besar yang bebannya melampaui batas kemampuan jalan setiap harinya.

Untuk meningkatkan daya tahan jalan, Muhidin mengimbau agar perbaikan jalur pantura dilakukan dengan sistem beton. Alasannya, daya tahan beton jauh lebih baik dibandingkan dengan menggunakan aspal.

“Beton itu memiliki daya tahan hingga 10 tahun, memang pada awalnya dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk memperbaiki jalur itu, tapi setelah itu tinggal perawatan saja. Libatkan pihak swasta agar lebih cepat,” ujarnya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Nasional
7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

Nasional
Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Disebut Sering Sunat Hukuman Koruptor, MA: PK yang Ditolak Jauh Lebih Banyak

Disebut Sering Sunat Hukuman Koruptor, MA: PK yang Ditolak Jauh Lebih Banyak

Nasional
Istana: Presiden Jokowi Panglima Tertinggi Penanganan Covid-19

Istana: Presiden Jokowi Panglima Tertinggi Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X