Kompas.com - 01/08/2013, 15:45 WIB
Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto yang juga merupakan Bendahara Umum Partai Golkar. Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto yang juga merupakan Bendahara Umum Partai Golkar.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar mencurigai manuver yang dilakukan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin belakangan ini karena kerap menuding banyak politisi terlibat dalam perkara korupsi yang diketahuinya. Ketua DPP Partai Golkar bidang Hukum, Rudy Alfonso, balik menuding Nazar tengah berupaya memeras para politisi.

“Saya dapat informasi dari teman saya, dia diperas kiri-kanan sampai miliaran. Sekarang dia sebut nama sembarangan, dan suruh orang bayar. Itu saja kerjaannya,” ucap Rudy saat dihubungi, Kamis (1/8/2013).

Pernyataan ini menanggapi tudingan Nazar terhadap Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto yang diduga terlibat dalam proyek e-KTP di Kementerian Dalam Negeri, proyek fiktif pengadaan pesawat Merpati jenis MA 60 yang nilainya mencapai 200 juta dollar AS, dan proyek pengadaan baju dinas satpam di Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Rudy, Setya hingga kini belum dimintai sejumlah uang oleh Nazar. Tetapi, ia menyatakan ada kader Partai Golkar yang diperas Nazar. Rudy melihat aksi yang dilakukan Nazar ini memiliki sejumlah motif.

“Pertama, motif ekonomi seperti yang tadi saya jelaskan,” kata Rudy.

“Kedua, Nazar itu stres. Bayangkan istrinya juga dipenjara, sementara anak-anaknya enggak jelas nasibnya. Keluarga berantakan, Nazar pasti stres,” lanjut Rudy.

Rudy menuding pernyataan Nazar selama ini lebih banyak isu daripada fakta. Di dalam tudingan terhadap Setya, lanjutnya, dia tidak melihat adanya hubungan Setya dengan proyek-proyek itu. Meski sudah merasa banyak dirugikan Nazar, Partai Golkar belum akan menuntut terpidana kasus korupsi wisma atlet itu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Saya sudah bicara dengan teman-teman. Mereka bilang orangnya (Nazar) sudah di dalam tahanan, bagaimana juga polisi mau periksa dia. Lagi pula gugatannya pasti pencemaran nama baik atau fitnah yang hukumannya cuma empat tahun. Terlalu besar untuk tanggapi Nazar,” ucap Rudy.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Sespri Edhy Prabowo Ungkap Alasan soal Perusahaan yang Tak Dapat Jatah Ekspor Benih Benur

Nasional
Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Yoory Corneles, KPK Dalami Sumber Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Prabowo Optimistis Dialog ASEAN-China Selesaikan Masalah Kawasan, Termasuk Laut China Selatan

Nasional
Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Target 1 Juta Vaksinasi Covid-19 per Hari, Bio Farma Pastikan Stok Vaksin Aman

Nasional
Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Setelah Dilantik Jadi ASN, 1.271 Pegawai KPK Akan Jalani Orientasi

Nasional
Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X