Jaksa Tuntut Hasil Korupsi Alkes Dirampas untuk Negara

Kompas.com - 01/08/2013, 15:00 WIB
Mantan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementrian Kesehatan Ratna Dewi Umar menghadapi sidang tuntutan kasus dugaan korupsi alkes di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamus (1/8/2013). dian maharaniMantan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementrian Kesehatan Ratna Dewi Umar menghadapi sidang tuntutan kasus dugaan korupsi alkes di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamus (1/8/2013).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut uang dan peralatan hasil dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan dirampas untuk negara. Uang senilai miliaran tersebut telah disita dari sejumlah perusahaan terkait sebagai barang bukti.

Hal itu dibacakan JPU dalam sidang tuntutan terdakwa kasus dugaan korupsi alkes, Ratna Dewi Umar, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (1/8/2013).

"Barang bukti nomor urut 1 sampai 7 dirampas untuk negara," ujar Jaksa Kresno Anto Wibowo.

Berikut sejumlah uang yang diminta dirampas untuk negara:
1. Dari PT Rajawali Nusindo Rp 1,89 miliar
2. Dari PT Airindo Sentra Medika Rp 999,6 juta
3. Dari PT Kimia Farma TD Rp 1,6 miliar
4. Dari Freddy Lumbang Tobing, PT Cahaya Prima Cemerlang Rp 675 juta
5. Satu set alat Diagnostic CT Scanner Rumah Sakit Hermina Bekasi
6. Satu set alat Diagnostic CT Scanner RS Asih Tangerang
7. Satu set alat alat Diagnostic CT Scanner terkait pengadaan Reagen dan Comsumable penanganan virus flu burung dari DIPA APBN tahun anggaran 2007

Seperti diketahui, Ratna yang merupakan mantan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik di Kementerian Kesehatan dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara. Ia dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam empat proyek pengadaan di Depkes pada 2006-2007.

Proyek pertama, pengadaan alat kesehatan dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung tahun anggaran 2006 di Direktorat Bina Pelayanan Medik.

Proyek kedua, penggunaan sisa dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2006 pada Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes.

Proyek ketiga, pengadaan peralatan kesehatan untuk melengkapi rumah sakit rujukan penanganan flu burung dari DIPA anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perubahan tahun anggaran 2007.

Keempat, pengadaan reagen dan consumable penanganan virus flu burung dari DIPA APBN-P tahun anggaran 2007. Ratna selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus kuasa pengguna anggaran (KPA) disebut melakukan pengaturan perusahaan yang menjadi pelaksana proyek-proyek tersebut.

Perbuatan Ratna dianggap telah menguntungkan korporasi yakni PT Rajawali Nusindo, PT Prasasti Mitra, PT Airindo Sentra Medika, PT Fondaco Mitratama, PT Kartika Sentamas, PT Heltindo Internasional, PT Kimia Farma Trading, PT Bhineka Usada Raya, dan PT Cahaya Prima Cemerlang.

Menurut jaksa, Ratna bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU 31/1999 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 65 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan primair. Akibat perbuatannya, negara diduga mengalami kerugian senilai Rp 50,44 miliar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
Polri: Virtual Police Sudah Kirim Peringatan ke 21 Akun Media Sosial

Polri: Virtual Police Sudah Kirim Peringatan ke 21 Akun Media Sosial

Nasional
Siap-siap, Pembukaan Seleksi CPNS Diumumkan Maret Ini

Siap-siap, Pembukaan Seleksi CPNS Diumumkan Maret Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X