Kompas.com - 01/08/2013, 14:27 WIB
Ilustrasi arus mudik: Pantauan udara kepadatan arus mudik di ruas Tol Purbaleunyi di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/9/2010) oleh tim Air Rescue PT Jasamarga dan Palang Merah Indonesia dengan helikopter jenis Bolco.   KOMPAS/RIZA FATHONI Ilustrasi arus mudik: Pantauan udara kepadatan arus mudik di ruas Tol Purbaleunyi di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (8/9/2010) oleh tim Air Rescue PT Jasamarga dan Palang Merah Indonesia dengan helikopter jenis Bolco.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah menyiapkan rekayasa arus lalu lintas di beberapa titik rawan kemacetan di sepanjang jalur mudik. Hal ini untuk memperlancar arus perjalanan para pemudik menuju kampung halamannya.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Pudji Hartanto mengatakan, setiap jalur, baik itu Pantura, jalur tengah maupun jalur selatan memiliki titik rawan kemacetan. Untuk jalur Pantura, kemacetan biasanya terjadi di persimpangan Cikampek, Mutiara, dan Jomin. Selain itu, wilayah Ciasem juga mejadi lokasi langganan macet.

Sementara, untuk jalur tengah, wilayah langganan macet terjadi di ruas Jalan Sadang. Jalan ini biasanya menjadi jalur alternatif jika terjadi kepadatan di Pantura.

"Untuk jalur selatan, titik rawan macet biasanya terjadi di Nagrek, Simpang Gadog Malangbong dan Tanjakan Gentong," kata Pudji saat ditemui disela acara mudik gratis yang diselanggarakan PT Jasa Raharja, Kamis (1/8/2013).

Pudji mengatakan, rekayasa arus yang akan dilakukan Polri yakni dengan cara mengalihkan arus kendaraan dari jalur utama ke jalur alternatif jika volume kendaraan mulai meningkat. Nantinya, para petugas yang berjaga di sejumlah titik lokasi macet akan membantu proses pengalihan jalur tersebut.

"Apabila di daerah itu terjadi kemacetan, maka akan dibuang ke jalur alternatif yang sudah dijaga oleh petugas tentunya. Tetapi, yang terpenting harus tetap waspada dan hati-hati," katanya.

Untuk mempermudah koordinasi saat terjadi kepadatan lalu lintas, pihaknya telah bekerja sama dengan sejumlah pihak, di antaranya Jasa Marga dan Dinas Perhubungan.

"Koordinasi dengan anggota pasti. Sebelum diterjunkan, mereka sudah dilatih terlebih dahulu. Nantinya di setiap wilayah ada seorang perwira pengendali yang akan menginstruksikan kepasa seluruh anggota di wilayah tersebut," kata Pudji.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X