Jika Masih Ada Calo KIR, Kadishub DKI Pasrah Dicopot

Kompas.com - 01/08/2013, 12:06 WIB
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOKepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengaku terus berusaha menekan aktivitas calo di uji KIR. Ia pasrah jabatannya dicopot jika tidak bisa memberantas calo uji KIR.

"Enggak apa-apa, mau diganti saya pasrah, yang penting sudah berusaha," ujar Pristono saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di acara mudik bersama Jasa Raharja di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/3013).

Pristono mengatakan, untuk menekan calo pada tempat uji KIR, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah membuka drive thru bagi armada angkutan umum yang ingin menguji kendaraannya. Dengan demikian, sistem itu meminimalisasi pertemuan antara sopir angkutan umum dan oknum calo KIR.

Pristono mengakui penindakan hukum bagi para calo KIR cukup sulit. Selain selalu kucing-kucingan dengan petugas, banyak calo yang terpaksa dilepas lagi lantaran tidak ada bukti kuat.

"Kalau enggak terbukti susah ditangkap," ujarnya.

Selain menekan di hilirnya, Pristono juga berharap sopir angkutan umum mempersiapkan kendaraannya terlebih dahulu agar laik diuji KIR. Dengan demikian, para sopir tidak perlu berhubungan dengan calo demi meloloskan mobil.

"Calo kan timbul karena ada niat curang. Nah, ibarat ujian, sebelumnya ya belajar dulu. Jangan mau enaknya saja. Kalau curang timbul keinginan menyuap, akhirnya ya begitu," ujar Pristono.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengancam akan mencopot Kepala Dinas Perhubungan jika tidak berani menindak tegas calo di tempat uji KIR.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Tanggapi Permintaan Anies, Wapres Minta BPJS Segera Bayar Tunggakan RS Swasta Tangani Covid-19

Nasional
Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Harun Masiku Siapkan Rp 1,5 Miliar Suap Wahyu Setiawan, Minta Dilantik Januari 2020

Nasional
Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Luhut Ungkap Kenapa Tak Ada Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Donasi Masyarakat untuk Gugus Tugas Covid-19 Capai Rp 72,2 Miliar

Nasional
Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Anies Lapor soal Covid-19, Wapres: Apa Ada Rumah Sakit yang Tolak Pasien?

Nasional
Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Penularan Covid-19 Ada di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 897 Kasus

Nasional
Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Kompolnas: Polisi Mestinya Beri Contoh Social Distancing ke Masyarakat

Nasional
DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

DPR Selesaikan dan Sahkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Pekan Depan

Nasional
DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

DPR Diminta Tunda Pembahasan Sejumlah RUU Kontroversial

Nasional
IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

IAKMI soal Covid-19: Ini Bukan Darurat Militer, Bukan Darurat Sipil, tetapi Darurat Kesehatan Masyarakat

Nasional
Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Ketidakpahaman Menyebabkan Masyarakat Tolak Makamkan Jenazah Covid-19

Nasional
Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Berikut Sebaran 170 Pasien Covid-19 yang Meninggal di 17 Provinsi

Nasional
Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Masyarakat Diimbau Tidak Melayat Jenazah Berstatus PDP Covid-19

Nasional
Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Menurut KPU, Ini Dua Hal yang Harus Diatur dalam Perppu soal Pilkada

Nasional
ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

ICW Kritik Pimpinan KPK yang Menyambut Positif Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X