Giliran Bendum PDI-P dan Partai Golkar Dituding Nazaruddin

Kompas.com - 31/07/2013, 23:45 WIB
Terpidana kasus korupsi wisma atlet Muhammad Nazaruddin seusai diperiksa KPK sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang pembelian saham PT Garuda Indonesia, di Gedung KPK, Kuningan, Rabu (31/7/2013) malam. DIAN MAHARANITerpidana kasus korupsi wisma atlet Muhammad Nazaruddin seusai diperiksa KPK sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang pembelian saham PT Garuda Indonesia, di Gedung KPK, Kuningan, Rabu (31/7/2013) malam.
|
EditorPalupi Annisa Auliani
JAKARTA, KOMPAS.com — Terpidana kasus korupsi wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin, menuding Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Olly Dondokambey terlibat proyek pembangunan gedung pajak dan dugaan korupsi perusahaan penerbangan Merpati. Dia mengaku telah melaporkan tudingannya itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya buka proyek pembangunan gedung pajak yang dibagi fee-nya. Semua saya buka," ujar Nazaruddin seusai diperiksa KPK sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang pembelian saham PT Garuda Indonesia di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (31/7/2013).

"Kalau proyek gedung pajak, Olly Dondokambey. Semua sudah saya laporkan. Ada beberapa teman-teman DPR yang lain," lanjut Nazaruddin. Suami Neneng Sri Wahyuni ini menjelaskan proyek pembangunan gedung pajak dimenangkan oleh PT Adhi Karya. Di DPR, saat ini Olly menjabat pimpinan Badan Anggaran (Banggar).

Selain itu, Nazaruddin juga menuding Olly terlibat kasus dugaan korupsi terkait perusahaan penerbangan Merpati. Kali ini tak hanya nama Olly yang disebut, tetapi juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Setya Novanto. Setya juga menjabat Bendahara Umum di partai berlambang pohon beringin itu.

"Tentang proyek Merpati yang itu juga bagi-baginya di DPR. Waktu itu jutaan dollar dibagi ke semua fraksi. Hampir dapat (uang), terutama fraksi Demokrat. Yang dibagikan waktu itu untuk ketua fraksinya di Golkar ke Novanto, PDI-P ke Olly," beber Nazaruddin. Dia mengaku semua detail telah disampaikan ke KPK.

"Sudah di BAP oleh penyidik. Kita tinggal dukung KPK menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang megang kekuasaan di Indonesia," katanya. Sebelumnya, Nazaruddin juga menuding Setya terlibat dugaan korupsi proyek e-KTP.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X