Kompas.com - 31/07/2013, 18:08 WIB
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Imam Nahrowi puas dengan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ia mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat agar segera merespons perintah sesuai dengan amar putusan DKPP.

"KPU RI harus segera melaksanakan keputusan DKPP, karena waktu sudah mendesak. Jika tidak dilaksanakan, kami siap melawan," ujar Imam seusai menghadiri sidang pembacaan amar putusan, di ruang sidang DKPP, Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Dalam amar putusannya, DKPP memberikan sanksi peringatan pada Ketua KPU Daerah Jawa Timur Andry Dewanto, dan menghentikan sementara anggota KPU Daerah Jawa Timur. Selain itu, DKPP juga memerintahkan KPU Pusat untuk memulihkan hak konstitusional Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja.

Imam melanjutkan, PKB akan mendukung pencalonan pasangan Khofifah-Herman secara total. Bagi Imam, putusan DKPP mampu menegaskan peluang, dan menjadi angin segar pada majunya pasangan Khofifah-Herman di Pemilihan Gubernur Jawa Timur.

"Mesin politik sudah siap bergerak semua, basis massa PKB sudah siap mendukung dan upayakan pemenangan bagi Khofifah-Herman," ujarnya.

Sebelumnya, DKPP memutuskan mengabulkan sebagian tuntutan Khofifah-Herman. Bersamaan dengan itu, tiga anggota KPU Jawa Timur dinyatakan diberhentikan sementara sampai Keputusan KPU Jawa Timur tertanggal 14 Juli 2013 tentang penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat diperbaiki.

Dari putusan tersebut, maka nasib Khofifah-Herman mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2013 kini berada di tangan KPU Pusat. DKPP memerintahkan KPU Pusat untuk melakukan peninjauan kembali secara tepat dan cepat mengenai putusan KPU Jawa Timur tentang penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat.

DKPP juga meminta KPU Pusat untuk mengawasi keputusan tersebut. Ketua DKPP Jimly Asshidique mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan penilaian atas fakta persidangan, ditambah dengan memeriksa keterangan pengadu, serta memeriksa dan mendengar jawaban teradu, berikut memeriksa semua dokumen.

Selain itu, kata Jimly, DKPP juga merasa harus memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan pihak yang diadukan, yakni Ketua KPU Jawa Timur berikut anggotanya. DKPP menjatuhkan sanksi peringatan pada Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto serta merehabilitasi anggota KPU Jawa Timur Sayekti Suwindya.

Lainnnya, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara pada tiga anggota KPU Jawa Timur sampai Keputusan KPU Jawa Timur tertanggal 14 Juli 2013 tentang penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memenuhi syarat diperbaiki.

Semuanya diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota DKPP, dihadiri oleh pengadu atau kuasanya sera para teradu dan kuasanya. Ketua KPU Jawa Timur Andry Dewanto menerima keputusan DKPP dengan jiwa besar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.