Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gubernur Aceh: 15 Agustus, Jangan Kibarkan Bendera Aceh!

Kompas.com - 31/07/2013, 16:08 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Evaluasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh diperpanjang hingga 15 Oktober 2013 mendatang. Sebelum ada kesepakatan mengenai bendera Aceh, Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta warganya tidak mengibarkannya pada peringatan Nota Kesepahaman Helsinki, 15 Agustus mendatang.

"Kami imbau kepada masyarakat Aceh supaya tidak melakukan itu (pengibaran bendera Aceh pada 15 Agustus) karena itu akan merusak kesepakatan yang telah kita ambil bersama," ujar Zaini, seusai rapat pemerintah pusat dengan Gubernur Aceh dan DPR Aceh, di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Menurutnya, polemik bendera Aceh itu bukanlah masalah besar. Karena itu, dia meminta semua pihak tidak membesar-besarkan persoalan tersebut.

"Soal bendera, itu bukan soal yang harus dibesar-besarkan. Itu persoalan sedikit," lanjut mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu.

Zaini mengatakan, pihaknya akan terus mencari solusi terbaik terkait lambang dan bendera Aceh. Hal yang sama disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan. Dia mengungkapkan, ada pemikiran baru terkait polemik bendera Aceh yang akan dicoba oleh kedua belah pihak yang berbeda pendapat.

Untuk itu, kata dia, perlu ada perpanjangan untuk masa tenang hingga dua bulan untuk kembali membahas qanun itu.

"Perlu ada penambahan waktu masa cooling down selama dua bulan. Kami akan melakukan pembahasan mengenai perubahan qanun," ujar Djohermansyah.

Evaluasi dan klarifikasi Qanun Bendera dan Lambang Aceh tidak mencapai titik temu sejak April lalu. Pertemuan antara pemerintah pusat dengan pihak Aceh untuk membahas hal ini terakhir digelar pada Rabu, 24 Juli 2013, atau pekan lalu.

Gubernur Aceh dan DPRA menetapkan bendera Aceh sama persis dengan bendera GAM. Sementara itu, pemerintah pusat meminta pihak Aceh mengubah bendera tersebut. Perubahan dapat dilakukan terhadap komposisi lambang atau warna.

"Yang penting tidak sama persis dengan bendera GAM," ujar Mendagri Gamawan Fauzi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com