Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/07/2013, 15:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
– Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Hanura, Susaningtyas Kertopati atau Nuning, mengatakan, panglima TNI terpilih nantinya harus memperhatikan batas terluar NKRI. Hal ini karena titik-titik batas terluar Indonesia sangat vital dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.

“Meski Moeldoko (calon tunggal Panglima TNI) berasal dari AD, tapi harus paham dan menyempurnakan matra AL maupun AU. Untuk AL sendiri mengingat saat ini dari 17.499 pulau yang dimiliki Indonesia, terdapat 92 pulau terluar dan 12 pulau diantaranya merupakan pulau-pulau strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga, serta digunakan sebagai titik-titik batas terluar (base point) pengukuran batas wilayah NKRI dengan negara tetangga,” ujar Nuning, saat dihubungi, Rabu (31/7/2013).

Terkait dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara, lanjut Nuning, kedudukan pulau terluar merupakan beranda nusantara yang harus terus dipantau dan diawasi.

Untuk melakukan fungsi pengawasan itu, menurutnya, perlu pemenuhan alutsista bagi Angkatan Laut. Menurut Nuning, saat ini alutsista TNI AL belum memadai untuk mengawal Zona Ekonomi Ekslusif dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), terutama dalam atasi illegal fishing, illegal logging hingga perompakan.

“Pemenuhan alutsista harus teranggarkan dengan baik dan dengan tata cara yang dapat diterima pihak manapun. Ini semua agar TNI AL mampu menghadapi tantangan perkembangan ancaman keamanan laut atau maritim dalam bentuk apa pun,” ucap Nuning.

Calon tunggal

Sebelumnya diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan satu nama sebagai calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Agus Suhartono. Calon tunggal itu adalah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Moeldoko. Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2013).

"DPR sudah menerima surat dari Presiden tanggal 23 Juli lalu soal calon pengganti Panglima TNI, yaitu Jenderal Moeldoko," kata Priyo.

Setelah menerima nama calon yang diajukan Presiden, Pimpinan DPR selanjutnya akan menyerahkan kepada Badan Musyawarah (Bamus) dan Komisi I untuk mempertimbangkan calon itu.

"Diperkirakan paling cepat pada minggu ketiga bulan Agustus," katanya.

Nantinya, DPR akan memberikan rekomendasi tanpa catatan atau dengan catatan terhadap calon Panglima TNI itu. Namun, Priyo memprediksi, proses pencalonan Moeldoko di DPR akan berjalan lancar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Gibran Dapat Buket Bunga dari Anak SD Usai Bagikan Susu di Ponpes Asshidiqqiyah Tangerang

Gibran Dapat Buket Bunga dari Anak SD Usai Bagikan Susu di Ponpes Asshidiqqiyah Tangerang

Nasional
Kubu Panji Gumilang Sebut Polisi Tak Punya 2 Alat Bukti untuk Tetapkan Tersangka, Hanya Fatwa MUI

Kubu Panji Gumilang Sebut Polisi Tak Punya 2 Alat Bukti untuk Tetapkan Tersangka, Hanya Fatwa MUI

Nasional
Jokowi Luncurkan Sertifikat Tanah Elektronik untuk Masyarakat

Jokowi Luncurkan Sertifikat Tanah Elektronik untuk Masyarakat

Nasional
Format Debat Cawapres Diubah, Bawaslu Ingatkan KPU Patuhi UU

Format Debat Cawapres Diubah, Bawaslu Ingatkan KPU Patuhi UU

Nasional
Bawaslu Kaji Dugaan Unsur Kelalaian Penyebab Data Pemilih Pemilu 2024 Bocor

Bawaslu Kaji Dugaan Unsur Kelalaian Penyebab Data Pemilih Pemilu 2024 Bocor

Nasional
Minta RUU MK Tak Disahkan, Pemerintah Tolak Pasal Masa Jabatan dan Usia Pensiun Hakim MK

Minta RUU MK Tak Disahkan, Pemerintah Tolak Pasal Masa Jabatan dan Usia Pensiun Hakim MK

Nasional
KSAD Maruli: Dulu Doni Monardo Jagoan, kalau Beliau Sudah Negur, Kita Bangga Sekali

KSAD Maruli: Dulu Doni Monardo Jagoan, kalau Beliau Sudah Negur, Kita Bangga Sekali

Nasional
Sebut Pinjol dan Judi 'Online' Dipelihara Mafia, Cak Imin Janji Bakal Berantas jika Menangi Pilpres

Sebut Pinjol dan Judi "Online" Dipelihara Mafia, Cak Imin Janji Bakal Berantas jika Menangi Pilpres

Nasional
Jika Terpilih, Anies Janji Potong Rantai Distribusi yang Rugikan Petani dan Pedagang

Jika Terpilih, Anies Janji Potong Rantai Distribusi yang Rugikan Petani dan Pedagang

Nasional
Momen Gibran Dipanggil “Kiyowo” oleh Santriwati, Didoakan Jadi Wapres RI

Momen Gibran Dipanggil “Kiyowo” oleh Santriwati, Didoakan Jadi Wapres RI

Nasional
Jokowi Perintahkan Mahfud, Pemda, dan UNHCR Tangani Pengungsi Rohingya

Jokowi Perintahkan Mahfud, Pemda, dan UNHCR Tangani Pengungsi Rohingya

Nasional
Panglima TNI: Doni Monardo Antarkan Saya hingga Bisa Seperti Ini

Panglima TNI: Doni Monardo Antarkan Saya hingga Bisa Seperti Ini

Nasional
Firli Bahuri Belum Ditahan, Kapolri: Yang Penting Bagaimana Kasus Ini Dituntaskan

Firli Bahuri Belum Ditahan, Kapolri: Yang Penting Bagaimana Kasus Ini Dituntaskan

Nasional
DPR Mendadak Bahas RUU MK, Mahfud Kirim Surat Minta Tak Disahkan

DPR Mendadak Bahas RUU MK, Mahfud Kirim Surat Minta Tak Disahkan

Nasional
Mahfud Mengaku Kaget DPR Diam-diam Revisi UU MK, padahal Tak Masuk Prolegnas

Mahfud Mengaku Kaget DPR Diam-diam Revisi UU MK, padahal Tak Masuk Prolegnas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com